DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan WNI di Prancis

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 04 Juli 2023
DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan WNI di Prancis

Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/3). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kerusuhan yang terjadi di Paris, Prancis perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Khususnya akan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) disana.

Ketua DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis untuk terus memantau kondisi WNI. Sebab, kerusuhan dan bentrokan dinilai semakin meluas di negara tersebut akibat kematian remaja yang ditembak polisi setempat.

Baca Juga:

Kerusuhan di Prancis, KBRI Imbau WNI Waspada dan Hindari Lokasi Kejadian

“Pemerintah harus memberi jaminan warga negara kita tidak terkena dampak kerusuhan di Prancis yang terus meluas," tutur Puan di Jakarta, Selasa (4/7).



Menurut Puan, jangan sampai WNI yang lokasi tempat tinggalnya terdampak kerusuhan kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka.

"Ini juga harus menjadi fokus KBRI dalam menjamin kebutuhan para warga negara kita di sana,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus memantau situasi di Prancis dan melakukan upaya diplomatik guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan WNI.

"Kemenlu juga harus melakukan upaya diplomatik ke pemerintah Prancis guna memastikan WNI yang tengah berada di sana memperoleh perlindungan dan terhindar dari bentrokan," tegas Ketua DPP PDIP ini.

Cucu Bung Karno ini pun meminta Pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peringatan bepergian sementara kepada warga Indonesia yang hendak berangkat atau berlibur ke Perancis.

Puan mengatakan, antisipasi diperlukan demi keselamatan rakyat Indonesia. Jika diperlukan dan situasi semakin tidak aman, maka Pemerintah perlu mengeluarkan peringatan bepergian bagi WNI untuk sementara waktu sampai kerusuhan di Prancis mereda.

"Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan warga negara kita sendiri," tegas Puan.

Di sisi lain, ia mengimbau WNI yang berada di Prancis untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi bentrokan.

Baca Juga:

Jawaban 2 Eksil Korban Peristiwa 1965-1966 Ditawari Langsung Jokowi Kembali Jadi WNI

"Saya meminta kepada warga negara kita yang berada di Perancis untuk terus mewaspadai dampak kerusuhan yang meluas. Tetap jaga kemanan, jangan berpergian apabila tidak mendesak. Tunggu situasi di Prancis kondusif," imbaunya.

Puan meminta masyarakat Indonesia yang kesulitan menghubungi keluarga atau kerabatnya di Prancis untuk mengakses nomor hotline tersebut.

“Pastikan kondisi keluarga, kolega, teman, maupun kerabat yang berada di Prancis dalam kondisi aman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Seperti diketahui, kerusuhan di Prancis dipicu karena penembakan polisi yang menyebabkan pemuda berusia 17 tahun meninggal dunia pada 27 Juni lalu.

Kejadian itu menimbulkan amuk massa dan kerusuhan di beberapa kota besar di Prancis sejak 28 Juni 2023 dan terus membesar, termasuk di Paris pada Jumat (30/6) lalu.

Berdasarkan catatan KBRI, jumlah WNI yang berada di Prancis mencapai 4 ribu jiwa dan tersebar di beberapa kota. Oleh karena itu, Puan meminta kedutaan besar tetap memberikan pelayanan bagi WNI di Prancis, khususnya yang lokasinya dekat dengan kerusuhan.

Kerusuhan di Prancis telah turut menyebabkan 7 negara mengeluarkan travel advisory dan warning. Ketujuh negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada, Australia, Skotlandia dan Iran.

Pada kerusuhan di Perancis, massa tak hanya sekadar melakukan aksi protes. Mereka juga melakukan pengrusanan, penjarahan dan pembakaran. Peristiwa ini terjadi di puluhan kota dan kota madya di seluruh Prancis, seperti di Paris dan sekitarnya, Lyon, Strasbourg, Metz, Marseille, dan lain-lain.

Dampak kerusuhan meliputi kebakaran di 2.560 titik di area publik, 1.350 kendaraan dibakar, dan 234 gedung dirusak serta dibakar. Selain itu, 994 orang ditangkap dan 79 aparat keamanan terluka akibat kerusuhan di Perancis. (Knu)

Baca Juga:

Kemlu Ungkap WNI di Rusia Dalam Kondisi Aman di Tengah Pemberontakan Wagner

#Perancis #Paris #Kerusuhan Massa #DPR RI #WNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Bagikan