DPR Beberkan Manfaat RUU Perlindungan Data Pribadi Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay @fancycrave1)

MerahPutih.com - Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh pemilik data ketika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan. Salah satu manfaat yang akan dirasakan berupa proteksi terhadap data pribadi.

"Proteksi tersebut dibarengi dengan hak pemilik data," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Anton membeberkan dalam RUU tersebut, pemilik data memiliki beberapa hak untuk mengatur dan mengelola data pribadi.

Baca Juga:

Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik

"Terhadap hak tersebut baik setiap orang, badan publik maupun organisasi dan institusi memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjalankan hak-hak individu yang berkaitan dengan data pribadi," beber Anton.

Pengaturan mengenai hak pemilik data tersebut, kata Anton, terdapat pada pasal 4 hingga 14. Seperangkat hak yang ada dalam RUU tersebut dapat dioptimalkan guna mewujudkan kenyamanan pemilik data. Terwujudnya rasa nyaman diupayakan melalui kepatuhan terhadap regulasi ini.

"Adapun ketika pemilik data merasa tidak nyaman karena hak privasinya terhadap data pribadi dilanggar, maka pemilik data dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum," ujarnya.

Logo DPD RI. ANTARA FOTO
Logo DPD RI. ANTARA FOTO

Tidak hanya itu, Anton melanjutkan, RUU PDP juga memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemilik data untuk melakukan proteksi terhadap data pribadi yang mereka miliki.

Oleh sebab itu, tegas dia, guna menjamin efektivitas regulasi ini, perlu dibentuk otoritas independen dengan tugas melakukan pengawasan para pihak yang berkutat dengan data pribadi individu.

Baca Juga:

Jutaan Data Pengguna BRI Life Bocor, DPR Desak Pemerintah Rampungkan RUU PDP

Nantinya, kata Anton, otoritas independen ini bertugas menerima keluhan masyarakat terkait pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi, dan memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah maupun korporasi/badan publik

"Dengan kedudukannya yang independen, maka lembaga tersebut diharapkan lebih mampu bersikap objektif sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan data pribadi," pungkas Anton. (Pon)

Baca Juga:

DPR Sahkan RUU Otsus Papua Jadi Undang-Undang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

Sebelumnya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Seluruh Simpatisan Persija yang Diamankan Polisi Negatif COVID-19
Indonesia
Seluruh Simpatisan Persija yang Diamankan Polisi Negatif COVID-19

Sudah dipulangkan secara bertahap sejak pagi

Pemerintah Kembali Datangkan 1,2 Juta Dosis Vaksin Pfizer
Indonesia
Pemerintah Kembali Datangkan 1,2 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Pemerintah kembali mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin pfizer dalam bentuk jadi, melalui Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (2/9).

Yogyakarta Buka Pusat Vaksinasi Difabel
Indonesia
Yogyakarta Buka Pusat Vaksinasi Difabel

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan pusat vaksin yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN
Indonesia
Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN

Ombudsman RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkat 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

PT KAI Tunggu Arahan Menhub soal Pengetatan Pra-Larangan Mudik
Indonesia
PT KAI Tunggu Arahan Menhub soal Pengetatan Pra-Larangan Mudik

Terkait addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 Kepala Satgas Penanganan COVID-19 tentang pengetatan pra larangan mudik peniadaan mudik, PT KAI menyambut baik langkah pemerintah itu sebagai kebijakan menekan penyebaran kasus corona.

Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara
Indonesia
Ini Menu Makanan Rizieq Selama Dipenjara

Rizieq juga mengonsumsi makanan yang sama dengan para tahanan lain di sana.

Gelontoran Stimulus Demi Investasi Migas
Indonesia
Gelontoran Stimulus Demi Investasi Migas

paket stimulus yang sedang dalam proses terdiri atas tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas dan penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung.

Kapolri Beri Peringatan ke Anggotanya Agar Tak Bikin Citra Buruk Polisi
Indonesia
Kapolri Beri Peringatan ke Anggotanya Agar Tak Bikin Citra Buruk Polisi

Baharkam Polri merupakan fungsi kepolisian yang berseragam dan personelnya terbanyak

Hati-hati Pencurian Data Pribadi Lewat Googleform Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Hati-hati Pencurian Data Pribadi Lewat Googleform Vaksinasi COVID-19

Sentra Vaksinasi Bersama ini sudah diketahui masyarakat luas, terutama di kalangan lansia. Namun sangat disayangkan, ada orang-orang yang ingin mengacaukan dan memanfaatkan antusiasme orang untuk divaksin.