DPR Desak Kapolri Ungkap Bos Besar Narkoba di Indonesia Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis. ANTARA/HO

MerahPutih.com - Peredaran narkoba di Indonesia mendapatkan sorotan tajam dalam rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Idham Azis. Hal itu terungkap dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri, Rabu (30/9).

Salah satu yang menyoroti peredaran narkoba adalah anggota Komisi III F-Demokrat Hinca Pandjaitan. Hinca meminta Kapolri membuat peta jalur peredaran narkoba hingga ke desa-desa. Peta itu menurutnya bisa dikaitkan dengan peta peredaran narkoba dunia yang juga telah disusun oleh Polri.

"Saya kira ini penting sekali untuk kita dapatkan peta ini," ujar Hinca.

Baca Juga

Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

Anggota Komisi III DPR F-Golkar, Andi Rio Idris Padjalangi juga meminta Kapolri mengungkap bandar-bandar besar yang terlibat dalam peredaran narkoba. Menurutnya, saat ini baru bandar-bandar kecil yang berhasil ditangkap.

"Oleh karenanya, saya berharap tolong cari dan tangkap pelaku bandar-bandar besar tersebut, karena selama ini yang beredar di Sulsel maupun di kabupaten-kabupaten lain itu adalah hanya bandar-bandar kecil ataupun pedagang kecil, kita tidak tahu siapa bandar besarnya. Sampai sekarang belum tertangkap bandar besarnya," kata Andi Rio.

Idham Azis lantas memaparkan capaian Polri mengungkap peredaran sabu dari bulan Januari hingga Agustus 2020.

"Peredaran narkoba dari Januari sampai Agustus 2020 Polri mengungkap 29.615 perkara dengan 38.960 tersangka," kata Idham.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery memimpin rapat virtual bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Rapat membahas evaluasi pengamanan dan pengawalan selama era Normal Baru serta penanganan kasus-kasus hukum terkini. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Ketua Komisi III DPR Herman Hery memimpin rapat virtual bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Rapat membahas evaluasi pengamanan dan pengawalan selama era Normal Baru serta penanganan kasus-kasus hukum terkini. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Idham melanjutkan, barang bukti narkoba yang diamankan adalah sabu, ganja dan ekstasi. Kemudian, ada heroin serta kokain.

"Barang bukti narkoba yang diamankan antara lain sabu sebanyak 4,75 ton, ganja 41,5 ton dan di luar area lebih kurang 77,1 hektare. Lalu ekstasi 637.773 butir, heroin 39,4 kilogram, dan kokaim 306,8 gram," ungkapnya.

Idham menuturkan, pengungkapan yang mendapat perhatian publik antara lain ialah pengungkapan oleh Satgassus merah putih sebanyak 821 kilogram dan 402 kilogram sabu. Lalu, Polda Metro Jaya 288 kilogram sabu dan 336 kilogram ganja.

Kemudian, Polda Kalimantan Selatan 212,8 6 mengungkap kilogram sabu dan 14.032 ekstasi, Polda Bangka Belitung 200 kilogram sabu, serta Polda Sumatera Utara 100 kilogram sabu dan 50.000 ekstasi.

"Polrestabes Surabaya 100 kilogram sabu dan Dirtipidnarkoba Bareskrim 71 kilogram sabu," jelas eks Kapolda Metro Jaya itu.

Idham mengatakan jajaran Polri harus menindak pelaku kejahatan narkoba ini sesuai SOP. Idham menegaskan dirinya tak akan segan-segan mengganti para Direktur Narkoba (Dirnarkoba) yang lembek dalam penanganan masalah narkoba di wilayahnya.

"Yang penting melakukannya sesuai dengan SOP, tindakan tegas dan terukur sesuai dengan SOP. Bapak boleh cek semua para Kapolda, saya sudah bilang sama Dir Narkoba, kalau dia takut-takut , saya cari pemain pengganti. Banyak ini pemain pengganti kalau Dir Narkobanya ayam sayur," tegas Idham.

"Jadi, saya ingin semua Dir Narkoba saya jangan ada yang ayam sayur," lanjut dia.

Baca Juga

Dokter Tersangka Klinik Aborsi Raden Saleh Meregang Nyawa

Idham juga memuji Dir Narkoba di sejumlah Polda. Ia pun berkelakar akan memberikan mereka hadiah.

"Itu kayak Dir Narkoba Polda Metro itu bagus itu, Dir Narkoba Sumut, Riau saya suka itu. Saya bahkan tanya nomor sepatunya itu, Pak, berapa nomor sepatunya Dir Narkoba," pungkasnya seraya tertawa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Skema Upah Per Jam Bisa Rugikan Pekerja
Indonesia
Skema Upah Per Jam Bisa Rugikan Pekerja

Perlu ada perhitungan komprehensif terkait wacana perubahan sistem upah kerja menjadi per jam.

 Maskerku Melindungi Kamu, Maskermu Melindungi Aku
Indonesia
Maskerku Melindungi Kamu, Maskermu Melindungi Aku

“Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku,” kata Yuri

Novel Baswedan Merasa Sehat meski Positif COVID-19
Indonesia
Novel Baswedan Merasa Sehat meski Positif COVID-19

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan positif terpapar COVID-19.

Kolaborasi Melacak Prostitusi Online ABG Apartemen Kalibata
Indonesia
Kolaborasi Melacak Prostitusi Online ABG Apartemen Kalibata

Arifin mengungkapkan, kegiatan mesum di sana berlangsung melalui sistem online, sehingga harus ditelusuri oleh pihak kepolisian.

KPK Periksa Eks Wagub Lampung Terkait Kasus Korupsi Bupati Lampung Utara
Indonesia
KPK Periksa Eks Wagub Lampung Terkait Kasus Korupsi Bupati Lampung Utara

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AIM (Agung Ilmu Mangkunegara)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Penutupan Candi Prambanan dan Borobudur Diperpanjang hingga 11 April
Indonesia
Penutupan Candi Prambanan dan Borobudur Diperpanjang hingga 11 April

Penutupan adalah salah satu usaha untuk menekan laju penderita corona di wilayah DIY.

Meski Dinahkodai Luhut, Kasus COVID-19 Terus Melonjak hingga 3.635
Indonesia
Meski Dinahkodai Luhut, Kasus COVID-19 Terus Melonjak hingga 3.635

Jumlah pasien sembuh bertambah 2.585 orang, sehingga total pasien sembuh ada 166.686 orang.

Warga DKI Diizinkan Rayakan Tahun Baru Islam
Indonesia
Warga DKI Diizinkan Rayakan Tahun Baru Islam

Meski begitu Mawardi mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan penularan COVID-19

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E
Indonesia
Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Tidak pantas menggelar Formula E di tengah defisit APBD DKI.

Komisi Kejaksaan Panggil Novel Baswedan, Ada Apa?
Indonesia
Komisi Kejaksaan Panggil Novel Baswedan, Ada Apa?

"Ini menjadi tugas Komisi Kejaksaan untuk minta penjelasan agar terang benderang. Tetapi tentu hal-hal yang disampaikan harus direspon oleh Komisi Kejaksaan, dengan baik pula," ujarnya.