DPD Undang Utusan Buruh Temui Pansus UU Ciptaker Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengaku khawatir dengan masa aksi buruh yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR di tengah meningkatnya kasus harian COVID-19 varian omicron.

Pimpinan DPD berinisiatif mengundang utusan kelompok buruh untuk menemui panitia khusus undang-undang Cipta Kerja DPD yang saat ini sedang mulai mengkaji kembali pasal-pasal materi UU sapu jagad yang dianulir Mahkamah konstitusi itu.

Baca Juga

Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK

"Kami sangat memahami dan menghargai etos perjuangan menyampaikan aspirasi teman-teman Buruh atas UU Cipta Kerja, tapi situasi pandemi yang sedang meningkat menuntut kebijaksanaan dan kerjasama semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan gelombang COVID-19 ini terus berlanjut," kata Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin dalam keterangannya, Selasa (8/2).

Menurutnya, demonstrasi merupakan agenda konstitusional yang penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun jika itu dilakukan tanpa memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi, justru akan menimbulkan keresahan sosial.

"Akan lebih bijak jika rekan-rekan buruh menjumpai langsung alat kelengkapan dewan terkait legislasi UU terkait, baik di DPR RI maupun DPD RI. Saya pastikan Pansus RUU Cipta Kerja DPD RI akan membuka ruang diskusi dan dialog bagi semua kelompok masyarakat termasuk kelompok buruh," ujarnya.

Baca Juga

Ridwan Kamil Pastikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun Naik 5 Persen

Dengan segala keterbatasan kewenangan legislasinya, kata Sultan, DPD akan berupaya menampung semua masukan dan aspirasi yang ingin disampaikan. Ia mempersilakan kaum buruh berkorespondensi dengan pimpinan pansus atau bahkan pimpinan DPD.

"Bukan hanya soal RUU omnibus law, termasuk juga terkait tuntutan aspirasi lainnya yang dianggap tidak aspirasional. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya.

Sebelumnya, sejumlah elemen buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI Senin (7/2). Dua lajur di Jalan Gatot Subroto ditutup sementara.

Aksi ribuan buruh di Jabodetabek tersebut menuntut empat agenda, yakni menolak omnibus law (cipta kerja), mendukung ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), revisi UU KPK, dan mendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). (Pon)

Baca Juga

Wahidin Cabut Laporan terhadap 6 Buruh Terobos Kantor Gubernur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Agama Cek Sejumlah Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi
Indonesia
Menteri Agama Cek Sejumlah Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sempat meninjau kesiapan layanan katering untuk jemaah haji Indonesia di Madinah.

Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif
Indonesia
Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif

Menanggapi aturan tersebut, Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Wahyu Rahadi menyambut positif.

Rangkaian Kerja Jokowi di Papua
Indonesia
Rangkaian Kerja Jokowi di Papua

Sementara pada siang hari, Presiden Jokowi dan rombongan akan menuju Bandara Internasional Sentani untuk lepas landas menuju Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika.

Kasus Tanjungbalai Disebut Sulit Dimainkan karena Ditangani "Tim Taliban"
Indonesia
Kasus Tanjungbalai Disebut Sulit Dimainkan karena Ditangani "Tim Taliban"

Perkara dugaan suap jual beli jabatan yang menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangani oleh "Tim Taliban".

PKB Sebut Big Data Luhut Bisa Jadi Referensi Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
PKB Sebut Big Data Luhut Bisa Jadi Referensi Penundaan Pemilu 2024

"Big data biasanya untuk bisnis, pariwisata, kesehatan, itu juga namanya real time. Sekarang bagi PKB, big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi," jelas dia.

Tugas Gibran Semakin Berat di Balai Kota, ASN Kepala OPD Banyak Pensiun
Indonesia
Tugas Gibran Semakin Berat di Balai Kota, ASN Kepala OPD Banyak Pensiun

Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Solo banyak pensiun.

Songsong Pilpres 2024, NasDem Lirik Tiga Gubernur
Indonesia
Songsong Pilpres 2024, NasDem Lirik Tiga Gubernur

Partai NasDem sudah melirik tiga gubernur sebagai kandidat calon presiden (capres) dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Soal Pengaturan Jam Kerja, Polda Metro Jaya Tunggu Putusan Pemerintah Daerah
Indonesia
Soal Pengaturan Jam Kerja, Polda Metro Jaya Tunggu Putusan Pemerintah Daerah

Kajian dalam bentuk tertulis yang berisi faktor penyebab, dampak dan solusi saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah.

Penurunan Kasus Harian PMK Capai 97,8 Persen
Indonesia
Penurunan Kasus Harian PMK Capai 97,8 Persen

Jumlah hewan ternak terlapor sembuh PMK 357.982 ekor dan ternak yang telah divaksinasi 1.863.429 ekor.

Anies Singgung Kebijakan Larangan Motor Lewat Sudirman-Thamrin Era Ahok
Indonesia
Anies Singgung Kebijakan Larangan Motor Lewat Sudirman-Thamrin Era Ahok

Menurut Anies, kebijakan tersebut tidak memperhatikan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.