DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Lahat Pekerja di dalam kerangkerang di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Temuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin, menyedot perhatian publik. Kerangkeng manusia itu diduga merupakan perbudakan modern yang dilakukan Terbit terhadap puluhan pekerja perkebunan sawit miliknya.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, mendorong Polda Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas temuan tersebut. Menurutnya, tindakan Terbit yang merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukannya secara tidak manusiawi tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

Perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan alasan yang berdasarkan hukum yakni dalam rangka penegakan hukum atau pelaksanaan putusan pengadilan, sesuai aturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dengan standar Hak Asasi Manusia.

"Saat ini publik belum mendapat kejelasan perihal peruntukan kerangkeng manusia tersebut, kita menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Namun baik alasan sebagai tempat rehabilitasi maupun tempat bagi pekerja perkebunan sawit, kedua alasan tersebut tetap tidak memberikan pembenaran bagi penggunaan kerangkeng manusia dan harus diusut tuntas dengan melakukan penegakan hukum,” kata Taufik di Jakarta, Selasa (25/1). Politikus Nasdem ini menjelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.

Baca Juga

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dipastikan Ilegal

Konvensi tersebut memberikan tanggung jawab negara untuk mencegah segala bentuk penyiksaan dan bentuk perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, serta melakukan penegakan hukum apabila terdapat kejadian dan bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan bagi korban. Taufik pun mendorong kepolisian bekerja sama dengan Komnas HAM untuk mengusut kasus ini. Langkah pertama, kata dia, kedua lembaga ini harus menelusuri bagaimana kerangkeng manusia tersebut digunakan, bagaimana kondisi kelayakan untuk ditempati manusia, adakah tindak penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Kemudian, mencari siapa yang terlibat dalam penggunaan kerangkeng manusia tersebut, baik penanggung jawab utama maupun pihak-pihak yang mengetahui penggunaannya yang turut bertanggung jawab.

Selanjutnya, menelusuri sejak kapan kerangkeng manusia tersebut digunakan, siapa saja yang pernah dikerangkeng di tempat itu, apa dampaknya bagi yang pernah berada di tempat tersebut baik secara fisik maupun psikologis. “Jika ternyata hasil pengusutan ditemukan memang benar digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kerangkeng, terlebih bila terdapat tindakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, maka penegakan hukum harus dilakukan kepada semua yang bertanggung jawab dan pihak pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kondisi para korban,” kata Taufik. (Pon)

Baca Juga

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Kayak Zaman Belanda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 di Jakarta Makin Gawat, RS Darurat Wisma Atlet Terancam Penuh
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Makin Gawat, RS Darurat Wisma Atlet Terancam Penuh

Satgas COVID-19 melaporkan perkembangan kasus harian corona di sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Pemanggilan BEM UI Sarat Konflik Kepentingan Karena Rektor Rangkap Jabatan
Indonesia
Pemanggilan BEM UI Sarat Konflik Kepentingan Karena Rektor Rangkap Jabatan

Kajian itu bukan hanya terkait Ari Kuncoro saja

Mahfud MD Sebut Status Tersangka Nurhayati Tidak Dilanjutkan
Indonesia
Mahfud MD Sebut Status Tersangka Nurhayati Tidak Dilanjutkan

Mahfud MD setelah jajarannya berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terkait kasus Nurhayati.

65 Juta Lebih Warga Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Satu dan Dua
Indonesia
65 Juta Lebih Warga Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Satu dan Dua

Kementerian Kesehatan melaporkan sebanyak 65.173.148 warga Indonesia telah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap.

[Hoaks atau Fakta]: Minuman Bersoda Pengaruhi Efektivitas Vaksin COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Minuman Bersoda Pengaruhi Efektivitas Vaksin COVID-19

Mengonsumsi minuman bersoda dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama memang berbahaya bagi kesehatan, bukan karena minuman bersoda dapat mempengaruhi keefektifan vaksin.

Pembukaan Mal di Bandung Tunggu Peraturan Wali Kota
Indonesia
Pembukaan Mal di Bandung Tunggu Peraturan Wali Kota

Pemerintah menerapkan dua peta jalan yang mulai diujicobakan dalam PPKM yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 tersebut.

 Baru 40 Persen Daerah Gelar PTM
Indonesia
Baru 40 Persen Daerah Gelar PTM

Dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan provinsi lain jauh berada di bawah.

Penonton MotoGP Mandalika Tak Perlu Tes PCR-Antigen Jika Sudah 2 Kali Vaksin
Indonesia
Penonton MotoGP Mandalika Tak Perlu Tes PCR-Antigen Jika Sudah 2 Kali Vaksin

“Penonton di mandalika yang sudah vaksin dosis kedua gak perlu tes antigen atau PCR lagi,” ujar Airlangga yang sekaligus Koordinator PPKM wilayah luar Jawa-Bali.

KA Airlangga Relasi Pasar Senen-Surabaya Diluncurkan, Tarifnya Mulai Rp 49 Ribu
Indonesia
KA Airlangga Relasi Pasar Senen-Surabaya Diluncurkan, Tarifnya Mulai Rp 49 Ribu

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan Kereta Api (KA) relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Jokowi Minta Para Menteri Komunikasikan Kenaikan Harga BBM
Indonesia
Jokowi Minta Para Menteri Komunikasikan Kenaikan Harga BBM

Jokowi menyoroti jajarannya soal tidak adanya penjelasan mengenai kebijakan kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.