DPR Belum Sepakat soal Ambang Batas Parlemen Ilustrasi rapat DPR. (Foto: DPRRI).

MerahPutih.com - Pembahasan RUU Pemilu terkait ambang batas parlemen atau "parliamentary threshold" masih menjadi perdebatan seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, setiap fraksi memiliki pandangannya masing-masing.

"Seperti halnya perbedaan pendapat antara satu fraksi dengan fraksi lainnya tentang 'parliamentary threshold' dan ambang batas pencalonan presiden atau 'presidential threshold'," ucap anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus di Jakarta, Selasa (21/7)

Baca Juga

Ambang Batas Parlemen Naik, Politik Uang Bakal Kian Marak

Guspardi menuturkan bahwa setiap fraksi mempunyai pilihan soal ambang batas parlemen, di antaranya PDI Perjuangan mengusulkan 5 persen, Gerindra 7 persen, Nasdem 7 persen, PAN 4 persen, Demokrat 4 persen, PKB 5 persen dan PPP 4 persen.

Menurut dia, terkait ambang batas pencalonan calon presiden ada yang mengusulkan 20 persen, ada yang 15 persen, ada yang 10 persen.

"Fraksi PAN meminta sama dengan partai Demokrat, yaitu kalau sudah ada wakil partai itu di DPR RI, maka partai politik tersebut juga boleh mengusulkan presiden, itu contohnya," katanya dilansir Antara

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus. ANTARA/Mario Sofia Nasution/am.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus. ANTARA/Mario Sofia Nasution/am.

Guspardi mengatakan anggota Panja RUU Pemilu sependapat bahwa semua usul dan saran pendapat serta masukan terhadap berbagai hal yang krusial dari semua fraksi dirangkum dan dikompilasi terlebih dahulu sebagai draf untuk diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

Setelah itu, menurut dia, baru ketika pembahasan dilakukan dengan pemerintah dikerucutkan dan disepakati terhadap hal yang krusial tersebut.

"Upaya pengharmonisasian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujarnya

Langkah itu, menurut Guspardi, harus dilakukan karena pengharmonisasian dan sinkronisasi merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dia menjelaskan proses pengharmonisasian dan sinkronisasi itu dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan.

Dia mengingatkan bahwa setelah Baleg selesai melakukan tugasnya, lalu menyerahkan kembali hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut kepada Komisi II DPR RI untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

"Setelah itu baru Komisi II DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR RI untuk menggelar sidang paripurna dalam rangka pengesahan bahwa RUU Pemilu yang merupakan hak inisiatif DPR RI yang masuk ke dalam Prolegnas 2020 telah dapat diproses sebagaimana mestinya," ujarnya.

Politisi PAN itu menjelaskan bahwa mekanisme berikutnya adalah Badan Musyawah (Bamus) DPR RI akan menentukan dan menetapkan alat kelengkapan yang akan menjadi Pansus atau yang akan membahas nantinya.

Menurut dia, karena RUU Pemilu merupakan usul dan hak inisiatif Komisi ll DPR, biasanya Bamus akan merekomendasikan pembahasannya dilakukan oleh Komisi ll DPR.

Baca Juga

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

Namun dia berharap agar setelah memasuki masa persidangan ke V DPR RI Tahun Anggaran 2020 sudah bisa ditetapkan dan selanjutnya Komisi II DPR dapat melakukan pembahasan RUU Pemilu ini dengan Pemerintah.

Sebelumnya, DPR RI merevisi Prolegnas Prioritas 2020 yang sebelumnya berjumlah 50 RUU menjadi 37 RUU, dengan target penyelesaiannya pada Oktober 2020. Dalam revisi tersebut, RUU tentang Pemilu tetap masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi
Indonesia
Mau Larang Mobil 10 Tahun ke Atas Wara-wiri, Anies Dikritik Benahi Dulu Transportasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok regulasi terkait pembatasan usia mobil di bawah 10 tahun yang berkeliaran di ibu kota.

Empat WNA dan Sembilan WNI Divonis Hukuman Mati di Sukabumi
Indonesia
Empat WNA dan Sembilan WNI Divonis Hukuman Mati di Sukabumi

Empat warga negara asing (WNA) asal Timur Tengah dan sembilan WNI terbukti bersalah menyelundupkan 403 kg sabu-sabu ke Indonesia melalui Sukabumi.

DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital
Indonesia
DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital

Komisi V DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi agar segera melakukan langkah tanggap darurat fasilitas vital

70.448 Warga Langgar PSBB Jakarta
Indonesia
70.448 Warga Langgar PSBB Jakarta

Sambodo merinci, penindakan terbanyak dilakukan pada pengendara yang tidak memakai masker

Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi
Indonesia
Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi

WP KPK sedang mempelajari dan menganalisis PP 41/2020

Kasus COVID-19 DKI Bertambah 979 Orang Per Jumat (16/4)
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Bertambah 979 Orang Per Jumat (16/4)

Dengan positivity rate 9,4 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 979 jiwa.

Gerindra Puas Terhadap Kinerja Anies Selama Pimpin DKI Jakarta
Indonesia
Gerindra Puas Terhadap Kinerja Anies Selama Pimpin DKI Jakarta

"Saya sependapat yah perasaannya sama lah kira-kira seperti itu lah. Kinerja pak Anies lebih 3 tahun ini memuaskan," terangnya

Menilik Pasal Berlapis yang Menjerat Rizieq, Menantu dan Dirut RS Ummi Bogor
Indonesia
Menilik Pasal Berlapis yang Menjerat Rizieq, Menantu dan Dirut RS Ummi Bogor

Ketiganya terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara

Epidemiilogi UI Sebut Klaster Keluarga Muncul karena Kebijakan Pemerintah yang Salah
Indonesia
Epidemiilogi UI Sebut Klaster Keluarga Muncul karena Kebijakan Pemerintah yang Salah

"Betapa kejamnya sampai salahkan warga. Kebijakannya yang salah," ungkapnya.

KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI

KPK memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (DI).