DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Ancaman Bom Pesawat Haji, Keamanan Nasional Jadi Taruhan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Ancaman Bom Pesawat Haji, Keamanan Nasional Jadi Taruhan

Pesawat Saudia Arabia SVA-5688 yang yang membawa jemaah haji asal Surabaya. (ANTARA/Valery Siregar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Surahman Hidayat, memberikan apresiasi tinggi terhadap kesigapan Densus 88 Antiteror Polri dalam menindaklanjuti kasus ancaman bom pada pesawat Saudi Airlines SV-5726.

Pesawat yang membawa jemaah haji Indonesia dari Jeddah menuju Jakarta ini sempat mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, setelah menerima ancaman bom melalui email berbahasa Inggris yang diduga berasal dari luar negeri, kemungkinan India.

"Hasilnya, tidak ditemukan bahan peledak atau benda mencurigakan dan semuanya dinyatakan aman,” ujar Surahman, Senin (23/6).

Baca juga:

Kemenhub Sebut Ancaman Bom terhadap 2 Penerbangan Saudia Airlines Tidak Berdasar dan Diklasifikasikan sebagai Hoaks

Surahman juga memuji kinerja tim gabungan dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kodam I/Bukit Barisan, dan TNI AU. Mereka dengan cepat melakukan penyisiran menyeluruh terhadap pesawat, termasuk kabin dan ruang kargo, dan memastikan tidak ada bahan peledak atau benda mencurigakan yang ditemukan.

Menurut Surahman, ancaman bom, baik nyata maupun palsu, terhadap pesawat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan massal, terutama pada objek vital seperti pesawat dan bandara, dapat dijerat sebagai aksi terorisme, bahkan jika ancamannya tidak nyata.

Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 437 mengatur pidana hingga 8 tahun penjara bagi penyebar informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 600 juga menetapkan bahwa menyebarkan informasi palsu tentang ancaman bom di pesawat dapat dipidana karena mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional.

"Meskipun ancaman itu dikirim lewat email dan ternyata palsu, pelakunya tetap bisa dijerat hukum berat. Apalagi kalau terbukti ada motif ideologis atau politik, seperti yang sedang didalami Densus 88 dalam kasus ini," jelas dia.

Politikus Fraksi PKS ini juga mengapresiasi koordinasi Densus 88 dengan otoritas Arab Saudi dan Interpol untuk melacak pengirim ancaman bom pesawat SV-5726 yang membawa jemaah haji Indonesia Kloter 12 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS). Hal ini penting mengingat objek ancaman adalah aset Saudi yang berada di wilayah Indonesia.

Baca juga:

Diancam Bom, TNI AU Pastikan 387 Penumpang Pesawat Saudi Airlines Selamat

Surahman mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menyangkut keselamatan jemaah haji Indonesia dan kredibilitas sistem keamanan nasional.

Penyelidikan harus sampai ke akarnya, termasuk mengidentifikasi pelaku, motif, dan kemungkinan adanya jaringan yang terlibat.

Mengenai dugaan asal pelaku dari India, Surahman mengingatkan bahwa alamat IP tidak selalu mencerminkan lokasi sebenarnya.

Pelaku dapat menyamarkan lokasi menggunakan VPN, proxy, email spoofing, server relay, atau bahkan jaringan botnet, yang membuat penyelidikan cybercrime ini menjadi sangat kompleks.

"Kasus ini membutuhkan penyelidikan cybercrime yang melibatkan teknik digital forensik yang rumit, melacak pola komunikasi dan metadata, serta bantuan otoritas luar negeri," jelas Surahman. "Diperlukan juga audit keamanan bandara untuk mengevaluasi respons dan pencegahan ke depan," ucap dia.

#Bom #Pesawat #Ancaman Teroris #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan