DPR Desak Pemerintah Tanggap Antisipasi Penyebaran Mutasi COVID-19 ilustrasi - Dokter memegang botol ampul kaca yang mengandung sel molekul Coronavirus, strain virus UK baru, perubahan mutasi RNA COVID-19. ANTARA/Shutterstock/pri.

MerahPutih.com - Pemerintah resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi COVID-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus ini menjadi yang pertama sejak varian tersebut mewabah di Inggris pada September 2020 lalu.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendesak pemerintah untuk segera mengantisipasi penyebaran mutasi virus tersebut.

“Varian baru ini disebut lebih cepat menular, sehingga respons sigap melalui pengetesan danpelacakan perlu segera dilakukan secara masif guna mencegah angka penularan," kata Puteri dalam keterangannya, Kamis (4/3).

Baca Juga:

Anies Klaim tidak Pernah Tutupi Data COVID-19

Apalagi, kata legislator asal Dapil Karawang ini, sebelumnya Kabupaten Karawang sempat menjadi zona merah di awal tahun ini karena klaster penularan di kawasan industri.

"Ancaman inilah yang harus diwaspadai dan memerlukan sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Puteri menambahkan bahwa kecepatan penanganan varian baru virus ini juga dapat berpengaruhterhadap peran strategis dan kontribusi Kabupaten Karawang dalam mengangkat perekonomianJawa Barat dan nasional.

Pasalnya, Karawang memiliki keunggulan kompetitif sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia yang turut menjadi kontributor utama ekonomi Jawa Barat. Provinsi ini juga menopang hampir 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

"Oleh karenanya, keberhasilan penanganan penyebaran mutasi virus di KabupatenKarawang tentunya akan berdampak pula pada laju perekonomian daerah dan nasional,” tegasPuteri.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/geralt)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/geralt)

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah untuk segeramengembangkan penelitian secara mendalam terhadap perkembangan, risiko, dan bahaya darivarian baru virus ini.

Baik dengan belajar dari pengalaman Inggris maupun negara lain yang juga menerima sebaran mutasi virus, serta dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga penelitian di Indonesia.

“Tujuannya supaya kita bisa mengetahui metode apa yang paling efektif dan dibutuhkan untukmencegah eskalasi penularan varian baru virus ini. Terutama, sejauh mana efektivitas vaksin saat ini dapat melindungi diri dari mutasi virus tersebut,” ungkap Puteri.

Baca Juga:

Unpad Masih Buka Pendaftaran Relawan Uji Klinis Vaksin Rekombinan COVID-19 Anhui

Anak mantan Ketua DPR Ade Komarudin ini pun meminta masyarakat di daerah pemilihannya untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan varian baru COVID-19 ini.

“Waspada dan hati-hati memang wajib, tetapi masyarakat tidak perlu cemas dan khawatirberlebih. Saat ini program vaksinasi COVID-19 sedang berjalan. Selain itu, kita tetap harus disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat," tutup Puteri. (Pon)

Baca Juga:

Satu Tahun COVID-19, Kendalikan Krisis Ekonomi Akibat Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi COVID-19 Butuh 45 menit, Jabar Minta Pusat Bikin Aturan Realistis
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Butuh 45 menit, Jabar Minta Pusat Bikin Aturan Realistis

Setelah uji klinis selesai, Bio Farma akan menyampaikan laporan kepada pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

[Hoaks atau Fakta]: PSBB Jawa Bali Diperpanjang Sampai Maret 2021
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: PSBB Jawa Bali Diperpanjang Sampai Maret 2021

PPKM di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali berlaku hingga 8 Februari 2021. Wiku mengatakan, keputusan setelah 8 Februari saat ini masih dalam pembahasan.

Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat
Indonesia
Soal Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY untuk Demokrat

Partai Demokrat memastikan akan tetap berada di luar pemerintahan.

Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun
Indonesia
Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menutup permanen pelaku usaha kafe yang berani melanggar aturan pencegahan COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru 2021.

Anak Buah Prabowo Sebut Pemprov DKI Lemah Awasi Prokes di Pasar Tradisional
Indonesia
Anak Buah Prabowo Sebut Pemprov DKI Lemah Awasi Prokes di Pasar Tradisional

"Iya saya melihat masih kurang (pengawasan protokol kesehatan), pasar-pasar tradisional, itu harus ketat betul," ucap Taufik

 Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru
Indonesia
Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru

Acuan zona risiko penularan yang akan dijadikan acuan adalah aturan zonasi berdasarkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro

Persatuan Perawat Tidak Ragu Pada Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
Persatuan Perawat Tidak Ragu Pada Vaksin COVID-19 Sinovac

“Ketika sudah dirilis dan dinyatakan aman, saya kira takkan ada keraguan untuk menerima apalagi memberikan layanan kepada masyarakat,” ujar Harif.

Dengan Berat Hati, DPR Setujui Perppu COVID-19
Indonesia
Dengan Berat Hati, DPR Setujui Perppu COVID-19

Perppu itu masih banyak kontrol-kontrol yang sangat ketat

DPR Desak Pemerintah Cairkan Gaji Ke-13 PNS
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Cairkan Gaji Ke-13 PNS

Pemerintah telah mengalirkan dana bantuan kepada sejumlah BUMN pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp152,15 triliun dan Himpunan Bank Milik Negara sebanyak Rp30 triliun.

Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja

Jika jalur konstitusional yang ditempuh, Presiden Jokowi harus segera menandatangani dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai UU