DPR Dorong Aparat Jaga Stabilitas Papua Secara Humanis Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono. Foto: Runi/Man/DPR RI

MerahPutih.com - Kondisi Papua diyakini tetap kondusif pasca penangkapan Gubernur nonaktif Lukas Enembe okeh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, pasca penangkapan Lukas, kondisi Papua sempat memanas.

“Kemarin sih sempet ada gejolak, tapi saya yakin tidak berlangsung lama,” kata anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan, Jumat (20/1).

Baca Juga:

Lukas Enembe Bisa Dipenjara Seumur Hidup Jika Terbukti Ada Aliran Dana ke OPM

Dave mengatakan, pemerintah telah menerjunkan aparat kepolisian dan TNI ke bumi Cenderaeasih. Ia meyakini, cara tersebut bisa menjaga stabilitas keamanan di Papua.

“Bila perlu penambahan prajurit, pemerintah pasti siap,” ujar politikus Golkar ini.

Namun demikian, Dave menekankan menjaga stabilitas di Papua harus tetap menggunakan cara-cara yang humanis.

Sehingga, kata dia, pemerintah perlu mendorong adanya pembangunan dan menenangkan masyarakat di Papua.

Baca Juga:

Keluarga Minta Akses untuk Jenguk Lukas Enembe

“Tetap dengan pendekatan humanis,” tegasnya.

Diketahui, Lukas Enembe diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.

Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar. Diduga rekening itu milik Lukas dan istrinya, Yulce Wenda. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Istri dan Anak Lukas Enembe

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Harian COVID-19 Naik di Atas 6 Ribu pada Jumat (12/8)
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Naik di Atas 6 Ribu pada Jumat (12/8)

Per Jumat (12/8), kasus harian COVID-19 di Indonesia naik di atas 6 ribu kasus, tepatnya 6.091.

Tak Ada Pembatasan Usia, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji 2023
Indonesia
Tak Ada Pembatasan Usia, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji 2023

Kabar baik datang untuk penyelenggaraan haji di tanah air. Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M.

Kejagung Imbau Jajaran Buka Layanan Publik Hari Pertama Masuk Kerja
Indonesia
Kejagung Imbau Jajaran Buka Layanan Publik Hari Pertama Masuk Kerja

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengimbau jajaran kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membuka layanan publik pada Senin lusa.

Survei Indikator: Hampir 60 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi
Indonesia
Survei Indikator: Hampir 60 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Mayoritas masyarakat Indonesia masih puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik dan Capres 2024".

KPK Terapkan 75 Persen Pegawai Bekerja di Kantor
Indonesia
KPK Terapkan 75 Persen Pegawai Bekerja di Kantor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengubah skema kerja pegawai usai libur Lebaran 2022 berakhir.

KPK Cecar Saksi soal Kontrak Antam dengan Loco Montrado
Indonesia
KPK Cecar Saksi soal Kontrak Antam dengan Loco Montrado

Hal ini didalami tim penyidik saat memeriksa Legal PT. Antam, Robby Tejamukti, Selasa (7/6) kemarin.

Pemprov DKI Minta Warga Jaga Kebersihan di Tebet Eco Park
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Jaga Kebersihan di Tebet Eco Park

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta warga menjaga kedisiplinan dan kebersihan di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan yang baru dibuka kembali setelah dua bulan ditutup.

Jawab Kritikan DPRD, Wagub DKI Bela Anies yang Sering Mangkir Rapat Paripurna
Indonesia
Jawab Kritikan DPRD, Wagub DKI Bela Anies yang Sering Mangkir Rapat Paripurna

DPRD DKI Jakarta menyuarakan kritikan terhadap Gubernur Anies Baswedan karena tidak hadir dalam rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

Politikus Gerindra: Kenaikan Tarif Listrik Membebani Masyarakat
Indonesia
Politikus Gerindra: Kenaikan Tarif Listrik Membebani Masyarakat

Menurut pria yang biasa dipanggil BHS, kenaikan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan memberatkan masyarakat.

Alasan Surya Paloh Tak Bahas Sistem Proporsional Tertutup ketika Bertemu Jokowi
Indonesia
Alasan Surya Paloh Tak Bahas Sistem Proporsional Tertutup ketika Bertemu Jokowi

Ketum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu silam.