DPR: Bagasi Berbayar Buat Masyarakat Resah Citilink, salah satu maskapai yang membuat kebijakan bagasi berbayar (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR, Intan Fauzi menilai pemerintah harus turun tangan membatalkan kebijakan bagasi berbayar yang dilakukan beberapa maskapai untuk penerbangan lokal.

Karena, selama ini setiap penumpang yang membayar harga tiket pesawat sudah termasuk jatah bagasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat resah.

"Sebagai wakil rakyat, meminta pemerintah untuk membatalkan penerapan bagasi berbayar ini," ujar Intan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/2).

Menurut dia, desakan pembatalan kebijakan tersebut karena merugikan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kelangsungan penerbangan.

Pemerintah diminta turun tangan menekan harga Avtur apabila kebijakan bagasi berbayar untuk mengimbangi operasional maskapai karena masih tingginya harga bahan bakar. "Karena, jika tingginya harga avtur ini dibebankan kepada rakyat maka namanya kebijakan ini cari gampang," singkat dia.

Citilink, salah satu maskapai yang membuat kebijakan bagasi berbayar (MP/Rizki Fitrianto)

Kalau persoalan di harga avtur maka tugas pemerintah menurunkan dan masih ada ruang untuk itu karena dibanding Singapura, Malaysia dan negara lainnya harga avtur di Indonesia jauh lebih tinggi.

"Saya nilai perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM kenapa harga avtur kita lebih mahal dibanding Negara lain karena jangan sampai beban biaya ini ditimpakan kepada rakyat," jelas dia.

Selain itu, dengan diterapkannya bagasi berbayar akan mengganggu roda ekonomi masyarakat khususnya di sektor mikro kecil. "Saya nilai kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," beber dia.

Lion Air Group juga menerapkan bagasi berbayar (Facebook/Lion Air Group)

Dia menilai, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tidak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain. Bahkan menurut dia, kebijakan tersebut memukul sektor pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi," pungkas Intan dikutip Antara.

Padahal menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong UMKM agar bisa jualan sovenir yang pada ujungnya bisa baik kelas sehingga kebijakan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat.

Namun, apabila kebijakan bagasi berbayar bertujuan menaikan "revenue" maka pihak maskapai harus pintar melakukan terobosan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH