DPR Desak Erick Thohir Evaluasi Dirut Krakatau Steel usai Insiden Pengusiran Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman (MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR angkat bicara merespons sikap Dirut Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim, yang diusir Komisi VII DPR saat rapat pada Senin (14/2).

Oleh karena itu, DPR RI meminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengevaluasi Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim karena dianggap menantang saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR.

Baca Juga

Wakil Ketua Komisi VII DPR Usir Bos Krakatau Steel

"Menteri BUMN harus mengevaluasi Direktur Utama Krakatau Steel yang telah bertindak tidak pantas saat raker dengan Komisi VII kemarin," kata Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (15/2).

Politikus Partai Gerindra ini menilai sikap Silmy memotong pembicaraan pimpinan rapat tanpa izin melanggar etika rapat. Menurutnya, aksi Silmy Karim sudah sangat keterlaluan.

"Perbuatan memotong pembicaraan tanpa izin pimpinan rapat terlebih lagi yang dipotong pembicaraannya justru pimpinan rapat adalah pelanggaran etika rapat yang sangat keterlaluan," tegas dia.

Baca Juga

Jokowi Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel Senilai Rp 7,5 Triliun

Lebih lanjut, Habiburokhman menambahkan perbuatan Silmy mengarah pada pelecehan parlemen dan mengabaikan hak pengawasan DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.

"Sikap Pimpinan Komisi VII sudah sangat tepat, dalam rapat tersebut mereka mendorong penguatan industri baja nasional, sementara Dirut Krakatau Steel justru tidak terlihat komitmennya," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

KPK Tindaklanjuti Laporan Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi di Krakatau Steel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
APBN 2022 Surplus, Jokowi Berani Beri Subsidi Energi Rp 502 Triliun
Indonesia
APBN 2022 Surplus, Jokowi Berani Beri Subsidi Energi Rp 502 Triliun

"Sampai pertengahan tahun ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun pada tahun 2022," kata Jokowi

PP Persis Sebut BNPT Bisa Digugat Pondok Pesantren
Indonesia
PP Persis Sebut BNPT Bisa Digugat Pondok Pesantren

Jeje menilai, penetapan suatu lembaga pendidikan berafiliasi pada teroris memiliki konsekuensi sangat besar

Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat
Indonesia
Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi permintaan dan suplai tetap terjaga.

Ditinjau Jokowi, Proyek Malioboro Solo Senilai Rp 30,3 Miliar Baru Terealisasi 3,5 Persen
Indonesia
Ditinjau Jokowi, Proyek Malioboro Solo Senilai Rp 30,3 Miliar Baru Terealisasi 3,5 Persen

Pembangunan megaproyek Malioboro Solo yang menelan dana Rp 30,3 miliar baru terealisasi 3,5 Persen.

Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara

Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada Budi tak asal bicara mengenai kontestasi Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang.

Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi
Indonesia
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi

Jaksa Agung juga menekankan untuk memperhatikan etika, adab, dan sopan santun

Kemenag Usahakan Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen
Indonesia
Kemenag Usahakan Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latief terus mengusahakan kuota haji 2022 sebanyak 100.052 orang terserap seluruhnya.

Kerugian Negara Kasus Asabri Harus Nyata dan Pasti Jumlah
Indonesia
Kerugian Negara Kasus Asabri Harus Nyata dan Pasti Jumlah

Pengembalian kerugian negara yang diutamakan, bukan hanya penghukuman badan.

[HOAKS atau FAKTA] Lowongan Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Lowongan Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor

Beredar sebuah pesan Whatsapp yang berisikan proses rekrutmen Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Belum Hadirkan Kepastian Hukum
Indonesia
Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Belum Hadirkan Kepastian Hukum

Proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sendiri-sendiri di beberapa lembaga.