DPR akan Perkuat Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 09 Desember 2024
DPR akan Perkuat Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Banjir bandang di Sukabumi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan DPR akan memperkuat alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.

Hal ini disampaikan Cucun menyikapi bencana longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Cucun menegaskan bahwa mitigasi bencana hidrometeorologi harus menjadi prioritas pemerintah di tengah musim penghujan.

“Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi. Karena itu, anggaran untuk lembaga seperti BNPB dan BMKG harus diperkuat,” kata Cucun dikutip Minggu (8/12).

Baca juga:

Anak-Anak Korban Banjir Sukabumi Dapat Trauma Healing Cegah Gangguan Mental

Menurutnya, penguatan anggaran akan memastikan respons cepat terhadap situasi darurat, termasuk pendistribusian logistik, penyediaan alat berat, dan pemulihan infrastruktur.

Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar bersama BNPB, BMKG, dan pejabat daerah, Cucun juga membahas kendala pasokan BBM di Sukabumi yang memengaruhi distribusi bantuan.

Selain itu, politikus PKB ini meminta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan banjir bandang di kawasan tersebut.

“Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal adalah alarm bagi kita semua. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas yang merusak ekosistem,” tegasnya.

Baca juga:

Kemenkes Kirim Bantuan Obat-obatan dan Perlengkapan Medis ke Sukabumi

Cucun juga menyoroti perlunya reformasi tata kelola lingkungan untuk memastikan keberlanjutan generasi mendatang. Ia meminta setiap daerah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang komprehensif.

Lebih lanjut ia mengingatkan, pembangunan kawasan permukiman atau industri harus mengacu pada aspek geospasial untuk menghindari lokasi rawan bencana. "Analisis risiko harus menjadi dasar setiap pembangunan,” tutupnya. (Pon)

#Bencana Alam #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, hingga edukasi.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Bagikan