DPR Desak Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan Khusus Pilkada Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Pemerintah didesak segera membentuk badan peradilan khusus pilkada yang jadi amanat Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang harus dilaksanakan.

"Badan peradilan khusus ini nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, seperti perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, dan perkara tindak pidana pilkada," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus di Jakarta, Rabu (1/9).

Baca Juga:

Kabupaten Bogor Mulai Siapkan Dana Rp 250 Miliar Buat Pilkada 2024

Selama ini penyelesaian perselisihan pilkada dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga jika badan peradilan khusus tersebut dibentuk maka MK tidak lagi menangani sengketa pilkada.

"Sehingga MK bisa lebih fokus menangani hal-hal yang di luar masalah sengketa pilkada. Sebaiknya badan peradilan khusus ini berada di bawah MA tetapi dengan unit tersendiri," ujarnya.

Dia menilai, jika badan peradilan tersebut berada di bawah MA maka akan menjadi salah satu kamar di Pengadilan Negeri, sama seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merupakan pengadilan khusus, berada di lingkungan peradilan umum.

Namun, menurut dia, apakah badan peradilan pilkada itu sifatnya ad hoc atau tidak, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah untuk melakukan kajian tetapi proposional untuk menangani pilkada.

"Pengadilan khusus pilkada tersebut dijalankan oleh hakim-hakim yang memiliki kompetensi di bidang pilkada. Jika dibentuk lagi lembaga baru tentu membutuhkan waktu yang lama dan berkonsekuensi kepada anggaran," ujarnya.

Pelaksanaan pilkada hanya sekali lima tahun sehingga membuat format lembaga peradilan khusus tersebut perlu dicermati. Jika hanya mengadili permasalahan pilkada, sebaiknya bersifat ad hoc saja dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi sehingga mudah diakses oleh semua kabupaten/kota di daerah masing-masing.

Pilkada Tangsel. (Foto: Rizki Fitrianto)
Pilkada Tangsel. (Foto: Rizki Fitrianto)

"Begitu pun perkara yang ditangani badan peradilan khusus ini hanya menangani perkara pilkada di tingkat daerah saja. Sedangkan penanganan perkara sengketa hasil pemilu tingkat nasional tetap menjadi kewenangan MK," katanya.

Namun, lanjut ia, yang perlu ditegaskan adalah keputusan yang dihasilkan badan peradilan khusus pilkada harus bersifat final dan mengikat seperti putusan MK. Selain itu, waktu penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani harus dibatasi sehingga setiap perkara yang diputuskan di badan pengadilan khusus pilkada merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

"Begitu juga keputusannya bersifat mengikat dan menutup peluang untuk melakukan banding, kasasi, dan lain sebagainya. Demi peradilan cepat dan kepastian hukum dalam memutuskan perkara dalam pilkada," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Tim Kerja Bersama Sepakati Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Targetkan 2050 Jakarta Bebas Emisi Gas Rumah Kaca
Indonesia
Anies Targetkan 2050 Jakarta Bebas Emisi Gas Rumah Kaca

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pada 29 tahun ke depan Jakarta bebas emisi gas rumah kaca (GRK).

Ahok Temui Gibran di Solo, Bahas Politik?
Indonesia
Ahok Temui Gibran di Solo, Bahas Politik?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku sedang ada kunjungan kerja ke Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Kamis (8/4). Ia pun memutuskan menginap di Solo sebelum berangkat ke Cepu.

Diseret dan Ditutup Mata, Penangkapan Munarman Diprotes Pengacara
Indonesia
Diseret dan Ditutup Mata, Penangkapan Munarman Diprotes Pengacara

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat termasuk penegak hukum. Menurut Hariadi, jika dipanggil secara patut, Munarman pasti akan patuh.

Mabes Polri Pantau Ormas yang Suka Palak Pengusaha Bermodus THR
Indonesia
Mabes Polri Pantau Ormas yang Suka Palak Pengusaha Bermodus THR

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah, banyak organisasi masyarakat (ormas) yang suka memalak pengusaha bermodus Tunjangan Hari Raya (THR).

Kedelai Mahal, Tahu dan Tempe Alami Inflasi
Indonesia
Kedelai Mahal, Tahu dan Tempe Alami Inflasi

Berdasarkan data Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai di Jakarta, saat ini melonjak hingga Rp9.300 per kilogram

Jokowi Janji Suplai 2 Juta Paket Obat Gratis untuk OTG
Indonesia
Jokowi Janji Suplai 2 Juta Paket Obat Gratis untuk OTG

"Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat," ujar Presiden Jokowi

Dua Jenazah Pasien COVID-19 di Ponorogo Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahat
Indonesia
Dua Jenazah Pasien COVID-19 di Ponorogo Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahat

Dua jenazah pasien COVID-19 yang merupakan bapak dan anak dimakamkan dalam satu liang lahat. Keputusan tersebut merupakan permintaan pihak keluarga.

Hasil Swab Test Keluarga Rizieq Shihab Diklaim Negatif COVID-19
Indonesia
Hasil Swab Test Keluarga Rizieq Shihab Diklaim Negatif COVID-19

Rizieq menggunakan tim medis sendiri saat tes swab yang berasal dari Mer-C dan Hilmi. Keduanya diketahui memiliki alat yang lengkap.

Setelah Suami-Istri, Ayah dan Anak Terpilih Jadi Kepala Daerah di Kepri
Indonesia
Setelah Suami-Istri, Ayah dan Anak Terpilih Jadi Kepala Daerah di Kepri

Ansar Ahmad dan putranya Roby Kurniawan, terpilih sebagai kepala daerah pada pilkada serentak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 9 Desember 2020.

Pimpin Doa Buat Korban Bencana, Ma'ruf Amin: Mudah-mudahan Diterima Amal Ibadahnya
Indonesia
Pimpin Doa Buat Korban Bencana, Ma'ruf Amin: Mudah-mudahan Diterima Amal Ibadahnya

Sejumlah bangunan, termasuk Kantor Gubernur Sulbar, rusak berat