DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara Desain IKN. (Foto: Kementerian PUPR)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat menastikan jika saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Sampai saat ini masih berlaku UU Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur tentang ibu kota negara ada di Jakarta. Selama UU ini belum dicabut, Ibu Kota Indonesia masih berada di Jakarta.

Baca Juga:

PAN Tetap Tolak RUU Pemilu, Ibu Kota Negara dan BPIP Masuk Prolegnas 2021

"RUU IKN memang masuk Prolegnas Prioritas 2021. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian pembahasannya, kami masih menunggu kelanjutan-nya," kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus di Jakarta, Kamis (15/4).

Saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi, RUU IKN apakah akan dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus). Jika dibahas di panja, yang dilibatkan hanya satu alat kelengkapan dewan (AKD) dan apabila dibahas di tingkat pansus akan melibatkan banyak AKD atau komisi.

"Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan memutuskan apakah RUU IKN dibahas di panja atau pansus. Sampai sekarang belum ada kabar terkait rapat bamus yang membahas masalah tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan, pengaturan mengenai ibu kota negara harus diatur di tingkat undang-undang, sehingga secara hukum, Pemerintah perlu melakukan perubahan undang-undang untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta.

Desain Ibu Kota di Kaltim. (Foto: Antara)
Desain Ibu Kota di Kaltim. (Foto: Antara)

"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebenarnya masih tahap keputusan politik, belum merupakan keputusan hukum karena memang belum ada Undang-Undang sebagai payung hukumnya," katanya.

Ia memastikan, sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

"UU menjadi hal yang sangat penting, karena akan menjadi rujukan untuk mengatur anggaran yang harus disiapkan karena anggaran tidak bisa dikeluarkan tanpa ada dasar (UU) yang sah," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Butuh Rp330 Triliun Bangun Rumah di Ibu Kota Negara Anyar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19 Jadi Alasan DPR Pangkas Pesangon di RUU Cipta Kerja
Indonesia
Pandemi COVID-19 Jadi Alasan DPR Pangkas Pesangon di RUU Cipta Kerja

Perubahan skala pesangon 19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 6 kali dengan perhitungan dan melihat kondisi pandemi saat ini.

Pimpinan MTA Solo Ahmad Sukina Meninggal Dunia
Indonesia
Pimpinan MTA Solo Ahmad Sukina Meninggal Dunia

Pimpinan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Ustaz Ahmad Sukina (72) meninggal dunia di RSUD dr Moewardi (RSDM) Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/2) pukul 03.36 WIB.

Bulan April, Hampir 1 Juta Penumpang dilayani Bandara Ngurah Rai Bali
Indonesia
Bulan April, Hampir 1 Juta Penumpang dilayani Bandara Ngurah Rai Bali

Secara total, statistik hingga bulan April 2021 Bandara Ngurah Rai telah melayani 939.432 penumpang, jika dirinci penumpang yang berangkat 493.172 dan 446.260 kedatangan.

Minus 3,49 Persen, Indonesia Resesi
Indonesia
Minus 3,49 Persen, Indonesia Resesi

Kontraksi ekonomi triwulan III-2020 terjadi disemua pulau di Indonesia. Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,80 persen.

Hujan Lebat Diprakirakan Mengguyur Sejumlah Wilayah Tanah Air
Indonesia
Hujan Lebat Diprakirakan Mengguyur Sejumlah Wilayah Tanah Air

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat mengguyur sebagian wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, pada Selasa (20/1).

Pakai Baju Dinas, Anies Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya
Indonesia
Pakai Baju Dinas, Anies Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Anies bakal dimintai keterangannya terkait kerumunan serta pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putri Rizieq Shihab di daerah Petamburan, Jakarta.

Jokowi Ingin Amerika Jadi True Friend of Indonesia
Dunia
Jokowi Ingin Amerika Jadi True Friend of Indonesia

Presiden Jokowi menginginkan Amerika memahami kepentingan negara berkembang serta kepentingan negara-negara muslim.

Pelarangan Mudik Lebaran, Pemerintah Dinilai Setengah Hati
Indonesia
Pelarangan Mudik Lebaran, Pemerintah Dinilai Setengah Hati

Ribuan pemudik masih bisa lolos dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas.

Jakarta Kembali Terapkan Gage, TransJakarta Tambah 155 Armada
Indonesia
Jakarta Kembali Terapkan Gage, TransJakarta Tambah 155 Armada

Transjakarta menambah sebanyak 155 unit armada atau sebesar 25 persen pada 10 ruas Koridor pada Senin (3/8) besok.

KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos
Indonesia
KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos

KPK meminta Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data penerima bantuan sosial.