DPR dan Pemerintah Sepakat Nusantara Jadi Nama IKN Baru Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Jakarta, Kamis (13/1). Foto: ANTARA/Genta T Mawangi

MerahPutih.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) dan Pemerintah terus melakukan pembahasan soal IKN.

Pada Senin (17/1), Pansus dan Pemerintah menyepakati nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Nusantara.

Baca Juga

Kepala Bappenas Bocorkan Nama IKN Baru Pilihan Jokowi

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1).

"Kalau soal istilah, pasti pemerintah sudah merenunglah, kontemplasi, mencari kata yang terbaik kiri kanan. Tinggal kita minta penjelasan saja pemerintah kenapa dinamai Nusantara, sepakat ya setuju ya?" kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa

Baca Juga

Pemindahan IKN Tahun 2024 Dinilai Terlalu Dini

Politisi NasDem itu mengatakan berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 RUU IKN, Ibukota negara bernama Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah (Pemda) yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN sebagaimana ditetapkan dengan UU.

"Saya ingin terkait dengan Pasal 1 Nomor 2, kan secara substansi semua udah sepakat, namanya yakni Nusantara. Pemerintahan Daerah khusus setungkat provinsi itu kan sudah oke semua. Nah mau saya ini kita sepakati dulu kita ketok, nah pemerintah nanti memberikan penjelasan," ujar Saan. (Pon)

Baca Juga

Bayangan Jokowi tentang Ibu Kota Negara di Masa Depan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang
Indonesia
Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang

Setelah hampir dua tahun pandemi, penambahan kasus COVID-19 akhirnya di bawah 200-an pasien.

PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin

Ade Yasin adalah Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat.

Mohammed bin Zayed Jadi Presiden UEA
Indonesia
Mohammed bin Zayed Jadi Presiden UEA

Ia dipilih satu hari setelah saudara tirinya, Presiden Sheikh Khalifa bin Zayed wafat oleh dewan yang terdiri dari para pemimpin tujuh emirat di federasi UAE.

Duplik Angin Prayito Sebut Jaksa Ingkari Dakwaannya Sendiri
Indonesia
Duplik Angin Prayito Sebut Jaksa Ingkari Dakwaannya Sendiri

Jaksa kemudian dalam sidang agenda replik mengajukan bukti lain

Jokowi Lapor SPT Lewat e-filing
Indonesia
Jokowi Lapor SPT Lewat e-filing

Pajak yang dibayarkan masyarakat sangat diperlukan bagi program-program pembangunan.

Pemuda Peretas Situs Setkab Sudah Bobol Lebih dari 600 Website
Indonesia
Pemuda Peretas Situs Setkab Sudah Bobol Lebih dari 600 Website

MLA ditangkap di Perumahan Hansela Garden, Rumbai, Dharmasraya, Sumbar, tanggal 6 Agustus 2021

[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Masyarakat Baduy Belum Pernah Divaksin

Anak usia bawah lima tahun (balita) Baduy menerima vaksin imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit menular, seperti campak dan polio pada bulan Maret 2010.

DPR Minta Usulan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik untuk Ditindaklanjuti
Indonesia
DPR Minta Usulan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik untuk Ditindaklanjuti

Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik politikus Senayan.

Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Kota Bandung Hanya Turun 17 Persen
Indonesia
Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Kota Bandung Hanya Turun 17 Persen

Sepekan penerapan PPKM Darurat di Kota Bandung baru mampu menurunkan 17 persen pergerakan manusia.

ICW Kritik Jokowi Tidak Tegur Pimpinan KPK Saat Harkodia
Indonesia
ICW Kritik Jokowi Tidak Tegur Pimpinan KPK Saat Harkodia

Presiden tidak menyinggung kegaduhan demi kegaduhan yang selalu diciptakan oleh Pimpinan KPK.