DPR Beberkan Manfaat RUU Perlindungan Data Pribadi Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay @fancycrave1)

MerahPutih.com - Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh pemilik data ketika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan. Salah satu manfaat yang akan dirasakan berupa proteksi terhadap data pribadi.

"Proteksi tersebut dibarengi dengan hak pemilik data," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Anton membeberkan dalam RUU tersebut, pemilik data memiliki beberapa hak untuk mengatur dan mengelola data pribadi.

Baca Juga:

Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik

"Terhadap hak tersebut baik setiap orang, badan publik maupun organisasi dan institusi memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjalankan hak-hak individu yang berkaitan dengan data pribadi," beber Anton.

Pengaturan mengenai hak pemilik data tersebut, kata Anton, terdapat pada pasal 4 hingga 14. Seperangkat hak yang ada dalam RUU tersebut dapat dioptimalkan guna mewujudkan kenyamanan pemilik data. Terwujudnya rasa nyaman diupayakan melalui kepatuhan terhadap regulasi ini.

"Adapun ketika pemilik data merasa tidak nyaman karena hak privasinya terhadap data pribadi dilanggar, maka pemilik data dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum," ujarnya.

Logo DPD RI. ANTARA FOTO
Logo DPD RI. ANTARA FOTO

Tidak hanya itu, Anton melanjutkan, RUU PDP juga memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemilik data untuk melakukan proteksi terhadap data pribadi yang mereka miliki.

Oleh sebab itu, tegas dia, guna menjamin efektivitas regulasi ini, perlu dibentuk otoritas independen dengan tugas melakukan pengawasan para pihak yang berkutat dengan data pribadi individu.

Baca Juga:

Jutaan Data Pengguna BRI Life Bocor, DPR Desak Pemerintah Rampungkan RUU PDP

Nantinya, kata Anton, otoritas independen ini bertugas menerima keluhan masyarakat terkait pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi, dan memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah maupun korporasi/badan publik

"Dengan kedudukannya yang independen, maka lembaga tersebut diharapkan lebih mampu bersikap objektif sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan data pribadi," pungkas Anton. (Pon)

Baca Juga:

DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jadi Undang-Undang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dipecat Firli, Penyidik Senior KPK Rintis Usaha Ternak Kambing
Indonesia
Dipecat Firli, Penyidik Senior KPK Rintis Usaha Ternak Kambing

Herbert salah seorang pegawai yang kaya pengalaman di KPK. Putra Batak ini pernah menjadi fungsional Kedeputian Pencegahan, fungsional Direktorat Pengembangan Jaringan dan 9 tahun terakhir menjadi penyidik KPK.

Edy Mulyadi Mangkir dari Pemeriksaan Bareskrim Polri
Indonesia
Edy Mulyadi Mangkir dari Pemeriksaan Bareskrim Polri

Terlapor kasus dugaan ujaran kebencian, Edy Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim Polri. Padahal, pemanggilan pemeriksaan dijadwalkan pada Jumat (28/1).

JK Melayat ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo
Indonesia
JK Melayat ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Mengenakan batik coklat dan peci hitam, JK tiba di rumah duka sekitar pukul 14.35 WIB

Gerindra: Naiknya Harga Pangan Ganggu Kekhusuyukkan Ibadah Ramadan
Indonesia
Gerindra: Naiknya Harga Pangan Ganggu Kekhusuyukkan Ibadah Ramadan

Warga punya persoalan baru yakni potensi naiknya harga barang kebutuhan pokok. Termasuk kenaikan harga bensin dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjelang Ramadan.

Kejaksaan Agung Periksa Petinggi Meraseti Logistik Terkait Kasus Impor Baja
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa Petinggi Meraseti Logistik Terkait Kasus Impor Baja

Kejagung memeriksa Direktur Utama PT Meraseti Logistik Indonesia Sri Lestari sebagai saksi pada kasus tersebut.

Dokter Rubini Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Dokter Rubini Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mengusulkan agar tokoh masyarakat dari Kalimantan Barat dr Rubini dapat menjadi pahlawan nasional.

3 Bentrokan Antaraparat Terjadi Dalam Sepekan, Mabes TNI: Diproses Hukum
Indonesia
3 Bentrokan Antaraparat Terjadi Dalam Sepekan, Mabes TNI: Diproses Hukum

Pusat Polisi Militer TNI bersama dengan Pusat Polisi Militer TNI AD atau angkatan terkait sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI.

Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa
Indonesia
Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa

Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah.

Indonesia Dilanda 1.175 Bencana Dari Januari sampai 3 April 2022
Indonesia
Indonesia Dilanda 1.175 Bencana Dari Januari sampai 3 April 2022

BNBP mencatat anomali kejadian banjir di bulan Maret tahun ini. Intensitas kejadian banjir seharusnya berada di bulan Januari-Februari, sejalan dengan ujung atau puncak musim penghujan.

Lebih dari 3 Ribu Wisudawan ITS Ikuti Wisuda Drive Thru
Indonesia
Lebih dari 3 Ribu Wisudawan ITS Ikuti Wisuda Drive Thru

“Prosesi wisuda saat ini spesial, sebab penyerahan ijazah secara daring dan kali pertama secara drive thru bagi wisudawan yang memenuhi syarat,” tutur Rektor ITS Mochamad Ashari