DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19 Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana mendesak pada pemerintah Presiden Jokowi agar memasukkan poin khusus penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor. 01/2020 tentang Protokol Kesehatan dalam Penanganan Pandemi COVID-19.

Hal itu sangat penting agar bisa dijadikan panduan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 dan bisa dijadikan dasar hukum aparat dalam menindak bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Baca Juga

Pengamat Sebut Anies Paksakan Warga Jakarta Hidup "New Normal"

"Jujur saya sangat resah setelah melihat isi Perppu Nomor 01/2020 tentang Protokol Kesehatan tidak ada poin khusus serta tertuang secara spesifik soal penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19," ujar Eva saat meninjau Pospam Lebaran yang didirikan Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/5).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana menijau Pospam Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5). (MP/Ismail)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana menijau Pospam Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5). (MP/Ismail)

Eva mengatakan tidak adanya payung hukum yang jelas terkait protokol kesehatan bagi yang melanggar di lapangan terkesan diabaikan saja. Patugas akan menindak tegas pelanggar juga tidak bisa karena tidak ada payung hukum.

"Saya mendorong dan mendesak Pemerintah untuk segera membuat ketetapan soal protokol kesehatan," kata dia.

Menurutnya, penanganan pandemi COVID-19 yang telah dilakukan Polri, TNI, dan tenaga medis tentu harus didasari dengan payung hukum yang kuat agar tidak sia-sia. Ia mencontohkan dirinya ketika akan menegur atau memberikan pengertian masyarakat yang melanggar protokol kesehatan belum bisa dilakukan, karena belum ada payung hukum yang melindungi.

"Saya bersama penegak hukum lainnya bisanya hanya taraf imbauan, tetapi jika ada payung hukum. Jika ada payung hukum kalau ada kerumunan dan langgar protokol kesehatan bisa langsung tindak tegas," kata dia.

Eva berharap pemerintah konsisten dalam menghadapi COVID-19. Komisi III DPR RI siap mendukung Pemerintah berjuang melakukan terbaik untuk masyarakat berdamai dengan COVID-19.

Baca Juga

Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB

"Ya ini sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Semoga saja segera ditindak lanjuti karena ketetapan peraturan tentang protokol kesehatan sangatlah penting," tutup Eva. (*)

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4.070 Nakes dan 69 Tokoh di Jabar Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
4.070 Nakes dan 69 Tokoh di Jabar Sudah Divaksin COVID-19

Selain itu, terdapat 69 pejabat publik, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat termasuk Ariel Noah yang sudah divaksin.

Pelawat Syekh Ali Jaber Diminta Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pelawat Syekh Ali Jaber Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Istri dan anak-anak dari Syekh Ali Jaber masih berada di dalam RS Yarsi

ICW Dorong KPK Jerat Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos
Indonesia
ICW Dorong KPK Jerat Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos

"Perlu ditelusuri juga potensi penerimaan uang dari penyedia atau rekanan-rekan sebelumnya," tegas Almas.

Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan
Indonesia
Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan

Ombudsman Jakarta Raya telah memintai keterangan Kadis Pendidikan (Kadisdik) DKI

Ditanya Target Penangkapan Harun Masiku, Polri: Secepatnya!
Indonesia
Ditanya Target Penangkapan Harun Masiku, Polri: Secepatnya!

"Secepatnya. Karena di tingkat polres sudah diberikan instruksi untuk segera ditangkap," ujar Argo.

 Krisis Dana Bansos DKI, Pimpinan DPRD: Penyataan Sri Mulyani Kental Aroma Politik
Indonesia
Krisis Dana Bansos DKI, Pimpinan DPRD: Penyataan Sri Mulyani Kental Aroma Politik

"Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis," kata Zita

Car Free Day Tidak Ditiadakan, Tapi Dipindah
Indonesia
Car Free Day Tidak Ditiadakan, Tapi Dipindah

Saat ini dimatangkan inventarisi tempatnya oleh masing-masing wilayah

Paket Bantuan Korban COVID-19 tak Sepadan dengan Retorika Pejabat di TV
Indonesia
Paket Bantuan Korban COVID-19 tak Sepadan dengan Retorika Pejabat di TV

Semua kondisi ini dan tingkah pejabat praktis membuat rakyat frustrasi

Tolak Karantina Pemkot Solo, Pemudik dari Surabaya dan Cirebon Pilih Kembali ke Tempat Perantauan
Indonesia
Tolak Karantina Pemkot Solo, Pemudik dari Surabaya dan Cirebon Pilih Kembali ke Tempat Perantauan

Kedua pemudik tersebut datang dari Surabaya, Jawa Timur dan Cirebon, Jawa Barat dengan naik kereta api.

 Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19
Indonesia
Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19

Pertama, tentu saja, untuk menyelamatkan warga negara dari wabah Covid-19.