DPR Batal Gelar Fit and Proper Test Jenderal Andika Perkasa Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa (Antaranews)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal menggelar fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Kamis (4/11). Sebab, Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum memberikan tugas kepada Komisi I untuk melakukan uji kelayakan pimpinan TNI tersebut.

"Komisi I belum menerima surat penugasan dari Bamus. Jadi kami masih menunggu," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada wartawan, Kamis (4/11)

Baca Juga

Komisi I Gelar Rapat Internal soal Jadwal Fit and Proper Test Andika Perkasa

Mantan penyiar televisi itu menyatakan, Komisi I DPR akan terlebih dahulu menggelar rapat internal untuk mendiskusikan kapan waktu yang tepat melakukan menguji Jenderal Andika Perkasa.

"Komisi I akan mengadakan rapat internal Kamis pukul 14.00," katanya.

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa di Puslatpur Amborawang, Samboja, Kaimantan Timur, Kamis 12/8/2021. (novi abdi/Antara)
Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa di Puslatpur Amborawang, Samboja, Kaimantan Timur, Kamis 12/8/2021. (novi abdi/Antara)

Menurut Meutya, pihaknya akan melakukan verifikasi dokumen serta kemungkinan verifikasi aktual sebagai bagian dari Fit and Proper test calon Panglima TNI.

"Semangat Komisi I tentu lebih cepat lebih baik, dengan memperhatikan semua tahapan yang perlu dilalui secara lengkap," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dilaksanakan pada 4-5 November 2021 oleh Komisi I DPR RI.

Puan menegaskan Bamus DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.

"Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI," imbuh politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Sesuai Undang-Undang TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari.

"Penghitungan waktu tersebut tidak termasuk masa reses dan terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI. Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik," katanya.

Presiden Joko Widodo telah memilih Andika Perkasa untuk menggantikan Haji Tjahjanto menjadi Panglima TNI. Alasan Istana, walaupun Andika hanya bakal menjabat satu tahun, karena tidak melanggar UU.

Terkait jatah korps TNI AL untuk mengisi posisi Panglima TNI berdasarkan sistem rotasi terbuka untuk diajukan tahun depan setelah Andika pensiun.

"Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (Pon)

Baca Juga

Cerdas dan Berwibawa, Jenderal Andika Perkasa Dinilai Cocok Jadi Panglima TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Dirikan Sentra Vaksin di Tempat Pengungsian Banjir
Indonesia
Pemprov DKI Dirikan Sentra Vaksin di Tempat Pengungsian Banjir

Pemprov DKI Jakarta akan mendirikan sentra vaksin COVID-19 di posko pengungsian bencana banjir ibu kota.

Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'
Olahraga
Polisi Militer Gelar Lomba Lari 'Virtual'

Peserta wajib mendownload aplikasi lari DEOS di GooglePlay (Android) dan Appstore (iOS).

PPKM Kembali Diperpanjang, Tempat Gym Buka dan Boleh Makan di Bioskop
Indonesia
PPKM Kembali Diperpanjang, Tempat Gym Buka dan Boleh Makan di Bioskop

Kawasan aglomerasi Jabodetabek masih berada di PPKM Level 3 karena sejumlah daerah belum memenuhi target vaksinasi.

Diduga Asyik Dugem, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Dicopot
Indonesia
Diduga Asyik Dugem, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Dicopot

Polda Sumatera Utara mencopot Kasatnarkoba Polres Pematangsiantar, AKP David Sinaga imbas video viral mirip dirinya yang tengah asyik dugem di tempat hiburan malam

 Nadiem dan Bahlil Dipertahankan Jokowi
Indonesia
Nadiem dan Bahlil Dipertahankan Jokowi

Rapat Paripurna DPR pada 9 April 2021 menyetujui pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi.

Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang

Kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran saat ini mampu menampung 7.937 pasien

KPK Tahan Bekas Petinggi Jasindo
Indonesia
KPK Tahan Bekas Petinggi Jasindo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Keuangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tahun 2011-2016, Solihah.

Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK
Indonesia
Saksi Sebut Perusahaan Milik Prabowo Subianto Kecipratan Duit dari PT ACK

Hanya saja, tak dirinci soal waktu pengiriman uang tersebut

Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina
Indonesia
Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina

Mahalnya tarif hotel karantina COVID-19 di Indonesia dikeluhkan sejumlah pelaku perjalanan luar negeri.

Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi
Indonesia
Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi

Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.