DPR Berharap BIN Makin Profesional di Bawah Presiden Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Pasal 4 dari Perpres 73 Tahun 2020 menghilangkan kewenangan Menkopolhukam untuk mengoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca Juga

Pengamat Intelijen Nilai Sudah Tepat BIN Berada di Bawah Langsung Presiden

Perpres baru ini menyebutkan bahwa BIN kini berada langsung di bawah kewenangan kepala negara. Dalam pasal 4 juga disebutkan bahwa Kemenkopolhukam akan mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Menyikapi hal itu, DPR RI berharap BIN dapat semakin profesional dengan berada di bawah perintah dan instruksi langsung Presiden.

"Harapannya semakin professional," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangannya, Senin, (20/7).

Badan Intelijen Negara (BIN) (ANTARA/HO-BIN)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, sudah tepat jika memang lembaga yang dikomandoi Budi Gunawan tersebut berada langsung di bawah instruksi Presiden Jokowi.

"Ya, memang mestinya BIN itu single user dan single client, yaitu presiden," kata Kharis.

Baca Juga:

Restu Megawati Jadi Penghalang Jokowi Rombak Kabinet Indonesia Maju

Dalam Perpres sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015 dalam pasal 4 menyebutkan bahwa menkopolhukam mengoordinasikan 10 kementerian/lembaga, yakni Kementerian dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, BIN, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain yang dianggap perlu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata Anies Soal Pemecatan 8 Anggota Dishub Langgar PPKM Darurat
Indonesia
Ini Kata Anies Soal Pemecatan 8 Anggota Dishub Langgar PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta memecat 8 oknum Dinas Perhubungan (Dishub) yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Karyawati Bakar Kantor SPBU di Senen, Hilangkan Barang Bukti Penggelapan Uang
Indonesia
Karyawati Bakar Kantor SPBU di Senen, Hilangkan Barang Bukti Penggelapan Uang

Pelakunya adalah karyawati SPBU tersebut dengan tujuan menghilangkan barang bukti penggelapan uang.

Ditjen PAS Gagalkan 300 Penyelundupan Narkoba Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
Ditjen PAS Gagalkan 300 Penyelundupan Narkoba Selama Pandemi COVID-19

Ditjen PAS, Reynhard Silitonga menuturkan, sepanjang 2020 hingga 2021, pihaknya menggagalkan hampir 300 upaya penyelundupan barang haram tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Anies Terbitkan Pergub Mitigasi Perubahan Iklim di Jakarta
Indonesia
Anies Terbitkan Pergub Mitigasi Perubahan Iklim di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku serius dalam upaya antisipasi perubahan iklim di ibu kota.

[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: WhatsApp Bagikan Toyota Avanza Veloz

Pesan serupa sudah pernah diverifikasi sebelumnya dalam website turnbackhoax.id berjudul “Anda Berhak Terima Hadiah Cashback Voucher Pulsa Gratis dari Telegran Senilai 300.000” pada 7 juli 2021.

Sebelum PON, Kasus COVID-19 di Papua Harus Turun
Indonesia
Sebelum PON, Kasus COVID-19 di Papua Harus Turun

Untuk capaian vaksinasi, per 2 September 2021, penyuntikan dosis pertama di Papua sebesar 18,03 persen (masih di bawah capaian nasional 31,32 persen).

Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang
Indonesia
Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang

Setiap harinya ada tiga sampai lima jenazah COVID-19 yang harus dimakamkan di TPU Pondok Ranggon.

Di Tangan Panglima Baru, Ketua DPD Berharap TNI Semakin Profesional
Indonesia
Di Tangan Panglima Baru, Ketua DPD Berharap TNI Semakin Profesional

Panglima yang baru harus memastikan tugas pokok TNI berjalan dengan baik. Bisa menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, juga melindungi bangsa ini dari berbagai ancaman.

[HOAKS atau FAKTA] Detik-detik di Dalam Pesawat Sriwijaya Air Sebelum Jatuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Detik-detik di Dalam Pesawat Sriwijaya Air Sebelum Jatuh

"Detik detik di dalam pesawat sebelum meledak dan jatuh #pesawatjatuh #pesawatsriwijaya #sriwijayaairsj182"

Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi
Indonesia
Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi

Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan menutup kantor pemerintahan atau lockdown di tengah peningkatan kasus COVID-19