DPR Batalkan Proyek Gorden Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.

MerahPutih.com - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI memutuskan untuk membatalkan proyek gorden, vitrase dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami.

"Setelah rapat yang panjang antara BURT dan Sekjen DPR RI diambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan gorden RJA DPR RI," kata Ketua BURT DPR, Agung Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Baca Juga

Demokrat Nilai Pergantian Gorden Rumah Dinas DPR Tidak Tepat

Sementara, Wakil Ketua BURT DPR, Johan Budi mengatakan, BURT telah mendengarkan penjelasan Sekjen DPR dan mendapatkan penjelasan secara rinci review yang dilakukan inspektorat DPR.

Menurut mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dari pembahasan yang dilakukan tersebut disepakati bahwa pengadaan gorden untuk RJA DPR tahun 2022 tidak dilanjutkan.

"Dari 'kaca mata' BURT setelah mendengarkan hasil 'review', dalam proses pengadaan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2001 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," ungkapnya.

Johan Budi mengatakan, selama ini pemberitaan terkait proyek gorden itu seolah-olah harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Namun menurut dia dari penjelasan Sekjen DPR dan Tim yang dibentuk sudah melalui proses panjang.

"Nanti Sekjen DPR yang menjelaskan karena publik perlu tahu misalnya ukuran kepantasan bagi anggota DPR seperti apa," pungkasnya.

Baca Juga

Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan kronologi pengadaan gorden, vitrase, dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami, yang tendernya mulai 8 Maret 2022.

"Tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp 45.767.446.332,84 (Rp 45,7 miliar)," kata Indra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/5).

Ia menyebutkan ada 49 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender tersebut. Pada tahapan penjelasan pekerjaan pada tanggal 14 Maret 2022, terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Menurut dia, pada tahapan pembukaan penawaran pada tanggal 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran.

Tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden RJA DPR, kata dia, adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705,00 atau di bawah HPS 10,33 persen.

Berikutnya PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236,00 atau di bawah HPS 7,91 persen. PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78 persen.

Pada tahapan evaluasi administrasi, kata Indra, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi. Kedua perusahaan ini dinyatakan lulus, sedangkan PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus. (Pon)

Baca Juga

Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E
Indonesia
Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, sikap politik yang dibumbui drama ini, diperlihatkan melalui rangkaian aksi 7 Fraksi yang menolak usulan interpelasi.

Eks Bupati Kepulauan Talaud Divonis 4 Tahun Bui
Indonesia
Eks Bupati Kepulauan Talaud Divonis 4 Tahun Bui

"Dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (27/1).

DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset bukan saja menjadi kepentingan PPATK

Belum Vaksin Booster, Pemudik Wajib Bawa Hasil Tes Swab
Indonesia
Belum Vaksin Booster, Pemudik Wajib Bawa Hasil Tes Swab

Masyarakat mendapat angin segar dengan diperbolehkannya mudik saat Lebaran 2022 mendatang.

Jokowi Direncanakan Resmikan Monumen Perjuangan Pandemi COVID-19
Indonesia
Jokowi Direncanakan Resmikan Monumen Perjuangan Pandemi COVID-19

Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat plus Gasibu itu sudah mereka kelola dan tata mulai tahun 2014 hingga 2016

Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen
Indonesia
Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengklaim kenaikan UMP 2022 sudah mendapatkan lampu hijau dari pengusaha saat melakukan diskusi dengan Pemprov DKI.

Menteri Muhadjir: Penanganan COVID-19 Seperti Penyakit Biasa Jika Endemi
Indonesia
Menteri Muhadjir: Penanganan COVID-19 Seperti Penyakit Biasa Jika Endemi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan jika pandemi COVID-19 nantinya berangsur menjadi endemi, penanganan penyakit akibat virus corona itu seperti menangani penyakit biasa.

Begini Reaksi Wagub Jakarta Jadi Provinsi Paling Abai Jaga Jarak
Indonesia
Begini Reaksi Wagub Jakarta Jadi Provinsi Paling Abai Jaga Jarak

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Pusat melaporkan, DKI Jakarta menjadi provinsi yang tidak taat dalam menjaga protokol kesehatan.

Polisi Belum Temukan Bukti Kartel Kremasi Jenazah COVID-19 di Jakbar
Indonesia
Polisi Belum Temukan Bukti Kartel Kremasi Jenazah COVID-19 di Jakbar

Polres Metro Jakarta Barat sampai saat ini masih belum menemukan bukti kuat terkait dugaan kartel kremasi jenazah COVID-19.

Ini Prosedur di DPRD Setelah PSI Pecat Anggotanya Viani Limardi
Indonesia
Ini Prosedur di DPRD Setelah PSI Pecat Anggotanya Viani Limardi

DPRD DKI Jakarta mengaku belum menerima surat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal pemecatan Viani Limardi dari anggota dewan.