DPR Desak Pemerintah Lakukan Pencegahan Potensi Dampak Buruk dari Perubahan Iklim Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Merahputih.com - Perubahan iklim berpotensi memicu gangguan kepada masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan Indonesia akan menghadapi ancaman pengaruh El Nino pada bulan Juni 2023, dengan dampak kekeringan meluas hingga bulan Juli 2023. Pulau Jawa diprediksi menjadi daerah paling terdampak kekeringan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti perlunya kesadaran akan perubahan iklim global dan ancaman karena adanya fenomena El Nino. Ia menekankan pentingnya tindakan pencegahan yang matang untuk mengurangi dampak kekeringan.

Baca Juga:

Baleg DPR Terima Naskah Akademik RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

“Kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino adalah ancaman serius untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus berperan aktif dalam menyusun strategi antisipasi untuk mengurangi dampak buruknya,” ujar Puan, di Jakarta, Jumat (26/5).

Mantan Menko PMK ini mengungkapkan, fenomena El Nino yang tengah dihadapi Indonesia memiliki dampak pada sektor pertanian dan perkebunan.

Tanah yang kering dan kurangnya pasokan air, kata Puan, akan menghambat pertumbuhan tanaman, mengakibatkan gagal panen dan menurunkan produktivitas pertanian.

Hal ini berdampak pada pasokan pangan, kenaikan harga bahan pangan, serta pengurangan pendapatan petani.

"Jika tidak diantisipasi, dampak kekeringan akan meluas ke sektor rumah tangga, seperti harga bahan pokok menjadi naik,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain itu, masalah air bersih juga kerap menjadi persoalan saat musim kemarau tiba. Oleh sebab itu DPR meminta Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk pasokan air bersih bagi masyarakat.

“Pemerintah juga harus mendata sumber air bersih di setiap daerah kota/kabupaten. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkannya untuk keperluan sehari-hari,” ucap Puan.

Baca Juga:

Jokowi: Dunia Takut Perubahan Iklim Bukan Perang

Gangguan pada sumber air bersih juga meningkatkan potensi munculnya penyakit kulit dan penyakit lainnya. Untuk itu, Puan meminta respons cepat Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ini.

Tenaga medis juga harus disiapkan Pemerintah untuk mengantisipasi munculkan wabah penyakit saat musim kemarau tiba. Selain itu peralatan di fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan.

"Apalagi fasilitas kesehatan yang berada di pedesaan,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mendorong Pemerintah untuk menggencarkan edukasi ke masyarakat agar mempersiapkan musim kemarau sebagai upaya mengantisipasi kekeringan.

Edukasi seperti tentang konservasi air, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana serta pengembangan sumber air alternatif dinilai menjadi hal yang perlu digaungkan oleh pemerintah.

“Perlunya edukasi ke masyarakat khususnya para petani tentang bagaimana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Dengan tujuan membangun ketahanan baik yang lebih baik serta meminimalisir gagal panen,” ungkap Puan.

Dengan adanya tindakan pencegahan dan edukasi yang baik, cucu Bung Karno itu berharap musim kemarau tahun ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Puan memastikan DPR akan terus memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangannya.

“Dalam menghadapi fenomena El Nino, solidaritas dan kerjasama seluruh stakeholder menjadi kunci untuk membangun ketahanan negara yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, Puan juga menyoroti adanya fenomena penyakit Disease X yang dikhawatirkan bisa menjadi pandemi baru. Untuk itu, Pemerintah diminta melakukan langkah mitigasi dengan adanya ancaman kesehatan tersebut.

Apalagi berdasarkan studi, anomali perubahan iklim dan pemanasan global memang memungkinkan menimbulkan pandemi baru.

Hal itu lantaran perubahan iklim memicu perpindahan habitat hewan liar ke daerah dengan populasi manusia yang besar yang berisiko menyebarkan virus.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan masyarakat dunia soal kemungkinan munculnya Disease X yang berpotensi menyebabkan terjadinya pandemi selanjutnya.

Disease X bukanlah nama penyakit tertentu melainkan istilah yang dipakai WHO untuk penyakit yang belum diketahui di masa depan. Penggunaan istilah itu juga sebagai bentuk kesiapsiagaan WHO mengatasi penyakit yang saat ini belum diketahui.

“Penyakit ini masih misterius dan tersembunyi, saya mendorong Pemerintah melakukan upaya mitigasi sambil menggencarkan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyakit tersebut. Jangan sampai kita kecolongan lagi karena kurangnya informasi,” ucap Puan. (Knu)

Baca Juga:

Menteri LHK Ungkap Bambu Jadi Solusi Dampak Perubahan Iklim di KTT G20

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Helikopter Polisi Dipastikan Jatuh, Kru Berjumlah Empat Orang
Indonesia
Helikopter Polisi Dipastikan Jatuh, Kru Berjumlah Empat Orang

Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri berhasil menemukan satu personel korban kecelakaan Helikopter tipe NBO-105 milik Polri atas nama Bripda Anam di Pantai Burung.

PKB Yakin Dorongan Jokowi Percepat Pengesahan RUU PPRT
Indonesia
PKB Yakin Dorongan Jokowi Percepat Pengesahan RUU PPRT

Jokowi mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disambut baik banyak kalangan.

Izin Senpi Bharada E dan Brigadir J Terbit karena Perintah Ferdy Sambo
Indonesia
Izin Senpi Bharada E dan Brigadir J Terbit karena Perintah Ferdy Sambo

“Siap. (Tidak ada surat) psikologi, surat pengantar satker maupun surat keterangan dokter,” tutur Linggom.

Dengan Boogie Car, Megawati, Ganjar dan Prananda Menuju Ruang Pameran Pangan
Indonesia
Dengan Boogie Car, Megawati, Ganjar dan Prananda Menuju Ruang Pameran Pangan

Megawati Soekarnoputri kembali menghadiri Pameran Pangan Plus 2023 pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV.

Pemkab Bogor Buka 4.327 Formasi PPPK Tahun 2023, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Indonesia
Pemkab Bogor Buka 4.327 Formasi PPPK Tahun 2023, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Proses penerimaan PPPK 2023 ini akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui lama sscasn.bkn.go.id yang rencananya dimulai 17 September-3 Oktober 2023 dan akan diumumkan pada 10-13 Oktober 2023.

Hasil Survei IPI: Elektabilitas Gerindra dan Prabowo Meningkat Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Hasil Survei IPI: Elektabilitas Gerindra dan Prabowo Meningkat Jelang Pemilu 2024

Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis survei dinamika elektoral capres dan cawapres pilihan publik dalam dua survei nasional (surnas) terakhir.

KPK Tetapkan Eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Tersangka Kasus Gratifikasi
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Tersangka Kasus Gratifikasi

KPK menetapkan eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Jawa Tengah.

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Naikkan Harga Kebutuhan Pokok Agar Negara Tidak Bangkrut
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Naikkan Harga Kebutuhan Pokok Agar Negara Tidak Bangkrut

Suntingan berasal dari artikel asli yang berjudul “Luhut Dorong Pengembangan Pendidikan ‘Bahasa Mandarin’ di Kawasan Industri Kaltara”.

Darurat COVID-19 Dicabut, Penanganan Jadi Infeksius Umum
Indonesia
Darurat COVID-19 Dicabut, Penanganan Jadi Infeksius Umum

Pemerintah Indonesia akan segera menindaklanjuti dan menyesuaikan keputusan WHO terkait COVID-19.

Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas Sejauh 6 Km
Indonesia
Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas Sejauh 6 Km

Gunung Semeru erupsi disertai dengan awan panas guguran dengan jarak luncur 6 kilometer.