DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB Laporan kasus COVID-19 harian yang dilaporkan Satgas Penanganan COVID-19 pada Minggu (27/6/2021). (ANTARA/HO-Satgas COVID-19).

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," ujar Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/6)

Baca Juga

Pecah Rekor, Positif Corona di Jakarta Hari Ini Capai 9.394 Kasus

Ia mengatakan angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana.

Menurut dia, kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, yang membuat negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi setelah upacara massal keagamaan.

Charles mengatakan upaya pemerintah untuk mencegah agar Indonesia tidak lumpuh seperti India lewat PPKM Mikro yang diperketat perlu diapresiasi. Namun, melihat angka kasus harian COVID-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM Mikro menurut dia tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu.

"Angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di lima provinsi Pulau Jawa sudah merah, di atas 80 persen," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat berkunjung ke RSDC Wisma Atlet (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat berkunjung ke RSDC Wisma Atlet (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Menurut dia, untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya penguncian di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu.

Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai, tambah Charles.

Apalagi, lanjut dia, tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.

"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles.

Ia menekankan bahwa faskes di hilir tidak akan kuat meredam "banjir bandang" kalau angka penularan dari hulu sangat deras.

"Derasnya penularan COVID-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

'Meledak Lagi', Kasus COVID-19 Indonesia Tambah 21.342 Sehari

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rumah BUMN Bank Mandiri Dorong UMKM Optimalisasi Bisnis Hingga Digitalisasi
Indonesia
Rumah BUMN Bank Mandiri Dorong UMKM Optimalisasi Bisnis Hingga Digitalisasi

Pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang saat ini diperkirakan mencapai 64,2 juta unit usaha.

Total 358 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Masuk Indonesia
Indonesia
Total 358 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Masuk Indonesia

Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-129 tiba, yakni sebanyak 4.397.740 dosis AstraZeneca dalam bentuk jadi.

11.764 Pelamar Ikuti SKD CPNS Kemendag di Depok dan Kantor Regional BKN
Indonesia
11.764 Pelamar Ikuti SKD CPNS Kemendag di Depok dan Kantor Regional BKN

Tahun ini, Kemendag membuka 344 formasi CPNS, yang dialokasikan sebanyak 301 untuk umum, 7 penyandang disabilitas, 34 lulusan terbaik, serta 2 putra-putri Papua dan Papua Barat.

Irjen Napoleon Bonaparte Resmi Jadi Tersangka Penganiayaan M Kece
Indonesia
Irjen Napoleon Bonaparte Resmi Jadi Tersangka Penganiayaan M Kece

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi membeberkan kronologi penganiayaan

Koruptor hingga Bandar Narkoba Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura
Indonesia
Koruptor hingga Bandar Narkoba Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau.

Penyerahan Penembak Laskar FPI ke Kejaksaan Tertunda, Ada Apa?
Indonesia
Penyerahan Penembak Laskar FPI ke Kejaksaan Tertunda, Ada Apa?

Untuk pelimpahan tahap dua menunggu salah satu tersangka itu negatif

Mendag: Tidak Ada Satu Pun Kios Didatangi Jual Sesuai HET
Indonesia
Mendag: Tidak Ada Satu Pun Kios Didatangi Jual Sesuai HET

Mustinya suppliernya menetapkan harga diharga Rp 10.500 dan harusnya dijual di pasar tidak boleh lebih dari Rp 11.500 curah.

KPK Tak Ajukan Banding Vonis Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Tak Ajukan Banding Vonis Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tak mengajukan banding atas vonis tersebut. Hal ini lantaran majelis hakim telah mengamini analisis hukum tim jaksa KPK.

Munarman Bantah Lakukan Baiat hingga Andaikan Serangan Teror Terjadi saat Aksi 212
Indonesia
Munarman Bantah Lakukan Baiat hingga Andaikan Serangan Teror Terjadi saat Aksi 212

Munarman angkat suara soal tuduhan JPU mendakwanya berbaiat ke pimpinan ISIS Abu Bakr Al Baghdadi termasuk hendak melancarkan aksi teror.

KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa

Ali masih merahasiakan identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut