DPR Dalami Sejumlah Isu saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI
Arsip. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) bersama KASAL Laksamana TNI Yugo Margono (kanan) di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
MerahPutih.com - Komisi I DPR RI akan mengelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Jumat (2/12).
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pihaknya akan fokus mendalami urusan Papua hingga keterbatasan anggaran alutsista.
“Ya pasti hal-hal isu-isu aktual ya, baik misalnya peremajaan alutsista dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, terus juga potensi mitigasi keamanan,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).
Baca Juga:
DPR Soroti Disiplin Prajurit Jelang Fit And Proper Test Calon Panglima TNI
Tak hanya itu, kata Dave, Komisi I juga akan mendalami soal Laut China Selatan. Selain soal Laut China Selatan, Yudo juga diharapkan fokus pada permasalahan lain.
“Laut China Selatan itu hanya satu, ada banyak loh ancaman kita. Jadi jangan fokus Laut China Selatan, masih ada selain Papua, ada di Selat Malaka, bagian Selatan Indonesia itu juga butuh penjelasan dari beliau,” ujarnya.
Baca Juga:
Fadli Zon Dorong Calon Panglima Yudo Benahi Kekuatan Angkatan Laut RI
Lebih lanjut politikus Partai Golkar ini menekankan hal itu harus menjadi fokus Yudo saat menjabat sebagai Panglima TNI lantaran wilayah Indonesia luas dan memiliki ancaman yang besar.
“Sementara wilayah luas dan ancaman itu besar, itu kita ingin perdalam, gimana beliau. Apakah kita butuh kapal induk misalnya, cukup memperbanyak kita untuk berpatroli. Hal itu yang kita dalami,” tutup Dave. (Pon)
Baca Juga:
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan