DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Komisi IX DPR menagih penjelasan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Kementerian Kesehatan dan BPOM terkait adanya kematian peserta vaksinasi di GBK akibat vaksin AstraZeneca.

"Kita harus betul-betul dapat kejelasan dari 3 pihak ini ya, Komnas KIPI, Kemenkes, Badan POM. Sehingga masyarakat tenang mengikuti vaksinasi menggunakan produk AstraZeneca," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena dalam keterangannya, Senin (10/5).

Baca Juga:

Tarif Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Rp500 Ribu

Melki meminta, agar pemerintah dapat segera mencari penyebab dari kematian akibat menggunakan vaksin AstraZaneca.

"Segara dicari penyebabnya, disampaikan, ditelusuri, dipastikan betul penyebab kematian pria tersebut yang menggunakan vaksin AstraZeneca ini, dan segara disampaikan kepada publik apa yang terjadi," ujar Melki.

Politikus Partai Golkar ini menekankan, pemerintah juga harus memberhentikan penggunaan vaksin AstraZeneca apabila temuan Komnas KIPI menunjukkan kematian peserta vaksinasi di GBK akibat vaksin AstraZeneca.

"Kalau memang barangnya ini masih bermasalah, sebaiknya dihold dulu," pungkas Melki.

Vaksinasi. (Foto: Sekretariat Presiden)
Vaksinasi. (Foto: Sekretariat Presiden)

Diketahui Komnas KIPI mendapatkan laporan seorang anak muda asal Jakarta, Trio Fauqi Virdaus meninggal dunia sehari setelah menerima vaksinasi COVID-19 merek AstraZeneca.

Hingga kini, penyebab meninggalnya Trio masih didalami. Komnas KIPI sedang melakukan pengkajian atas kasus meninggalnya Trio. Hasil kajian sementara, belum cukup bukti bahwa Trio meninggal karena vaksin AstraZeneca. (Pon)

Baca Juga:

Menkes Khawatir Kasus COVID-19 Melonjak setelah Libur Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marinir Kawal Pengiriman 11 Truk Bantuan Korban Banjir Bandang di Bekasi dan Karawang
Indonesia
Marinir Kawal Pengiriman 11 Truk Bantuan Korban Banjir Bandang di Bekasi dan Karawang

Pasukan itu nantinya siap untuk melakukan evakuasi kepada warga

1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
1.000 Orang Lebih Ditangkap Terkait Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 1.192 orang yang mengikuti aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berujung ricuh.

Kabareskrim Klaim Punya Bukti Pengawal Rizieq Pegang Senjata
Indonesia
Kabareskrim Klaim Punya Bukti Pengawal Rizieq Pegang Senjata

Listyo melanjutkan, ditemukannya bukti penyerangan kepada petugas Kepolisian. Di mana adanya kerusakan mobil petugas.

Kementerian Agama Pastikan Fakir Miskin Diprioritaskan Dapat Daging Kurban
Indonesia
Kementerian Agama Pastikan Fakir Miskin Diprioritaskan Dapat Daging Kurban

Purnawirawan Jenderal TNI ini mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berkurban.

Adik Kandung Amrozi Sebut Mantan Teroris Butuh Penanganan Khusus
Indonesia
Adik Kandung Amrozi Sebut Mantan Teroris Butuh Penanganan Khusus

"Saya ibaratkan, terorisme itu sebuah penyakit yang tingkatannya sudah level komplikasi. Butuh penanganan khusus, butuh dokter spesialis. Jangan sampai sakit komplikasi, hanya dikasih obat lambung saja," kata Ali Fauzi

Belajar Tatap Muka, Pelajar di Surabaya Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab
Indonesia
Belajar Tatap Muka, Pelajar di Surabaya Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab

Syaratnya, para pelajar harus berkondisi sehat dan sebelumnya mengikuti swab dengan hasil negatif.

Wapres Tinjau Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Bekasi
Indonesia
Wapres Tinjau Simulasi Vaksinasi COVID-19 di Bekasi

Pemerintah menagetkan, vaksinasi COVID-19 di Indonesia diharapkan terealisasi pada akhir 2020 atau awal 2021.

Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki

Menurutnya, saran tersebut membuat Komjak terkesan melakukan politisasi hukum.

Kasus Bansos, Sekjen Kemensos Serahkan Sepeda Brompton ke KPK
Indonesia
Kasus Bansos, Sekjen Kemensos Serahkan Sepeda Brompton ke KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemsos) Hartono Laras menyerahkan satu unit sepeda merek Brompton kepada KPK.

Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan
Indonesia
Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan

Saat ini, peserta PKH tidak termasuk sebagai sasaran program bantuan sosial sembako (BSS) dan bantuan sosial tunai (BST).