DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Lahat Pekerja di dalam kerangkerang di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Temuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin, menyedot perhatian publik. Kerangkeng manusia itu diduga merupakan perbudakan modern yang dilakukan Terbit terhadap puluhan pekerja perkebunan sawit miliknya.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, mendorong Polda Sumatera Utara untuk segera mengusut tuntas temuan tersebut. Menurutnya, tindakan Terbit yang merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukannya secara tidak manusiawi tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

Perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan alasan yang berdasarkan hukum yakni dalam rangka penegakan hukum atau pelaksanaan putusan pengadilan, sesuai aturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dengan standar Hak Asasi Manusia.

"Saat ini publik belum mendapat kejelasan perihal peruntukan kerangkeng manusia tersebut, kita menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian. Namun baik alasan sebagai tempat rehabilitasi maupun tempat bagi pekerja perkebunan sawit, kedua alasan tersebut tetap tidak memberikan pembenaran bagi penggunaan kerangkeng manusia dan harus diusut tuntas dengan melakukan penegakan hukum,” kata Taufik di Jakarta, Selasa (25/1). Politikus Nasdem ini menjelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.

Baca Juga

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dipastikan Ilegal

Konvensi tersebut memberikan tanggung jawab negara untuk mencegah segala bentuk penyiksaan dan bentuk perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, serta melakukan penegakan hukum apabila terdapat kejadian dan bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan bagi korban. Taufik pun mendorong kepolisian bekerja sama dengan Komnas HAM untuk mengusut kasus ini. Langkah pertama, kata dia, kedua lembaga ini harus menelusuri bagaimana kerangkeng manusia tersebut digunakan, bagaimana kondisi kelayakan untuk ditempati manusia, adakah tindak penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Kemudian, mencari siapa yang terlibat dalam penggunaan kerangkeng manusia tersebut, baik penanggung jawab utama maupun pihak-pihak yang mengetahui penggunaannya yang turut bertanggung jawab.

Selanjutnya, menelusuri sejak kapan kerangkeng manusia tersebut digunakan, siapa saja yang pernah dikerangkeng di tempat itu, apa dampaknya bagi yang pernah berada di tempat tersebut baik secara fisik maupun psikologis. “Jika ternyata hasil pengusutan ditemukan memang benar digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kerangkeng, terlebih bila terdapat tindakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, maka penegakan hukum harus dilakukan kepada semua yang bertanggung jawab dan pihak pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kondisi para korban,” kata Taufik. (Pon)

Baca Juga

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Kayak Zaman Belanda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Holding BUMN ID Food Salurkan 200 Liter Minyak Goreng Per Hari Pada Pengecer
Indonesia
Holding BUMN ID Food Salurkan 200 Liter Minyak Goreng Per Hari Pada Pengecer

Sistem aplikasi minyak goreng terintegrasi memiliki kemampuan memantau ketersediaan stok minyak goreng di tingkat pedagang maupun pengecer.

Kapolri Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa
Indonesia
Kapolri Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga Wakil Ketua DPR RI menemui massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis
Indonesia
MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pengggunaan ganja untuk medis.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Tanpa Prokes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Tanpa Prokes

Akun Facebook Joko Raja Hutang membagikan foto tiga foto yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri perayaan Hari Raya Imlek dengan berkerumun dan tanpa protokol kesehatan.

DPR Minta Pembangunan IKN Tak Bebani APBN
Indonesia
DPR Minta Pembangunan IKN Tak Bebani APBN

Doli mengatakan harus ada skema-skema lain dalam wujud kerja sama dengan swasta

Bank DKI Buka Sentra Vaksinasi Booster, Cek Jadwal dan Lokasinya
Indonesia
Bank DKI Buka Sentra Vaksinasi Booster, Cek Jadwal dan Lokasinya

Bank DKI membuka sentra vaksinasi dosis tambahan, yang dilaksanakan pada setiap Sabtu pada 5 dan 12 Maret 2022, di Kantor Layanan Juanda dan Kantor Layanan Syariah Matraman.

Batas Paling Lambat Uji Publik Aturan Jam Pulang Kerja DKI
Indonesia
Batas Paling Lambat Uji Publik Aturan Jam Pulang Kerja DKI

Dishub DKI Jakarta akan melakukan uji publik pengaturan jam pulang kerja pegawai dalam mengurai kemacetan ibu kota.

Pemkab Bogor Izinkan Fasilitas Umum Dibuka, Kapasitas Dibatasi
Indonesia
Pemkab Bogor Izinkan Fasilitas Umum Dibuka, Kapasitas Dibatasi

"Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Jumat (3/12).

Polisi Terus Imbau Masyarakat untuk Mudik Lebih Awal
Indonesia
Polisi Terus Imbau Masyarakat untuk Mudik Lebih Awal

Masyarakat dirasa perlu memperhitungkan waktu berangkat mudik yang tepat. Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran lebih awal.

Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh
Indonesia
Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh

Polda Jawa Barat (Jabar) memeriksa sejumlah petugas stadion sebagai bagian dari proses penyelidikan.