DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan Rilis tentang penyidikan kasus dugaan korupsi proyek satelit Kemenhan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke tingkat penyidikan.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mendorong adanya transparansi pengusutan kasus di tahun anggaran 2015-2021 tersebut.

Menurutnya, dengan adanya transparansi, maka proses pemeriksaan bisa berjalan dengan baik, termasuk hal-hal yang dicurigai dalam pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) ini.

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan, Mahfud: Arahkan Kasus Ini Diproses Hukum

"Apa pun yang dicurigai itu dapat segera terkuak,” ujar Dave kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Selasa (18/1).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menilai, kebutuhan untuk pengadaan satelit milik sendiri memang nyata.

Kemenhan dan institusi TNI, jelasnya, membutuhkan jalur komunikasi yang steril dan aman untuk komunikasi. Mulai dari pucuk pimpinan hingga anggota-anggota pedesaan.

Ini karena mengingat wilayah Indonesia begitu luas. Ancamannya juga datang dari dalam negeri maupun luar negeri itu ada.

"Maka, dibutuhkan jalur komunikasi yang steril,” urai Dave.

Jikapun mesti sewa satelit, lanjut Dave, maka kepemilikan serta pengelolaannya tidak 100 persen dikendalikan oleh pihak Indonesia. Sehingga, potensi bocornya informasi dan infiltrasi dari negara asing menjadi memungkinkan.

“Maka itu penting dari TNI dan Kemenhan memiliki satelit sendiri secara full,” tambahnya.

Baca Juga:

Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan

Karena itu, legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut berharap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dapat mengurai titik persoalan ini secara jelas dan transparan.

Serta dapat memberikan solusi yang baik sehingga jalur komunikasi internal TNI tidak terputus.

“Langkah konkret dari Komisi I DPR RI terus dorong ini kasus dibongkar, tidak ada yang disembunyikan lagi, dan kita minta agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dan tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tutup Dave.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Ardiansyah menyebut, pihaknya telah memintai keterangan 11 orang selama proses penyidikan, baik dari pihak swasta dan pihak Kementerian Pertahanan.

Menurut Febrie, pengadaan untuk program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) itu berpotensi merugikan keuangan negara lebih dari Rp 700 miliar.

Angka itu didapat berdasarkan hasil audit tujuan tertentu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Indikasi kerugian negara yang kita temukan hasil dari diskusi dengan rekan-rekan auditor, ini kita perkirakan uang yang sudah keluar sekitar Rp 500 miliar lebih. Dan ada potensi karena kita sedang digugat di (pengadilan) Arbitrase sebesar USD 20 juta," imbuh Febrie di gedung Kejagung, Jakarta. (Knu)

Baca Juga:

Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Orang Lolos Karantina Omicron, Pemerintah Lakukan Evaluasi
Indonesia
Satu Orang Lolos Karantina Omicron, Pemerintah Lakukan Evaluasi

Pemerintah melakukan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan pelayanan karantina agar tidak ada lagi warga yang lolos dari fasilitas karantina.

ITB Terima 1.634 Calon Mahasiswa Baru, Prodi Informatika Paling Diminati
Indonesia
ITB Terima 1.634 Calon Mahasiswa Baru, Prodi Informatika Paling Diminati

Institut Teknologi Bandung (ITB) menerima 1.634 calon mahasiswa baru program sarjana melalui jalur Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB) 2021.

Kemenkes: Banyak Masyarakat Protes Atas Informasi Subvarian Omicron BA.2
Indonesia
Kemenkes: Banyak Masyarakat Protes Atas Informasi Subvarian Omicron BA.2

Angka BOR turun hingga berada di level 17 persen. Bahkan seluruh provinsi di Indonesia tidak ada yang mengalami kenaikan.

Pasien Rawat Inap di RS COVID-19 Wisma Atlet Bertambah Enam Orang
Indonesia
Pasien Rawat Inap di RS COVID-19 Wisma Atlet Bertambah Enam Orang

Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran bertambah enam menjadi 180 orang.

Cari Warga Yang Belum Divaksin, Gibran Maksimalkan Vaksin Door to Door
Indonesia
Cari Warga Yang Belum Divaksin, Gibran Maksimalkan Vaksin Door to Door

"Jika warga siang sibuk kerja, jadi malam hari bisa vaksin. Kami layani di Puskesmas yang melayani rawat inap," kata Siti.

46 Jiwa Meninggal, Tim Masih Cari Korban Hilang Akibat Letusan Semeru
Indonesia
46 Jiwa Meninggal, Tim Masih Cari Korban Hilang Akibat Letusan Semeru

Tim dibagi ke dalam empat grup dimana tiga grup berfokus pada pencarian di tiga sektor sedangkan satu lainnya bersiaga mengevakuasi dan membantu pendataan warga terdampak bencana.

Berkas Kasus Terorisme Lengkap, Munarman Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Berkas Kasus Terorisme Lengkap, Munarman Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Munarman ditangkap di rumahnya, Perumahan Modern Hills, Tangerang Selatan, 27 April 2021

Pelaku Teror ke Rumah Ortu Veronica Koman Berjumlah 2 Orang
Indonesia
Pelaku Teror ke Rumah Ortu Veronica Koman Berjumlah 2 Orang

Polisi menyebut pelaku teror diduga petasan ke rumah orangtua Aktivis Papua, Veronica Koman berjumlah dua orang.

RUU TPKS Gagal Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
RUU TPKS Gagal Dibawa ke Paripurna DPR

RUU tersebut gagal disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang II 2021-2022, hari ini, Kamis (16/12)

Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Pemilu Digelar 2027
Indonesia
Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Aturan Pemilu Digelar 2027

KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan pemilu sesuai tahapan yang telah disepakati yakni 2024