DPD Usulkan Lima RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 Ketua PPUU DPD Badikenita Br Sitepu. (Foto: MP/DPD RI)

MerahPutih.com - DPD RI melalui Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menghadiri rapat secara tripartit untuk membahas Prolegnas Prioritas Tahun 2022 di ruang rapat Baleg DPR, Senin (6/12).

Dalam rapat tersebut, DPD mengusulkan lima RUU baru untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

Ketua PPUU DPD Badikenita Br Sitepu mengungkapkan, kelima RUU tersebut adalah RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah, RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan RUU tentang Pelayanan Publik.

"Sedangkan 2 RUU yang menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2021 yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang BUMDesa, mengingat sampai akhir tahun ini masih belum dilakukan pembahasan maka PPUU mendorong agar kedua RUU dimaksud secara otomatis dapat menjadi luncuran dalam prioritas Prolegnas Tahun 2022 serta dapat ditunjuk Badan Legislasi untuk menuntaskan pembahasannya," ucapnya dalam rapat yang dihadiri oleh Badan Legislasi DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca Juga:

Amendemen Konstitusi Jadi Pintu Masuk Perkuat DPD

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja, Badikenita yang hadir bersama Wakil Ketua PPUU DPD RI Eni Sumarni, juga mengatakan bahwa DPD memahami dan mendukung langkah pemerintah dan DPR, sepanjang perbaikan UU tersebut mengikutsertakan DPD sesuai dengan kewenangan di dalam pasal 22D.

“DPD RI berpandangan putusan MK tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya untuk menyusun UU yang lebih baik,” jelasnya.

Badikenita juga mengatakan bahwa DPD RI juga mendapatkan banyak keluhan dan masukan dari daerah khususnya pemerintah daerah terlebih lagi dalam kondisi pasca putusan MK ini. Oleh karena itu, dirinya meminta agar putusan MK tersebut segera disikapi.

“Perlu segera disikapi agar tujuan dibentuknya sebuah undang-undang menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Baca Juga:

Debat Gubernur NTT-Tokoh Adat Sumba, DPD Minta Pemerintah Hormati Hak-Hak Ulayat

Dalam kesempatan tersebut, senator dari Sumatera Utara ini juga mengatakan bahwa DPD RI mengusulkan untuk memasukkan tiga usul RUU baru dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024, yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara, dan RUU tentang Pemerintahan Digital.

“DPD RI juga mengajukan penggantian judul RUU untuk RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam longlist nomor 232 menjadi RUU tentang Pelayanan Publik,” imbuh Badikenita. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan DPD Dukung Gagasan KSAD untuk Merangkul KKB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jokowi Terima Surat Kepercayaan Sembilan Duta Besar Negara Sahabat
Indonesia
Jokowi Terima Surat Kepercayaan Sembilan Duta Besar Negara Sahabat

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka.

Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat
Indonesia
Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat

"Penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan,” ujar Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.

Cuaca Jakarta Jumat Diprakirakan Hujan Disertai Petir
Indonesia
Cuaca Jakarta Jumat Diprakirakan Hujan Disertai Petir

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar warga Jakarta untuk mewaspadai potensi hujan disertai kilat petir pada Jumat (4/5).

Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E
Indonesia
Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E

"Kalau uang pinjam dari Bank DKI yang Rp 1,2 triliun itu buat track Formula E, saya akan laporkan pak, saya sebagai ketua dewan di sini. Saya akan laporkan ke Bareskrim," tegas Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/12).

Faktor yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Melesat 10,91 Persen Melebihi Nasional
Indonesia
Faktor yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Melesat 10,91 Persen Melebihi Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pertumbuhan ekonomi Jakarta melesat sebesar 10,91 persen secara year on year (YoY) di Q2-2021 melebihi catatan nasional.

Asia Alami Lonjakan Kasus COVID-19, Warga Diminta Tahan Mobilitas
Indonesia
Asia Alami Lonjakan Kasus COVID-19, Warga Diminta Tahan Mobilitas

“Hindari bepergian, paling tidak sampai pandemi benar-benar terkontrol. Kalau nanti terjadi lonjakan kasus, kasihan tenaga kesehatan akan kelelahan,” kata Menkes.

Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru

Meskipun isi dapur magmanya sedikit yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan, Semeru tetap bisa erupsi

Vaksinasi Booster Dimulai di Puskesmas Kramat Jati Jakarta Timur
Indonesia
Vaksinasi Booster Dimulai di Puskesmas Kramat Jati Jakarta Timur

Presiden Jokowi memutuskan untuk memberikan vaksinasi COVID-19 booster secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Awal Agustus Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PNS, Begini Cara Ceknya
Indonesia
Awal Agustus Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PNS, Begini Cara Ceknya

Kemenpan RB telah resmi menutup pendaftaran seleksi administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 26 Juli 2021 kemarin.

1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

DKI telah menyuntikan dosis 1 sebanyak 4.827.994 orang, sedangkan total dosis 2 mencapai 1.935.857 orang. Secara total sudah 6.763.851 dosis yang disuntik ke warga.