DPR Akan Bawa Isu Palestina dalam Konferensi Parlemen OKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 09 Mei 2025
DPR Akan Bawa Isu Palestina dalam Konferensi Parlemen OKI

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera menyebut kemerdekaan Palestina dan pemberdayaan perempuan akan menjadi isu yang dibawa dalam forum ini. Adapun PUIC ke-19 akan digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025.

Mardani menyampaikan bahwa persiapan menuju pelaksanaan sidang umum parlemen OKI berjalan dengan lancar, baik dari sisi substansi agenda, logistik, hingga pengamanan. Ia berharap, pelaksanaan konferensi PUIC di Indonesia bisa memberikan dampak positif dalam penguatan solidaritas antas negara muslim dunia.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19. Apalagi bertepatan dengan usia ke-25 tahun sejak PUIC didirikan pada 1999," ujar Mardani dalam keterangannya, Jumat (9/5).

"Kita ingin memastikan pelaksanaan ini berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” sambungnya.

Baca juga:

Aksi Solidaritas untuk Rakyat Palestina di Patung Kuda Monas Jakarta

Dengan mengangkat tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, konferensi PUIC ke-19 akan menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong ketahanan nasional, dan memperkuat lembaga demokrasi di negara-negara anggota OKI.

Menurut Mardani, fokus utama dalam forum ini yaitu mendorong perdamaian dan harmoni antar negara-negara anggota OKI, memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antarparlemen negara Islam, serta menyerukan konsolidasi dan langkah nyata dari parlemen-parlemen OKI dalam mendukung rakyat Palestina.

"DPR akan membawa isu woman and youth participation), yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim. Kemudian tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development and environment antar negara-negara OKI,” jelas Mardani.

“Serta secara khusus adalah isu Palestina, jadi bagaimana negara-negara OKI ikut berpartisipasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina," imbuh Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.

Mardani menyebut pelaksanaan PUIC di Indonesia kian mengokohkan peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional. Ia mengatakan, Duta Besar Palestina, Kazakhstan, Iran, Turki, hingga Mozambik juga bersemangat untuk menghadiri acara PUIC yang digelar di DPR.

“Kita akan fokus pada satu kesepakatan membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Solidaritas dunia Islam harus terus diperkuat, tidak hanya dalam retorika, tetapi juga melalui kerja sama nyata. Baik dalam diplomasi parlemen, dukungan kebijakan, maupun program lintas sektor,” papar Mardani.

Selain itu, lanjut Mardani, Indonesia juga akan menghadirkan pemimpin-pemimpin berpengaruh dalam forum ini, di antaranya Perdana Menteri Singapura dan Malaysia yang diundang untuk berbagi pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya tahan.

"Kami harap, ini bisa menjadi inspirasi bersama untuk membangun institusi yang kuat dan inklusif di dunia Islam," katanya.

Baca juga:

Indonesia Siaga Tampung Pengungsi Gaza, Rencana Evakuasi Kontroversial Tunggu Restu Palestina!

Dari sisi teknis, Mardani mengungkap bahwa persiapan fisik telah dimatangkan secara menyeluruh. Ruang sidang dan pertemuan bilateral telah disiapkan, sistem keamanan yang melibatkan TNI/Polri juga sudah dikoordinasikan, mengingat banyak tokoh penting dunia yang akan hadir.

Selain itu, seluruh fasilitas bagi delegasi internasional telah diperiksa secara detail, termasuk penerapan standar protokol diplomatik.

Menurut Mardani, hingga saat ini tercatat 29 negara anggota dan tujuh negara pengamat telah mengonfirmasi akan menghadiri forum parlemen OKI ini, di mana total delegasi diproyeksikan mencapai 400 peserta dari 54 negara anggota dan 11 negara observer.

“Parlemen Indonesia ingin menjadi tuan rumah yang mampu menyatukan semangat kebersamaan umat Islam, sekaligus menampilkan wajah demokrasi yang inklusif, modern, dan solutif,” katanya.

Mardani berharap masyarakat memberikan dukungan terhadap perhelatan PUIC yang digelar DPR ini. Sebab kesukseskan pelaksanaan forum tersebut akan meningkatkan citra baik Indonesia di kancah internasional.

“Sekali lagi, pelaksanaan PUIC di Indonesia kian mengokohkan peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah dunia,” tutup Mardani. (Pon)

#Mardani Ali Sera #Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 26 menit lalu
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 15 menit lalu
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 52 menit lalu
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Polda Metro Jaya menyiapkan lima kantong parkir untuk peserta Apel Akbar Solidaritas Palestina 2026 di Monas. Simak lokasi dan kapasitas parkirnya.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Bagikan