DPR Desak Kapolri Proses Hukum Oknum yang Mark-up Proyek Infrastruktur Bambang Soesatyo. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta polisi memproses secara hukum kelalaian oknum yang membangun proyek-proyek infrastruktur. Menurut Bamsoet, dalam setiap proyek infrastruktur, pasti ada titik lalai sehingga membuat bangunannya roboh.

"Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR memanggil dan mengundang Kapolri untuk memproses secara hukum oknum yang lalai dalam membangun proyek infrastruktur," kata Bambang usai menghadiri pertemuan di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Selasa (20/2).

Polisi juga harus menyelidiki apakah ada "mark up" dan dugaan pengurangan spek bahan bangunan dalam proyek-proyek infrastruktur sehingga kekuatannya lemah dan menyebabkan roboh.

Pasalnya, kejadian ini sudah berulang kali, Tercatat, ini merupakan kejadian kedelapan kalinya dalam lima bulan terakhir atau kurang lebih dua kali dalam sebulan.

Kejadian terakhir adalah ambruknya tiang penyangga beton proyek Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta Timur (20/2), yang menyebabkan tujuh pekerja luka-luka.

"Pimpinan DPR Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur, agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek," ujarnya seperti dilansir Antara.

Bamsoet juga mendesak Komisi V DPR memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek pembangunan insfrastruktur.

Selain itu dia juga meminta Komisi V DPR meminta mengevaluasi semua proyek infrastruktur secara menyeluruh dengan mengecek Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, mengingat selalu ada korban terkait insiden tersebut.

"Kami juga Meminta Komisi V DPR mendorong pihak konsorsium kontraktor proyek atau Penyedia Jasa (PJ) konstruksi proyek untuk mempertanggungjawabkan terjadinya insiden tersebut serta mengutamakan aspek keselamatan para pekerja proyek dengan mengikutsertakan para pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," katanya. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH