Pilkada Serentak
DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi TPS Pemilu. (Foto: Antara)

Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas tiga Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, ketiga RPKPU tersebut adalah pertama, perubahan PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kedua menurut dia, perubahan PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Baca Juga:

KPU Jelaskan Ada Empat Calon Kepala Daerah Meninggal

Lalu ketiga, Perubahan Kedua PKPU nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, perubahan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, di dalamnya ada beberapa pasal yang diubah terkait perubahan formulir pemungutan suara yang disesuaikan.

Menurut dia, terkait penghitungan suara, ada beberapa tata cara yang disesuaikan karena menyangkut revisi PKPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. tTerkait perubahan PKPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara ada beberapa pasal yang diubah, terutama tentang tata cara dan penggunaan Teknologi Informasi untuk rekapitulasi.

Ketua KPU
Ketua KPU Arief Budiman. (Tangkapan Layar).

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam rekapitulasi itu penting untuk beberapa hal seperti membantu kita semua untuk mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasi dengan cepat," katanya,

Penggunaan Teknologi Informasi dalam rekapitulasi yang menggunakan sistem Sirekap, akan membuat proses pemilihan dalam rekap berjalan efektif, efisien, dan penggunaan kertas dapat dikurangi.

Selain itu, waktu yang panjang untuk rekapitulasi bisa dikurangi tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam UU dan rekapitulasi tetap dilakukan di setiap jenjang.

Arief menjelaskan, terkait perubahan PKPU nomor 14 tahun 2015, dilakukan karena menyesuaikan dengan perubahan PKPU pemungutan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Baca Juga:

MK Pastikan Penganugerahan Bintang Mahaputera Tak Pengaruhi Independensi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wabah Virus Corona, 141 TKA di Sukoharjo Diawasi Ketat
Indonesia
Wabah Virus Corona, 141 TKA di Sukoharjo Diawasi Ketat

TKA tersebut bekerja disejumlah pabrik ekspor dan impor.

Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lama Berikan Bantuan untuk Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lama Berikan Bantuan untuk Terdampak COVID-19

Trubus meragukan kebijakan ini bakal tidak efektif jika pemerintah bergerak lamban dalam penyaluran bantuan.

Pemerintah Pusat Perketat Aktivitas Warga, Begini Reaksi Wagub DKI
Indonesia
Pemerintah Pusat Perketat Aktivitas Warga, Begini Reaksi Wagub DKI

Politikus Gerindra DKI ini pun mengatakan, jika aturan pengetatan yang bakal diterapkan pemerintah pusat bukan hal baru di ibu kota.

Rekan Pasien Meninggal Akibat Corona di RSUD dr Moewardi Dinyatakan Positif Covid-19
Indonesia
Rekan Pasien Meninggal Akibat Corona di RSUD dr Moewardi Dinyatakan Positif Covid-19

Pasien positif corona tersebut masih dirawat intensif di RS Moewardi

PGI Imbau Umat Kristiani Bersatu Lawan COVID-19
Indonesia
PGI Imbau Umat Kristiani Bersatu Lawan COVID-19

Pendeta Jacky menyatakan orang-orang Kristen bukanlah penumpang di bangsa ini. Mereka adalah warga bangsa yang sejak awal turut membentuk keutuhan Indonesia.

Pemerintah Kekeh Tak Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona
Indonesia
Pemerintah Kekeh Tak Buka Riwayat Perjalanan Pasien Corona

Pemerintah telah mengidentifikasi pihak yang diduga melakukan kontak dengan penderita corona

Sembuh dari COVID-19, Presiden Brazil Lepas Masker di Depan Umum
Dunia
Sembuh dari COVID-19, Presiden Brazil Lepas Masker di Depan Umum

Peristiwa itu beberapa hari setelah dia menyatakan telah pulih dari COVID-19 dan menurutnya tidak berdampak serius pada kesehatan.

Bareskrim Mulai Dalami Kasus Dugaan Penipuan Berkedok Investasi PT Jouska
Indonesia
Bareskrim Mulai Dalami Kasus Dugaan Penipuan Berkedok Investasi PT Jouska

Sebelumnya kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya

Para Petahana Bertarung di Pilgub, DPD Minta Tidak Terjadi Konflik
Indonesia
Para Petahana Bertarung di Pilgub, DPD Minta Tidak Terjadi Konflik

Di Pilgub saja, 3 pasangan calon didominasi oleh petahana. Baik yang menjabat gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati.

Jumlah PDP Selesai Diawasi di Jabar Meningkat 19 Persen
Indonesia
Jumlah PDP Selesai Diawasi di Jabar Meningkat 19 Persen

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang selesai dipantau dan diawasi di Jawa Barat (Jabar) terus bertambah.