DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Diplomat Muda Kemenlu

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 09 Juli 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Diplomat Muda Kemenlu

Diplomat Arya Daru Pangayunan/ Instagram

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI berinisial ADP (39) yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7).

Abdullah menilai kematian ADP yang ditemukan dengan kepala dilakban merupakan peristiwa yang tidak lazim dan janggal. Ia mendesak Kepolisian untuk bertindak cepat dan profesional dalam mengusut kasus ini secara menyeluruh.

“Kami sangat berduka atas wafatnya saudara ADP. Sebagai diplomat muda yang telah mengabdi di Kementerian Luar Negeri, kepergian beliau dalam kondisi mencurigakan ini harus menjadi perhatian serius. Polisi tidak boleh menganggap enteng kasus ini. Harus ada penyelidikan yang menyeluruh, objektif, dan transparan,” ujar Abdullah kepada wartawan, Rabu (8/7).

Baca juga:

Jenazah Diplomat Tewas Dilakban Sudah Diautopsi di RSCM

Anggota DPR dari Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu juga meminta pihak kepolisian untuk segera menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada publik guna mencegah munculnya spekulasi liar yang bisa merusak citra lembaga maupun korban.

“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi. Aparat harus membuka segala kemungkinan, termasuk dugaan tindak pidana yang melibatkan pihak luar. Apalagi korban adalah aparatur negara yang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional,” tegasnya.

Abdullah juga mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, sembari menaruh kepercayaan pada penegak hukum untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa tragis tersebut.

Baca juga:

Diplomat Muda Meninggal di Kamar Kos, Ini Kata Kemenlu

Seperti diberitakan, kematian ADP mendapar perhatian luas karena sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian dan belum terungkapnya penyebab pasti hingga kini. Penemuan jasad ADP bermula dari laporan warga kepada polisi pada pukul 08.30 WIB, Selasa (8/7)

Korban ditemukan di kamar indekos Jalan Gondangdia Kecil Nomor 22, Menteng, dalam posisi terbaring di atas kasur, dengan kepala tertutup lakban dan tubuh dibalut selimut.

"Kita serahkan proses penyelidikan ke polisi. Semoga misteri kematian itu segera terungkap," tandas Abdullah. (Pon)

#Komisi III DPR #Kementerian Luar Negeri #Diplomat Indonesia #Kemenlu #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Dunia
Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Sesi foto pada ajang itu dibatalkan setelah para diplomat Eropa menolak berdiri dalam sesi foto resmi bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Dwi Astarini - Minggu, 01 November 2026
  Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan