DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19 Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana mendesak pada pemerintah Presiden Jokowi agar memasukkan poin khusus penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor. 01/2020 tentang Protokol Kesehatan dalam Penanganan Pandemi COVID-19.

Hal itu sangat penting agar bisa dijadikan panduan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 dan bisa dijadikan dasar hukum aparat dalam menindak bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Baca Juga

Pengamat Sebut Anies Paksakan Warga Jakarta Hidup "New Normal"

"Jujur saya sangat resah setelah melihat isi Perppu Nomor 01/2020 tentang Protokol Kesehatan tidak ada poin khusus serta tertuang secara spesifik soal penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19," ujar Eva saat meninjau Pospam Lebaran yang didirikan Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/5).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana menijau Pospam Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5). (MP/Ismail)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana menijau Pospam Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5). (MP/Ismail)

Eva mengatakan tidak adanya payung hukum yang jelas terkait protokol kesehatan bagi yang melanggar di lapangan terkesan diabaikan saja. Patugas akan menindak tegas pelanggar juga tidak bisa karena tidak ada payung hukum.

"Saya mendorong dan mendesak Pemerintah untuk segera membuat ketetapan soal protokol kesehatan," kata dia.

Menurutnya, penanganan pandemi COVID-19 yang telah dilakukan Polri, TNI, dan tenaga medis tentu harus didasari dengan payung hukum yang kuat agar tidak sia-sia. Ia mencontohkan dirinya ketika akan menegur atau memberikan pengertian masyarakat yang melanggar protokol kesehatan belum bisa dilakukan, karena belum ada payung hukum yang melindungi.

"Saya bersama penegak hukum lainnya bisanya hanya taraf imbauan, tetapi jika ada payung hukum. Jika ada payung hukum kalau ada kerumunan dan langgar protokol kesehatan bisa langsung tindak tegas," kata dia.

Eva berharap pemerintah konsisten dalam menghadapi COVID-19. Komisi III DPR RI siap mendukung Pemerintah berjuang melakukan terbaik untuk masyarakat berdamai dengan COVID-19.

Baca Juga

Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB

"Ya ini sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Semoga saja segera ditindak lanjuti karena ketetapan peraturan tentang protokol kesehatan sangatlah penting," tutup Eva. (*)

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 3 Tantangan Megaproyek Pembangungan 'Bukit Algoritma' Sukabumi
Indonesia
3 Tantangan Megaproyek Pembangungan 'Bukit Algoritma' Sukabumi

Tantangan terbesar adalah ketimpangan digital hanya dinikmati kalangan berada dan berpusat di Pulau Jawa

Jumlah Pelanggaran Politisasi Bansos Diprediksi Meningkat Saat Pandemi
Indonesia
Jumlah Pelanggaran Politisasi Bansos Diprediksi Meningkat Saat Pandemi

552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran

"Jateng di Rumah Saja", Walkot Solo Izinkan Warga Gelar Hajatan
Indonesia
"Jateng di Rumah Saja", Walkot Solo Izinkan Warga Gelar Hajatan

"Pasar tradisional tidak akan saya tutup. Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan lainnya juga tidak ditutup," terang dia.

Kejaksaan Agung Sita 5 Mobil Tersangka Korupsi Asabri
Indonesia
Kejaksaan Agung Sita 5 Mobil Tersangka Korupsi Asabri

Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sama-sama tersangka kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.

2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim
Indonesia
2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim

Polri ?menghargai seluruh prosesnya hingga vonis hakim

KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun
Indonesia
KPK Bantu Tertibkan Aset Mulai GBK sampai TMII Senilai Rp548 Triliun

"Masih banyak sekali aset yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi berhadapan dengan mafia tanah," katanya.

Bank DKI: JakCard Bisa Dipakai di Gerbang Tol Jagorawi
Indonesia
Bank DKI: JakCard Bisa Dipakai di Gerbang Tol Jagorawi

Bank DKI melaksanakan sejumlah program promo menarik.

Wamenag Tegaskan Pernyataan Jozeph Paul Zhang Tebarkan Rasa Kebencian
Indonesia
Wamenag Tegaskan Pernyataan Jozeph Paul Zhang Tebarkan Rasa Kebencian

Menurut Zainut, tindakan Jozeph Paul Zhang menebarkan rasa kebencian dan permusuhan kepada umat Islam.

Update COVID-19 DKI Senin (4/5): 5.472 Orang Positif, 650 Jiwa Sembuh
Indonesia
Moeldoko Klaim Ambil Alih Partai Demokrat Demi Selamatkan Bangsa dan Negara
Indonesia
Moeldoko Klaim Ambil Alih Partai Demokrat Demi Selamatkan Bangsa dan Negara

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko,