DPR Desak Pemerintah Kembangkan Wisata Budaya Berbasis Desa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
DPR Desak Pemerintah Kembangkan Wisata Budaya Berbasis Desa

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah didesak agar lebih mendukung pengembangan wisata budaya berbasis desa guna menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

Keberagaman budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan sebagai penggerak pariwisata dan perekonomian nasional.

"Wisata budaya berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan memberdayakan ekonomi daerah." ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim dalam keterangannya, Selasa (29/7).

Baca juga:

Keberagaman budaya Indonesia Masih Jadi Magnet Bagi Wisatawan Mancanegara

Ia mencontohkan, di Lampung, festival-festival tahunan berbasis desa dengan daya tarik budaya terus bermunculan. Lampung juga kaya akan warisan budaya, situs-situs bersejarah, dan kuliner khas.

Salah satu contohnya adalah Festival Budaya Gemati yang akan diadakan pada 27 Juli 2025 di Gemati Wisata Budaya Desa Banjarejo, Lampung Timur. Festival ini bertujuan melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Lampung melalui berbagai seni dan budaya khasnya.

"Festival ini adalah salah satu inisiatif yang berupaya melestarikan dan mempromosikan budaya Lampung melalui seni. Inisiatif dari masyarakat seperti ini patut didukung dan diapresiasi. Dengan pengemasan yang unik dan kreatif, budaya dapat menjadi sumber ekonomi," tambah Chusnunia.

Legislator dari dapil Lampung II ini juga mendukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk terus menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pelaku pariwisata daerah. Hal ini bertujuan memperkuat ekosistem pariwisata lokal agar terus berkembang.

"Kami berkolaborasi dengan Kemenpar sebagai mitra untuk meningkatkan kapasitas komunitas dan pelaku wisata di daerah, demi mendorong pertumbuhan pariwisata regional," jelasnya.

Baca juga:

Dibekali Kemampuan Bahasa Asing, Personel Satpol PP DKI Jakarta Dikerahkan ke Kawasan Wisata dan Hiburan

Politisi dari Fraksi PKB ini turut mengapresiasi kolaborasi Kemenpar dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dalam menonjolkan budaya sebagai daya tarik pariwisata Indonesia.

"Melalui kolaborasi ini, upaya mendorong pertumbuhan pariwisata berkelanjutan diharapkan membawa dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," pungkasnya.

#Pariwisata #Industri Pariwisata #Pariwisata Indonesia #Kementerian Pariwisata #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan