DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera membentuk badan peradilan khusus pilkada yang jadi amanat Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang harus dilaksanakan.

"Badan peradilan khusus ini nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, seperti perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, dan perkara tindak pidana pilkada," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus di Jakarta, Rabu (1/9).

Baca Juga:

Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024

Selama ini penyelesaian perselisihan pilkada dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga jika badan peradilan khusus tersebut dibentuk maka MK tidak lagi menangani sengketa pilkada.

"Sehingga MK bisa lebih fokus menangani hal-hal yang di luar masalah sengketa pilkada. Sebaiknya badan peradilan khusus ini berada di bawah MA tetapi dengan unit tersendiri," ujarnya.

Dia menilai, jika badan peradilan tersebut berada di bawah MA maka akan menjadi salah satu kamar di Pengadilan Negeri, sama seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merupakan pengadilan khusus, berada di lingkungan peradilan umum.

Namun, menurut dia, apakah badan peradilan pilkada itu sifatnya ad hoc atau tidak, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk melakukan kajian tetapi proposional untuk menangani pilkada.

"Pengadilan khusus pilkada tersebut dijalankan oleh hakim-hakim yang memiliki kompetensi di bidang pilkada. Jika dibentuk lagi lembaga baru tentu membutuhkan waktu yang lama dan berkonsekuensi kepada anggaran," ujarnya.

Pelaksanaan pilkada hanya sekali lima tahun sehingga membuat format lembaga peradilan khusus tersebut perlu dicermati. Jika hanya mengadili permasalahan pilkada, sebaiknya bersifat ad hoc saja dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi sehingga mudah diakses oleh semua kabupaten/kota di daerah masing-masing.

Pilkada Tangsel. (Foto: Rizki Fitrianto)
Pilkada Tangsel. (Foto: Rizki Fitrianto)

"Begitu pun perkara yang ditangani badan peradilan khusus ini hanya menangani perkara pilkada di tingkat daerah saja. Sedangkan penanganan perkara sengketa hasil pemilu tingkat nasional tetap menjadi kewenangan MK," katanya.

Namun, lanjut ia, yang perlu ditegaskan adalah keputusan yang dihasilkan badan peradilan khusus pilkada harus bersifat final dan mengikat seperti putusan MK. Selain itu, waktu penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani harus dibatasi sehingga setiap perkara yang diputuskan di badan pengadilan khusus pilkada merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

"Begitu juga keputusannya bersifat mengikat dan menutup peluang untuk melakukan banding, kasasi, dan lain sebagainya. Demi peradilan cepat dan kepastian hukum dalam memutuskan perkara dalam pilkada," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Tim Kerja Bersama Sepakati Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Enam Atlet Klaten Wakili Kontingen Jateng di PON Papua, Cabor Panahan Mendominasi
Indonesia
Enam Atlet Klaten Wakili Kontingen Jateng di PON Papua, Cabor Panahan Mendominasi

Sedikitnya enam atlet asal Kabupaten Klaten terpilih mewakili kontingen Jawa Tengah di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.

Golkar Disebut-Sebut Tolak Penundaan Pemilu
Indonesia
Golkar Disebut-Sebut Tolak Penundaan Pemilu

Partai Golkar berubah sikap terkait wacana perpanjangan jabatan Presiden alias penundaan Pemilu 2024. Awalnya mendukung, kini dikabarkan menyatakan menolak.

[HOAKS atau FAKTA]: Obat COVID-19 Molnupiravir Dijual September Mendatang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Obat COVID-19 Molnupiravir Dijual September Mendatang

Beredar sebuah pesan singkat melalui media sosial WhatsApp yang menyatakan bahwa telah ditemukan obat yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19 bernama obat Molnupiravir.

BMKG Teliti Lokasi Potensi Gempa di Yogyakarta
Indonesia
BMKG Teliti Lokasi Potensi Gempa di Yogyakarta

Sesar Opak merupakan patahan aktif yang membentang di DIY yang bergerak aktif sehingga kerap kali menjadi penyebab terjadinya gempa.

Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap
Indonesia
Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap

Menpan RB Tjahjo Kumolo meminta Risma menyetor data lengkap 31.624 PNS yang terindikasi menerima bansos dari pemerintah.

Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus
Indonesia
Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi meringkus tiga orang tersangka kasus penipuan berkedok pembuatan kartu vaksinasi. Mereka masing-masing berinisial SS, SKY, dan IS.

Cegah COVID-19 di Pasar Tradisional, Pedagang Bentuk Satgas
Indonesia
Cegah COVID-19 di Pasar Tradisional, Pedagang Bentuk Satgas

Total korban tewas karena COVID-19 Kota Bandung 1.286 orang. Selain itu, tercatat ada 6.851 orang dalam status aktif atau dirawat per Kamis (5/8).

Kasus Harian COVID-19 Tertinggi Sejak Oktober 2021
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Tertinggi Sejak Oktober 2021

Reisa mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan, apalagi varian Omicron yang menyebabkan gelombang kasus luar biasa di banyak negara.

DPR Peringatkan Pemerintah Tak Terus Tergantung dengan Vaksin Produksi Luar Negeri
Indonesia
DPR Peringatkan Pemerintah Tak Terus Tergantung dengan Vaksin Produksi Luar Negeri

Indonesia mengandalkan vaksin dari luar negeri, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.

Dirjen Daglu Kemendag Tersangka Ekspor Ilegal Minyak Goreng
Indonesia
Dirjen Daglu Kemendag Tersangka Ekspor Ilegal Minyak Goreng

Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) berinisial IWW