DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mendesak direksi menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara PT Garuda Indonesia (Persero) yang tengah mengalami kesulitan finansial. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra telah memaparkan rencana strategis yang akan dilakukan dalam rangka penyelamatan perusahaan.

"Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia untuk memfinalisasi opsi-opsi penyelamatan terkait restrukturisasi Garuda," kata Pimpinan Komisi VI DPR Mohammad Haekal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi PT Garuda Indonesia di Jakarta, Senin (21/6).

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Pemerintah Selamatkan Garuda

Haekal mengatakan, Komisi VI juga meminta Garuda Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta melakukan evaluasi secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional.

Selain itu, Komisi VI juga meminta agar Garuda Indonesia melakukan renegosiasi dengan pihak perusahaan penyewaan pesawat (lessor), dan melakukan restrukturisasi hutang perusahaan.

"Juga penyelesaian dengan karyawan sesuai Undang-undang yang berlaku. Ini harus dilakukan agar kerugian tidak terus terjadi," katanya.

Wakil Komisi VI DPR Martin Manurung menegaskan, agar direksi Garuda Indonesia segera melakukan renegosiasi dengan pihak lessor. Komisi VI akan mendukung penyelamatan Garuda secara politik, namun maskapai penerbangan tersebut harus terbuka soal apa yang terjadi termasuk soal kesepakatan dengan para lessor.

"Hampir seluruh fraksi di DPR sepakat Garuda sebagai flag carrier diselamatkan. Itu dukungan politiknya. Akan tetapi Garuda juga harus terbuka berapa baseline yang dibutuhkan untuk penyelamatan perusahaan," ujarnya.

Selanjutnya, Komisi VI menyerukan agar seluruh perjalanan dinas yang menggunakan APBN dan APBD untuk mempergunakan pesawat Garuda atau Citilink.

Pramugari Garuda Indonesia berpose di Bandara Soekarno Hatta. (MP/Widi Hatmoko)
Pramugari Garuda Indonesia berpose di Bandara Soekarno Hatta. (MP/Widi Hatmoko)

Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Garuda Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI terkait kondisi Garuda.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di seluruh pasar, terhitung sejak sesi satu perdagangan efek per 18 Juni 2021.

Emiten berkode saham GIAA itu telah menunda pembayaran jumlah pembagian berkala sukuk yang telah jatuh tempo pada 3 Juni 2021 lalu dan telah diperpanjang pembayarannya dengan menggunakan hak grace period selama 14 hari, sehingga jatuh tempo pada 17 Juni 2021.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, BEI menilai hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. (*)

Baca Juga:

Bikin Sakit, Garuda Indonesia Harus Tutup Penerbangan ke Eropa

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI
Indonesia
Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI

KPK meminta penundaan sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

[HOAKS atau FAKTA]: ILC Dilarang Tayang oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ILC Dilarang Tayang oleh Pemerintah

Beredar hasil tangkapan layar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa tayangan televisi ILC (Indonesia Lawyers Club) telah dilarang penayangannya oleh pemerintah.

Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam
Indonesia
Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok.

Lokasi 8 Klinik Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, Ini Harga Sekali Suntik
Indonesia
Lokasi 8 Klinik Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, Ini Harga Sekali Suntik

Tahap awal program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik Kimia Farma

Pendaftaran Diperpanjang, 35 Formasi CPNS Pemprov Jateng Nihil Peminat
Indonesia
Pendaftaran Diperpanjang, 35 Formasi CPNS Pemprov Jateng Nihil Peminat

Sebanyak 35 formasi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah nihil yang mendaftar.

Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi
Indonesia
Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku sedih dengan kasus bisnis lendir melalui aplikasi yang marak terjadi sekarang-sekarang ini di ibu kota.

Isu Kudeta AHY Dinilai Bukti Partai Demokrat Miliki Masalah Internal
Indonesia
Isu Kudeta AHY Dinilai Bukti Partai Demokrat Miliki Masalah Internal

Isu kudeta terhadap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai sebagai bentuk kritik internal terhadap kepengurusannya.

Rumah Sakit di Bandung Milik Semua Warga
Indonesia
Rumah Sakit di Bandung Milik Semua Warga

Sebagai ibu kota, Kota Bandung tentu memiliki banyak kelebihan di bandingkan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq
Indonesia
Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq

Potensi aksi massa dampak dari resistensi penegakkan hukum kemungkinan ada

Luhut Instruksikan Jemput Semua Pasien Isoman ke Selter Terpadu
Indonesia
Luhut Instruksikan Jemput Semua Pasien Isoman ke Selter Terpadu

Luhut Binsar Panjaitan mendorong warga positif COVID-19 yang tengah isolasi mandiri (isoman) di rumah dipindahkan ke selter isolasi terpadu (isoter).