DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Data 97 Ribu ASN Fiktif Ilustrasi PNS. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan 97 ribu data Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif. Namun, pemerintah hingga masih memberikan gaji dan dana pensiun.

Terkait temuan itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco mendesak mengusut tuntas kasus tersebut dengan membentuk tim khusus agar permasalahan ini bisa diselesaikan.

Baca Juga

Periksa Staf BCA, KPK Dalami Aliran Uang Suap Walkot Tanjungbalai ke Penyidik Robin

"Mestinya banyak pihak yang mesti mengklarifikasi, perlu dibentuk menurut saya satu tim khusus," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/5).

Dasco meminta pemerintah melakukan pengecekan terhadap data tersebut. Ia mengaku merasa prihatin, mengingat pemberian gaji kepada 97.000 PNS gaib itu sudah berlangsung sejak 2014.

"Administrasinya perlu dibenahi dan juga perlu dicek secara tuntas larinya uang pembayaran negara tersebut kepada siapa," ujarnya.

Politikus Gerindra itu menilai bahwa penemuan data misterius hampir 100.000 PNS itu tidak wajar. Sehingga, ia menilai perlu adanya pengusutan lebih lanjut.

"Karena kalau keliru sampai 10 sampai 15 orang kita masih bisa maklum, tapi kalau sampai hampir 100 ribu bahkan lebih ini perlu diusut secara tuntas," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Yoga/Man
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Yoga/Man

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, sejak Indonesia merdeka, data PNS baru di-update atau dimutakhirkan sebanyak dua kali.

Update pertama dilakukan pada 2002 dengan sistem yang masih manual. Kemudian, update data PNS kedua dilakukan pada 2014.

"Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya. Dengan data itu, database PNS kita menjadi lebih akurat. Walaupun masih juga yang belum mendaftar pada saat itu," tuturnya. (Knu)

Baca Juga

Kabag MKD DPR Chrysanti Permatasari Mangkir dari Panggilan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Dapat Nomor Urut 1, Bajo Nomor 2
Indonesia
Gibran Dapat Nomor Urut 1, Bajo Nomor 2

Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa diusung PDIP mendapatkan nomor urut satu. Sedangkan pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) independen mendapatkan nomor urut dua.

Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Didesak Segera Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab

Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Kasus Dugaan Tipikor PT Asabri, Polisi Tunggu Laporan BPK
Indonesia
Kasus Dugaan Tipikor PT Asabri, Polisi Tunggu Laporan BPK

Setidaknya, ada tiga laporan dari masyarakat terkait dengan perusahaan pelat merah itu

Bobby Alihkan Wewenang Penanganan Sampah Pada Kecamatan
Indonesia
Bobby Alihkan Wewenang Penanganan Sampah Pada Kecamatan

Pemkot Medan memutuskan membuat TPS Terpadu di empat kecamatan yakni Medan Deli, Marelan, Labuhan, dan Belawan.

Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Tak Anggap Sepele COVID-19
Indonesia
Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Tak Anggap Sepele COVID-19

“Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, saya mohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," jelas dia.

Munarman dkk Deklarasi Front Persatuan Islam
Indonesia
Munarman dkk Deklarasi Front Persatuan Islam

Sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) dilarang oleh pemerintah pada Rabu (30/12).

Satgas COVID-19 Mulai Tracing Penyebaran Corona di Petamburan
Indonesia
Satgas COVID-19 Mulai Tracing Penyebaran Corona di Petamburan

Tracing penderita COVID-19 di kawasan Petamburan, mulai dilakukan.

Legislator PDIP Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

Ihsan Yunus irit bicara usai diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penerimaan Pajak Masih Seret
Indonesia
Penerimaan Pajak Masih Seret

rdasarkan seluruh jenis pajak terdapat indikasi pemulihan meskipun belum semua sektor pulih sehingga menunjukkan penerimaan pajak ini telah mulai mengalami perubahan arah kepada perbaikan.

Demo Tak Pakai Masker dan Jaga Jarak, Aksi Pemuda Papua di DPR Dibubarkan Polisi
Indonesia