DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023 Ilustrasi Pilkada. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pjs Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Susanto Triyogo, meminta jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinormalkan menjadi tahun 2022 dan 2023.

Demikian disampaikan Susanto merespons adanya draf RUU Pemilu di DPR yang mewacanakan akan menormalkan kembali pelaksanaan pilkada yang awalnya serentak pada tahun 2024.

Baca Juga

Plt Gubernur DKI Pengaruhi Elektabilitas Anies di Pilkada Serentak 2024

"Di mana periode yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 harusnya segera untuk dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu pada tahun ini," kata Susanto dalam keterangannya, Kamis (74/02).

Menurutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh Indonesia dilaksanakan pada November 2024.

Dari implikasi ketentuan tersebut, sebagaimana diatur pasal yang sama, maka kepala daerah hasil pemilihan 2017 (101 daerah) dan 2018 (170 daerah), yang akan berakhir masa jabatan pada 2022 dan 2023 tidak akan diselenggarakan pilkada di daerahnya pada tahun tersebut. Sedangkan kepala daerah hasil pemilihan 2020 hanya akan menjabat sampai 2024.

Ilustrasi Pilkada. Foto: Istimewa

Sehingga Susanto menilai jika pilkada dilakukan serentak dengan pemilu nasional di 2024 akan berimplikasi pada kompleksitas penyelenggaraanya. Yang dimana pada Pemilu 2019 saja yang hanya 5 Kotak suara membuat pelaksanaan pemilihan begitu rumit dan melelahkan bagi penyelenggara.

"Meskipun penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada tidak diselenggarakan pada hari yang sama tetapi pasti tahapannya akan berkaitan," katanya

"Oleh karena itu, kita tidak mau peristiwa Pemilu 2019 saja yang hanya 5 kotak suara membuat pelaksana dan peserta pemilu mengalami kerumitan dan sangat melelahkan," sambungnya.

Sementara, Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Pusat, Abdus Salam, menilai jika Pilkada serentak 2024 tetap dilaksanakan, maka akan ada ratusan pejabat sementara (Pjs) yang memimpin daerah pada jangka panjang. Dan hal tersebut tentunya mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

"Kami menilai di tengah pandemi COVID-19 ini sejumlah daerah tentunya membutuhkan kepala daerah yang definitif untuk menangani pandemi, dimana kepala daerah tersebut merupakan hasil pilihan masyarakat dan bukan pilihan pemerintah," ucap Abdus Salam.

Menurutnya jika kepala daerah berdasarkan pilihan masyarakat tentu akan bertanggung jawab penuh terhadap daerah dan masyarakatnya.

"Pilkada 2024 sudah sebaiknya segera di normalisasi oleh pemerintah menjadi tahun 2022 dan 2023. Sebab, pilkada yang dinormalisasi tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga cita-cita demokrasi dan amanat konstitusi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

NasDem Ngotot Ingin Pilkada di 2022 dan 2023

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog
Indonesia
Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog

Komisi IV akan menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman

Dirut PD Sarana Jaya Tersandung Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Program Andalan Anies
Indonesia
Dirut PD Sarana Jaya Tersandung Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Program Andalan Anies

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi BUMD Pemprov DKI, Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan.

Akhir PPKM Jilid II: Total Kasus Positif DKI 296.969 Jiwa, Sembuh 268.785 Orang
Indonesia
Akhir PPKM Jilid II: Total Kasus Positif DKI 296.969 Jiwa, Sembuh 268.785 Orang

Dengan positivity rate 20,6 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.144 jiwa.

Gibran Dilantik Akhir Pekan Depan Secara Virtual
Indonesia
Gibran Dilantik Akhir Pekan Depan Secara Virtual

Pelantikan akan dilakukan secara virtual di Balai Tawangarum Kompleks Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/2) mendatang.

Kondisi Dunia Usaha Berangsur Membaik
Indonesia
Kondisi Dunia Usaha Berangsur Membaik

Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi terindikasi membaik.

[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren

ada yang memposting sebuah link artikel yang berjudul “DPR Kecewa Menag Yaqut Tak Lagi Anggarkan Dana untuk Pesantren

Ratusan Polisi Dikerahkan Urai Kemacetan di Sekolah Pinggir Jalan
Indonesia
Ratusan Polisi Dikerahkan Urai Kemacetan di Sekolah Pinggir Jalan

Sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalan, yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas

INTI Fasilitasi KADIN Jateng Sasar Pasar Ekspor ke Tiongkok
Indonesia
INTI Fasilitasi KADIN Jateng Sasar Pasar Ekspor ke Tiongkok

Pergaulan yang luas para pengurus Perhimpunan INTI bisa untuk menarik investor mancanegara

SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah

Amnesty International menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

PSI Kritik Niatan Anies Gelar Formula E di Tahun 2022
Indonesia
PSI Kritik Niatan Anies Gelar Formula E di Tahun 2022

Total nilai transaksi yang sudah dibayarkan Gubernur Anies Baswedan ke FEO untuk Formula E senilai GBP53.000.000 atau setara Rp983,31 miliar