DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mendesak direksi menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara PT Garuda Indonesia (Persero) yang tengah mengalami kesulitan finansial. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra telah memaparkan rencana strategis yang akan dilakukan dalam rangka penyelamatan perusahaan.

"Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia untuk memfinalisasi opsi-opsi penyelamatan terkait restrukturisasi Garuda," kata Pimpinan Komisi VI DPR Mohammad Haekal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi PT Garuda Indonesia di Jakarta, Senin (21/6).

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Pemerintah Selamatkan Garuda

Haekal mengatakan, Komisi VI juga meminta Garuda Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta melakukan evaluasi secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional.

Selain itu, Komisi VI juga meminta agar Garuda Indonesia melakukan renegosiasi dengan pihak perusahaan penyewaan pesawat (lessor), dan melakukan restrukturisasi hutang perusahaan.

"Juga penyelesaian dengan karyawan sesuai Undang-undang yang berlaku. Ini harus dilakukan agar kerugian tidak terus terjadi," katanya.

Wakil Komisi VI DPR Martin Manurung menegaskan, agar direksi Garuda Indonesia segera melakukan renegosiasi dengan pihak lessor. Komisi VI akan mendukung penyelamatan Garuda secara politik, namun maskapai penerbangan tersebut harus terbuka soal apa yang terjadi termasuk soal kesepakatan dengan para lessor.

"Hampir seluruh fraksi di DPR sepakat Garuda sebagai flag carrier diselamatkan. Itu dukungan politiknya. Akan tetapi Garuda juga harus terbuka berapa baseline yang dibutuhkan untuk penyelamatan perusahaan," ujarnya.

Selanjutnya, Komisi VI menyerukan agar seluruh perjalanan dinas yang menggunakan APBN dan APBD untuk mempergunakan pesawat Garuda atau Citilink.

Pramugari Garuda Indonesia berpose di Bandara Soekarno Hatta. (MP/Widi Hatmoko)
Pramugari Garuda Indonesia berpose di Bandara Soekarno Hatta. (MP/Widi Hatmoko)

Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Garuda Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI terkait kondisi Garuda.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di seluruh pasar, terhitung sejak sesi satu perdagangan efek per 18 Juni 2021.

Emiten berkode saham GIAA itu telah menunda pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk yang telah jatuh tempo pada 3 Juni 2021 lalu dan telah diperpanjang pembayarannya dengan menggunakan hak grace period selama 14 hari, sehingga jatuh tempo pada 17 Juni 2021.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, BEI menilai hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. (*)

Baca Juga:

Bikin Sakit, Garuda Indonesia Harus Tutup Penerbangan ke Eropa

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor
Indonesia
OTT Berkurang, Wakil Ketua KPK: Tunggu Kecerobohan Calon Koruptor

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) alami kecerobohan

Penambahan Kasus COVID-19 Kamis (20/1) di Atas 2 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Kamis (20/1) di Atas 2 Ribu

Angka positivity rate harian COVID-19 hari ini tercatat 1,15 persen atau masih sama seperti kemarin

Airlangga: Pemulihan Berbagai Sektor Tetap Seimbangankan Kesehatan dan Ekonomi
Indonesia
Airlangga: Pemulihan Berbagai Sektor Tetap Seimbangankan Kesehatan dan Ekonomi

PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster.

Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015
Indonesia
Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015

Komnas HAM meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015.

8 RT di Jakarta Selatan Dilanda Banjir di Atas 50 Centimeter
Indonesia
8 RT di Jakarta Selatan Dilanda Banjir di Atas 50 Centimeter

Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan juga tergenang air akibat derasnya curah hujan. Genangan air itu ada di Kemang, Gandaria City, Sesko AL, Jalan Swadarma Raya.

Hitung Kerugian Pencurian Besi Kereta Cepat, Polisi Panggil PT WIKA untuk BAP
Indonesia
Hitung Kerugian Pencurian Besi Kereta Cepat, Polisi Panggil PT WIKA untuk BAP

Lima orang berinisial SA (25), SU, AR (30), MLR (24), dan DY (46) telah ditetapkan sebagai tersangka

Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang
Indonesia
Kasus COVID-19 Kota Bandung Bertambah 43 Orang

Setelah beberapa hari sempat mencatat penurunan jumlah kasus positif aktif, angka statistik COVID-19 Kota Bandung kembali menunjukkan penambahan.

Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot
Indonesia
Pemkot Bogor akan Berhentikan Operasional 147 Angkot

“Kerja sama dengan BPTJ Kemenhub. Insya Allah 49 bus siap meluncur di November ini, menggantikan 147 angkot. Konversi angkot menjadi satu bus,” ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto

Kenaikan Penumpang Bandara Adi Soemarmo Diprediksi Capai 43 Persen
Indonesia
Kenaikan Penumpang Bandara Adi Soemarmo Diprediksi Capai 43 Persen

PT Angkasa Pura I mendirikan Posko Angkutan Udara Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 itu untuk mengawasi penumpang naik dan datang di Bandara Internasional Adi Soemarmo.

Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR
Indonesia
Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menunjuk Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang terjerat kasus di KPK.