DPD Siap Pelototi 174 Pasal RUU Cipta Kerja Omnibus Law Sidang pembahasan RUU di gedung MPR/DPR/DPD RI.. (ANTARA/Imam B)

MerahPutih.com - Anggota Tim Kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Hasan Basri mengungkapkan sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law tersebut yang akan menjadi fokus perjuangan DPD. Sebab, pasal-pasal tersebut melucuti sejumlah kewenangan daerah.

“Sedikitnya ada 174 pasal yang akan kami pelototi,” kata Hasan usai mengikuti Rakor DPD RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/8) malam.

Dicontohkan Hasan, tentang pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga

Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024

Kemudian perizinan berusaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan NSPK dan norma (tenggat) waktu yang ditetapkan, pelaksanaan perizinan berusaha diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, pelaksanaan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Prioritas Pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat.

“Jadi daerah nanti hanya penonton dari investasi-investasi besar yang masuk. Sama sekali bukan regulator,” ujar Senator asal Kalimantan Utara ini.

Demo buruh tolak Omnibus Law beberapa waktu yang lalu
Demo buruh tolak Omnibus Law beberapa waktu yang lalu (Foto: antaranews)

Baca Juga

DPR Tak Targetkan Kapan Sahkan RUU Omnibus Law

Belum lagi, lanjut Hasan, pasal-pasal krusial mengenai pertanahan, tata ruang, administrasi perizinan, administrasi pemerintahan dan lainnya.

“RUU Ciptakerja dengan metode Omnibus Law ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena sangat dipaksakan dengan alasan reformasi birokrasi,” tegas dia.

Untuk itu, Wakil Ketua Komite II DPD itu meminta unsur masyarakat dan pemerintah di daerah proaktif menyuarakan dan memberikan masukan kepada Timja DPD sebagai landasan dalam penyempurnaan usulan yang akan disampaikan oleh DPD.

“Selama ini DPD RI sebagai wakil daerah sudah melakukan berbagai macam upaya. Tetapi pemerintah daerah masih banyak yang pasif dalam menanggapi RUU ini,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Puluhan Orang Ditangkap dalam Demo RUU HIP dan Omnibus Law di DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bangun Tugu Sepeda Seharga Rp800Juta, Pemprov DKI Dapat Dana dari Pihak Ketiga
Indonesia
Bangun Tugu Sepeda Seharga Rp800Juta, Pemprov DKI Dapat Dana dari Pihak Ketiga

Pembangunan tugu sepeda menunjujan keberpihakan Pemerintah DKI terhadap pesepeda

Sidak ke Bioskop Tunjungan Plaza, Walkot Surabaya Imbau Penonton Patuhi Prokes
Indonesia
Sidak ke Bioskop Tunjungan Plaza, Walkot Surabaya Imbau Penonton Patuhi Prokes

“Saya minta tolong betul ya mas, jika misalnya ada pengunjung yang melepas atau memelorot maskernya, tolong langsung ditegur, tolong dijaga prokesnya dengan baik,” kata Eri

Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara

"Saya liat Ali Maulana setelah difit and proper itu dia bisa menjawab semua," ujar Prasetyo

Kasus COVID-19 di DKI Terus Meroket, Masyarakat Diminta Rayakan Tahun Baru di Rumah
Indonesia
Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok
Indonesia
Klaster Xinjiang Menurun, Berikut Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 Tiongkok

Kasus penularan lokal virus corona jenis baru (COVID-19) di Tiongkok menurun ke angka terendah dalam satu bulan terakhir.

Ada Potensi 'Wabah Ganda', Anak-Anak Diminta Segera Imunisasi
Indonesia
Ada Potensi 'Wabah Ganda', Anak-Anak Diminta Segera Imunisasi

Dalam konteks saat ini, imunisasi secara lengkap pada anak dapat meningkatkan kekebalan tubuh

Rajin Cuci Tangan Turunkan Penularan Corona hingga 35 Persen
Indonesia
Rajin Cuci Tangan Turunkan Penularan Corona hingga 35 Persen

perilaku rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menurunkan risiko penularan virus COVID-19 mencapai 35 persen.

Polri Belum Mampu Tangkap Djoko Tjandra, KPK Diminta Turun Tangan
Indonesia
Polri Belum Mampu Tangkap Djoko Tjandra, KPK Diminta Turun Tangan

Perlu lintas intstitusi agar kasus tersebut dapat dilihat secara terang.

Dianggap Ubah Fungsi RTH, PDIP Minta Jakpro Bongkar Bangunan Kuliner di Pluit
Indonesia
Dianggap Ubah Fungsi RTH, PDIP Minta Jakpro Bongkar Bangunan Kuliner di Pluit

Gembong pun memberikan waktu selambat-lambatnya pembokaran pada Jakpro pada akhir bulan Juni 2020 ini.

Pemeriksaan SIKM di Beberapa Pos Bikin Ruas Jalan Tol Macet
Indonesia
Pemeriksaan SIKM di Beberapa Pos Bikin Ruas Jalan Tol Macet

Check point penyekatan kendaraan yang hendak masuk wilayah Jakarta tersebar di 11 titik di wilayah