DPR Dapat Apresiasi Gegara Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021 Demo dukung RUU PKS. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengapresiasi kinerja para anggota DPR yang memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Saya apresiasi DPR atas buah dari perjuangan itu," kata Mariana dalam seminar daring bertajuk "Ending Sexual Violence: Religion, Human Rights and You" yang diselenggarakan @america, Jumat (26/3).

Baca Juga:

Biar Cepat Rampung, Moeldoko Bikin Gugus Tugas RUU PKS

Komnas Perempuan akan memberikan rekomendasi kepada DPR agar RUU tersebut menggunakan definisi dan istilah yang lebih mudah dipahami untuk menghindari kontroversi.

Komnas Perempuan juga meyakinkan para legislator bahwa isi RUU tersebut tidak akan menyebabkan perdebatan panjang.

"Meyakinkan legislator tentang konten-konten tersebut tidak akan membuat kekhawatiran-kekhawatiran baru," tutur Mariana.

Kekerasan pada perempuan. (Foto: Antara)
Kekerasan pada perempuan. (Foto: Antara)

Komnas Perempuan juga akan mensosialisasikan pemahaman tentang pentingnya RUU ini kepada masyarakat.

"Meyakinkan masyarakat sehingga mereka mengerti RUU PKS perlu ada. Kalau tidak, bagaimana kita mendampingi korban dan cara pencegahannya (kasus kekerasan seksual)," katanya.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/3) menyetujui 33 RUU masuk Prolegnas 2021 dan 246 RUU Prolegnas 2020-2024. Dari 33 RUU tersebut, RUU PKS adalah salah satunya.

Baca Juga:

PDIP Minta Seluruh Fraksi Komitmen Loloskan dan Sahkan RUU PKS

Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa masuknya RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2021 merupakan bukti keberpihakan negara terhadap persoalan yang dihadapi perempuan dan korban kekerasan seksual.

"Terkait masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ini memperlihatkan betapa DPR juga menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kejahatan kekerasan seksual," kata Puan di Jakarta, Selasa (23/3).

RUU ini sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak 2012. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak
Indonesia
Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak

Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk usia 12-17 tahun.

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada
Indonesia
Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Fraksi PSI DPRD DKI menilai temuan 25 klaster penyebaran COVID-19 berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan patut diwaspadai.

Disinggung Jokowi, TNI Janji Tertibkan Anggotanya
Indonesia
Disinggung Jokowi, TNI Janji Tertibkan Anggotanya

Mabes TNI langsung bereaksi usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar anggota TNI-Polri didisiplinkan.

Pemerintah Gelontorkan Subsidi Bunga KUR 3 Persen Selama 6 Bulan
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Subsidi Bunga KUR 3 Persen Selama 6 Bulan

Program PC-PEN sendiri dilanjutkan pada 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 414,1 triliun.

La Nyalla Tegaskan Presidential Threshold Sumber Korupsi
Indonesia
La Nyalla Tegaskan Presidential Threshold Sumber Korupsi

"Ketua KPK Saudara Firli Bahuri mengatakan bahwa sudah seharusnya persyaratan ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold dihapus. Karena menurutnya, hal itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan korupsi atau sebagai upaya untuk menciptakan zero korupsi," kata La Nyalla

Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi
Indonesia
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tutup Celah Korupsi

Jaksa Agung juga menekankan untuk memperhatikan etika, adab, dan sopan santun

Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI
Indonesia
Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI

214 narapidana korupsi yang mendapat remisi hanya sekitar 6% dari total narapidana korupsi yang berjumlah 3.496 orang.

Komisi II Usul Presidential Treshold Diturunkan
Indonesia
Komisi II Usul Presidential Treshold Diturunkan

Secara teoritis, sekitar 20-25 persen harusnya bisa memunculkan empat atau lima pasangan

Wakil Ketua DPR Sebut Pemecatan dr Terawan Tak Sah, Minta Menkes Turun Tangan
Indonesia
Wakil Ketua DPR Sebut Pemecatan dr Terawan Tak Sah, Minta Menkes Turun Tangan

Ketua Harian Partai Gerindra ini meyakini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat memfasilitasi persoalan pemecatan Terawan dengan pengurus PB IDI yang baru.

Hindari Penumpukan di Stasiun, KAI Commuter Ajak Pemudik Balik Lebih Awal
Indonesia
Hindari Penumpukan di Stasiun, KAI Commuter Ajak Pemudik Balik Lebih Awal

Pemerintah memprediksi arus balik Lebaran 2022 mulai hari ini, Jumat (6/5) hingga Minggu (8/5) mendatang. Sejumlah antisipasi dilakukan guna menghindari kepadatan puncak arus balik.