DPR Diminta Fokus Pada Tupoksi Kepolisian Saat Fit and Proper Test Listyo Sigit Ilustrasi - Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. (ANTARA FOTO/Fauzan/foc.)

Merahputih.com - Vice President Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia Akmal Rusli, meminta DPR tak mempersoalkan hal-hal diluar konteks track record dan kepolisian Komjen Listyo Sigit Prabowo saat fit and proper test. Kepolisian adalah aparat penegak hukum dan tidak ada berhubungan dengan hal lain di luar itu.

"Jangan sampai kita terjebak oleh hal-hal yang diluar aturan kepolisian yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok maupun fungsi kepolisian," ujar Akmal, Senin (18/1).

Baca Juga:

Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus

Jika pertanyaan terhadap Listyo diluar konteks Kepolisian, maka masyarakat gagal mendapatkan Kapolri yang memiliki jejak rekam bersih dan berdedikasi tinggi.

Menyangkut kepada persoalan lainnya, termasuk agama, Akmal tidak mempermasalahkan hal tersebut. Seharusnya persoalan agama ini sudah selesai, sebab negara ini dibangun atas kebhinnekaan alias berbeda-beda agama.

"Jadi, jangan lagi dipersoalkan perihal agama," tegas pemuda asli Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini.

Sejarah lahirnya bangsa dan negara ini, kata Akmal, adalah karena rasa kebersamaan dan persatuan antar umat beragama. Akmal yakin, mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu merupakan orang yang tepat untuk menjadi kapolri.

"Sebab, beliau sudah terbukti memiliki track record yang bersih dan berintegritas sebagai seorang polisi," jelasnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri yang telah diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI. (ANTARA /Sigid Kurniawan/Nz/aa)
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri yang telah diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI. (ANTARA /Sigid Kurniawan/Nz/aa)

Komisi III DPR mengundurkan jadwal tes makalah calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang awalnya direncanakan pada Senin (18/1) menjadi Selasa (19/1).

Menurut Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, pada jadwal awal, proses fit and proper test akan dimulai dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Yakni pada Kamis (14/1). Namun nyatanya, pada hari itu, yang hadir hanya PPATK. "Sehingga untuk Kompolnas diundur Senin," kata Herman Herry kepada wartawan.

Baca Juga:

Komisi III Beberkan Track Record Keuangan Calon Kapolri Komjen Listyo

Akibatnya, jadwal yang seharusnya untuk tes makalah akan diundur menjadi Selasa keesokan harinya. Pada Rabu (20/1), akan digelar proses wawancara dan tanya jawab.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menyatakan pihaknya optimis jadwal proses fit and proper test itu bisa dipenuhi dengan baik. Dia memrediksi, persetujuan atau penolakan nama Sigit yang diajukan presiden bisa diselesaikan pada minggu depan. "Saya optimistis ini bisa diselesaikan," kata Arsul. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tujuh Polisi dan Empat Jaksa Jadi Kandidat Deputi Penindakan KPK
Indonesia
Tujuh Polisi dan Empat Jaksa Jadi Kandidat Deputi Penindakan KPK

Ali menyampaikan, selain Deputi Penindakan, pihaknya juga melakukan seleksi untuk posisi lain. Yakni Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, serta Kepala Biro Hukum.

Politisi DKI Minta Pemprov Evaluasi Penanggulangan Banjir
Indonesia
Politisi DKI Minta Pemprov Evaluasi Penanggulangan Banjir

Data Pemprov untuk waktu surut, berturut-turut adalah 6 hari (2002), 10 hari (2007), 7 hari (2013), 7 hari (2015), 4 hari (2020), dan 1 hari (2021).

Camat Kelapa Gading Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Camat Kelapa Gading Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Yudi memastikan Camat Kelapa Gading meninggal dunia karena terpapar COVID-19.

Wali Kota Cimahi Ditangkap Terkait Korupsi Proyek Rumah Sakit
Indonesia
Wali Kota Cimahi Ditangkap Terkait Korupsi Proyek Rumah Sakit

Menurut Firli, transaksi ilegal tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan rumah sakit.

KPK Yakin Bisa Buktikan Suap ke Eks Komisioner KPU Meski tanpa Periksa Harun Masiku
Indonesia
KPK Yakin Bisa Buktikan Suap ke Eks Komisioner KPU Meski tanpa Periksa Harun Masiku

KPK belum juga menangkap dan memeriksa caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus suap PAW anggota DPR.

Garda Terdepan Pemutus Rantai Penularan COVID-19 Bukan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Garda Terdepan Pemutus Rantai Penularan COVID-19 Bukan Tenaga Kesehatan

Jadi utamakan yang memakai masker adalah orang yang sakit

DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng
Indonesia
DPR Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Bersihkan Citra Penegak Hukum yang Tercoreng

Pihaknya berharap, ini bisa jadi momentum pengungkapan tabir di internal Polri dan lembaga penegak hukum lainnya yang membantu meloloskan Djoko Tjandra.

Bareskrim Periksa Ahli Pidana Hingga Ahli Balistik Soal Kematian Enam Laskar FPI
Indonesia
Bareskrim Periksa Ahli Pidana Hingga Ahli Balistik Soal Kematian Enam Laskar FPI

Dari rekonstruksi itu memperlihatkan awal mula penyerangan Laskar FPI hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur

Lima Jubir Bakal Saling Melengkapi Komunikasi dan Sosialisasi Vaksin COVID-19
Indonesia
Lima Jubir Bakal Saling Melengkapi Komunikasi dan Sosialisasi Vaksin COVID-19

Mereka berperan membangun pemahaman yang tepat terkait kebijakan serta membangun partisipasi publik untuk mensukseskan program vaksinasi

Wagub DKI: Virus COVID-19 Lebih Bahaya dari Perang Antar-Negara
Indonesia
Wagub DKI: Virus COVID-19 Lebih Bahaya dari Perang Antar-Negara

Jakarta saat ini masih dalam keadaan bahaya dengan mewabahnya virus corona.