DPD Sebut RUU Daerah Kepulauan Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia High Level Meeting Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan dengan DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengatakan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belum berpihak kepada wilayah kepulauan. Untuk itu, DPD memandang RUU Daerah Kepulauan perlu didorong karena sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Selama ini alokasi transfer anggaran masih dari pusat ke daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk, pemulihan tata kelola wilayah, dan terutama wilayah. Maka DPD memandang RUU Daerah Kepulauan sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan,” ujar La Nyalla saat membuka acara high level meeting bersama Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10).

La Nyalla melanjutkan, hadirnya RUU Daerah Kepulauan diharapkan aksebilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Ia mencontohkan seperti pendidikan dan kesehatan yang baik, serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud.

Baca Juga:

UU Daerah Kepulauan Diyakini Dongkrak Perekonomian

“RUU usul inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Hingga saat ini belum ada pembahasan di DPR RI setelah Presiden RI mengeluarkan surat presiden pada bulan Mei 2020 yang menugaskan beberapa kementerian membahas RUU ini,” tutur senator asal Jawa Timur itu.

La Nyalla menjelaskan bahwa DPD RI berharap dukungan dari pemerintah daerah kepulauan dan para akademisi dapat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hal itu bertujuan agar segera melaksanakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan dan disahkan, mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini mengakibatkan turunnya aktivitas perekonomian, khususnya di daerah kepulauan.

“Kami berharap percepatan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU sehingga menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan,” ujarnya.

Ilustrasi daerah kepulauan. (Foto:  ANTARA/HO-KKP)
Ilustrasi daerah kepulauan. (Foto: ANTARA/HO-KKP)

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, RUU Daerah Kepulauan sudah selesai dibahas DPD RI dan sudah diserahkan ke Baleg DPR RI. Namun sampai saat ini, belum ada pembahasan lanjutan dari DPR RI.

“Sayangnya sampai saat ini pansus di DPR juga belum dibentuk, padahal sudah mau dibahas secara tripartit,” terangnya.

Nono menambahkan, kondisi pembangunan saat ini setelah 76 tahun merdeka terjadi disparitas misalnya Pulau Jawa dan luar, kawasan timur dan barat, serta basis kepulauan atau bukan. Alhasil, terjadi kesenjangan atau ketimpangan yang cukup jauh.

“Strategi pembangunan kita perlu dikoreksi maka kita lihat saat ini kawasan timur Indonesia menjadi daerah termiskin,” tuturnya.

Senator asal Maluku itu juga mencontohkan untuk di daerah pemilihannya, anggarannya lebih kecil dari salah satu kabupaten di Jawa. Maka tidak salah bila dicap sebagai daerah tertinggal, terbelakang, termiskin, bahkan terlupakan.

“Tidak salah bila kawasan timur Indonesia dicap sebagai daerah tertinggal, terbelakang, termiskin, dan bahkan terlupakan,” paparnya.

Baca Juga:

Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan RUU Daerah Kepulauan tidak hanya mencakup daerah provinsi kepulauan yang berjumlah delapan provinsi. Melainkan mencakup 86 daerah kabupaten/kota kepulauan.

“Dari 86 daerah kabupaten/kota kepulauan tersebut, sebagian besar adalah bagian dari delapan provinsi anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Selebihnya adalah daerah kabupaten/kota yang tidak tergabung dalam anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan,” imbuhnya.

Pakar Maritim Basilio Diaz Araujo menambahkan, sejauh ini UU yang lama hanya menyangkut masalah konsep darat. Sementara untuk konsep laut dan daerah kepulauan belum banyak refleksi dalam UU kita.

“Memang perlu kita atur pembagian wilayah laut atau daerah kepulauan karena masih jarang. Kita perlu memikirkan konsep-konsep ini bersama,” ucapnya. (Pon)

Baca Juga:

Anak Buah Anies Bersurat ke Sandi Minta Wisata Kepulauan Seribu Dibuka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenhub Buka Rute Pelayaran Banyuwangi - Lombok
Indonesia
Kemenhub Buka Rute Pelayaran Banyuwangi - Lombok

Rute pelayaran anyar ini, diharapkan efektif mengurangi kepadatan lalu lintas, mengingat para wisatawan atau masyarakat tidak perlu menggunakan jalur darat.

Tiga Lokasi Wisata di DIY Kembali Dibuka, Cek Syarat Masuknya
Indonesia
Tiga Lokasi Wisata di DIY Kembali Dibuka, Cek Syarat Masuknya

Destinasi wisata tersebut adalah Taman Wisata Merapi Park di Kabupaten Sleman, Seribu Batu Songgo Langit dan Pinus Pengger di Kabupaten Bantul.

Pemkot Bandung Pastikan Atlet Peparnas XVI Papua Dapat Kadeudeuh
Indonesia
Pemkot Bandung Pastikan Atlet Peparnas XVI Papua Dapat Kadeudeuh

"Kadeudeuh layak diberikan kepada atlet berprestasi. Karena mereka telah berkontribusi membantu Jabar meraih juara umum di PON. Termasuk para atlet Peparnas juga," kata Yana.

Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin
Indonesia
Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini memberitahukan informasi ini melalui akun Twitter-nya, Minggu (30/5) malam.

Dapat Bisikan Gaib, Orang Tua di Gowa Tega Congkel Mata Anak Kandungnya
Indonesia
Dapat Bisikan Gaib, Orang Tua di Gowa Tega Congkel Mata Anak Kandungnya

Kasus pencongkelan mata yang dilakukan satu keluarga terhadap bocah perempuan berinisial AP (6) di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Kubu AHY: Di Bulan Puasa, Gerombolan Moeldoko Bohong Lagi!
Indonesia
Kubu AHY: Di Bulan Puasa, Gerombolan Moeldoko Bohong Lagi!

“Semakin memalukan, di bulan puasa gerombolan Moeldoko dan Jhoni Allen bohong lagi," kata Mehbob kepada wartawan, di PN Jakpus, Selasa (20/4).

Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Jaringan Teroris di Indonesia

Herman mengapresiasi kesigapan polisi

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun
Indonesia
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun

Penyelidikan kasus tewasnya pemimpin redaksi (pemred) media online, Mara Salem Harahap mulai menemui titik terang. Kepolisian mengklaim menangkap terduga pelaku pembunuh Mara.

ASN dan Anggota TNI-Polri Segera Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
ASN dan Anggota TNI-Polri Segera Terima Vaksin COVID-19

Ia mengungkapkan, setelah vaksinasi COVID-19 bagi seluruh tenaga kesehatan selesai baru akan berlanjut bagi para ASN, TNI, Polri, dan pelayan publik lainnya.

Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati angkat suara perihal polemik pembelian lahan pemakaman khusus COVID-19 yang mencapai Rp185 miliar.