DPR Berharap BIN Makin Profesional di Bawah Presiden Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Pasal 4 dari Perpres 73 Tahun 2020 menghilangkan kewenangan Menkopolhukam untuk mengoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca Juga

Pengamat Intelijen Nilai Sudah Tepat BIN Berada di Bawah Langsung Presiden

Perpres baru ini menyebutkan bahwa BIN kini berada langsung di bawah kewenangan kepala negara. Dalam pasal 4 juga disebutkan bahwa Kemenkopolhukam akan mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Menyikapi hal itu, DPR RI berharap BIN dapat semakin profesional dengan berada di bawah perintah dan instruksi langsung Presiden.

"Harapannya semakin professional," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangannya, Senin, (20/7).

Badan Intelijen Negara (BIN) (ANTARA/HO-BIN)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, sudah tepat jika memang lembaga yang dikomandoi Budi Gunawan tersebut berada langsung di bawah instruksi Presiden Jokowi.

"Ya, memang mestinya BIN itu single user dan single client, yaitu presiden," kata Kharis.

Baca Juga:

Restu Megawati Jadi Penghalang Jokowi Rombak Kabinet Indonesia Maju

Dalam Perpres sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015 dalam pasal 4 menyebutkan bahwa menkopolhukam mengoordinasikan 10 kementerian/lembaga, yakni Kementerian dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, BIN, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain yang dianggap perlu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Eks Kontributor Playboy Dipilih Jadi Dirut TVRI, HNW: Tak Sesuai TAP MPR
Indonesia
Eks Kontributor Playboy Dipilih Jadi Dirut TVRI, HNW: Tak Sesuai TAP MPR

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai Iman tidak memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah seperti yang terjadi di TVRI sebagaimana yang diharapkan oleh Dewas TVRI.

Penahanan Anggota TNI AU yang Nyanyikan 'Marahaban Rizieq Shihab' Sesuai Prosedur
Indonesia
Penahanan Anggota TNI AU yang Nyanyikan 'Marahaban Rizieq Shihab' Sesuai Prosedur

“Jadi tidak langsung dihukum juga. Itu emang sudah prosedur karena kita kan TNI punya prosedur sendiri kalau ada anggota yang melanggar,” jelasnya.

Anies Koordinasi Pemerintah Pusat Soal IHSG Anjlok Gara-gara Rem Darurat
Indonesia
Anies Koordinasi Pemerintah Pusat Soal IHSG Anjlok Gara-gara Rem Darurat

Rem darurat dan kembali ke PSBB secara total berimbas kepada jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen.

Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan
Indonesia
Bawaslu Akui Sanksi Pelanggar Prokes di Pilkada Terlalu Ringan

Pelanggar prokes dijerat pidana umum. Tetapi, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada polisi melalui pokja.

 Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek
Indonesia
Kendaraan Pribadi Sampai Angkot Masih Bisa Wira-Wiri di Jabodetabek

Tingkat kepatuhan rata-rata mencapai di atas 90%

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut
Indonesia
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Penanganan Sampah di Laut

Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen

ICW Sentil KPK: Aktor Selevel Menteri Dapat Ditangkap, Harun Masiku Tidak!
Indonesia
ICW Sentil KPK: Aktor Selevel Menteri Dapat Ditangkap, Harun Masiku Tidak!

"Dalam konteks ini ICW pun mempertanyakan kenapa aktor selevel menteri dapat ditangkap KPK, sedangkan Harun Masiku tidak?" Kata Kurnia

Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada
Indonesia
Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada

Waktu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai peraturan perundang-undangan adalah 45 hari sejak permohonan perselisihan.

Pasca Disidak Risma, Tunawisma di Sudirman-Thamrin Dicari Anak Buah Anies
Indonesia
Pasca Disidak Risma, Tunawisma di Sudirman-Thamrin Dicari Anak Buah Anies

Riza mengaku bingung ada tunawisma di Jalan Protokol Jakarta

Kontrol Bisa Mengendur jika Fadli Zon dan Fahri Hamzah "Dirangkul" Jokowi
Indonesia
Kontrol Bisa Mengendur jika Fadli Zon dan Fahri Hamzah "Dirangkul" Jokowi

Langkah Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan bagi Fadli Zon dan Fahri Hamzah dinilai sebagai strategi politik.