DPR: Aturan Penanganan Corona Terkesan Plin-plan dan Pencitraan Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat. Foto: DPR

MerahPutih.com - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat menyebut bahwa pemerintah tidak siap dalam menghadapi wabah COVID-19.

Ia mengakui, banyak kebijakan pemerintah yang tidak difikirkan secara matang sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya sampai tingkat pemerintah daerah sehingga memperparah keadaan.

Baca Juga

Duh! Masih Ada 40-an Masjid di Jakarta Gelar Tarawih Berjemaah Saat PSBB

Menurut Aidi, yang ada sekarang terkesan Presiden hanya pencitraan bantuan dan plin plan sehingga meremehkan keselamatan rakyat.

"Pemerintahan Jokowi periode ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan," kata Aidi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4).

Ia mencontohkan saat wabah COVID-19 ini melanda, banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stake holder. Lalu, sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja.

"Jadi implementasinya nol sehingga hanya menjadi pencitraan bantuan oleh presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat," kata Aidi.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat

Ia mencontohkan, setidaknya ada empat stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Corona ini yaitu Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial. Dia menerangkan efek dari ketidaksinkronan itu, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini.

Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

"Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca COVID-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan corona makin susah dan korban berjatuhan" tambahnya.

Baca Juga

MUI Tantang Keberanian Jokowi Larang TKA Asal Tiongkok Masuk Indonesia

Aidi meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19. Harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah.

"Sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai corona misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Kemudian Ssesuaikan standar dengan keadaan kekinian," jelas Aidi. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH