DPD RI Sarankan Pembangunan di IKN Tidak Tergesa-gesa IKN Nusantara. (ANTARA /novi abdi)

MerahPutih.com - Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur direncanakan mulai tahun ini.

Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, mengingatkan pemerintah pusat melalui Otorita Ibu Kota Negara, tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembangunan di lokasi IKN Nusantara.

Baca Juga:

Jokowi dan Presiden UEA Bahas Kerja Sama Investasi di IKN

"Otorita harus memahami betul kondisi dari wilayah-wilayah yang akan disiapkan menjadi IKN," kata dia, dikutip dari Antara, Rabu (6/7).

"Jangan sampai pembangunan kota cerdas yang direncanakan di IKN Nusantara, justru menimbulkan kesenjangan, termasuk dengan daerah lain di Pulau Kalimantan," ucapnya.

Menurut gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan di lokasi IKN Nusantara. Mulai dari faktor sosiologis dan penyiapan sumber daya manusia yang unggul di wilayah sekitar, serta lainnya.

Ia mengatakan konsep kota cerdas mesti didukung kehadiran warga yang cerdas juga, dan yang harus menjadi paradigma utama adalah, pembangunan IKN ini menjadi bagian dari upaya Indonesia menuju tahun emas 2045 bagi Indonesia.

Baca Juga:

Putin Ingin Rusia Terlibat Dalam Proyek Nuklir dan Kereta Api IKN

"Jadi, perlu didorong adanya rancangan besar yang komprehensif dalam proses mewujudkan pembangunan di IKN Nusantara itu," kata dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya memiliki kehati-hatian tinggi dalam membangun infrastruktur di lokasi IKN Nusantara, sebab tanah di lokasi IKN merupakan bekas berbagai kegiatan eksplorasi tambang, HPH, hingga hutan tanaman industri.

Ia mengatakan, dari pengawasan dan penyerapan informasi yang dilakukan DPD, diketahui bahwa Pemprov Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6/2020 tentang pengendalian peralihan, penggunaan tanah, dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga. Juga telah dijelaskan terkait pengambilan alih aset wilayah Kesultanan Kutai pada 1960 yang lalu.

"Hal ini perlu dikaji pemerintah dan dipastikan payung hukumnya telah jelas. Kami di DPD terus berkontribusi untuk pemenuhan aspek tata ruang di IKN," kata dia. (*)

Baca Juga:

Pembangunan Istana Negara di IKN Masuk Tahap Lelang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan di Perbatasan Darat, Laut, dan Udara
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan di Perbatasan Darat, Laut, dan Udara

Kebijakan karantina bagi warga negara Indonesia yang mau masuk kembali mutlak dilakukan

Rusia dan Ukraina Mulai Bicarakan Pembukaan Ekspor Gandum
Dunia
Rusia dan Ukraina Mulai Bicarakan Pembukaan Ekspor Gandum

Para diplomat mengatakan rincian rencana yang sedang dibahas mencakup kapal-kapal Ukraina yang memandu kapal pembawa gandum masuk-keluar melalui perairan pelabuhan yang dipasangi ranjau,

Masih Level III, Kubah Lava Barat Daya Gunung Merapi Turun 2 Meter
Indonesia
Masih Level III, Kubah Lava Barat Daya Gunung Merapi Turun 2 Meter

Volume kubah lava barat daya tercatat sebesar 1.615.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.948.000 meter kubik.

Anies Klaim Telah Perbaiki Kualitas Udara Jakarta Sebelum Putusan PN Jakpus
Indonesia
Anies Klaim Telah Perbaiki Kualitas Udara Jakarta Sebelum Putusan PN Jakpus

Pemprov DKI Jakarta mengaku telah memperbaiki udara di ibu kota sebelum adanya vonis bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ihwal polusi.

Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji
Indonesia
Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji

"Untuk masalah tilang ini masih menjadi kajian kita. Intinya, kami bisa menggunakan tilang, kita juga lihat rambu-rambunya karena memang ganjil genap ditandai dengan rambu jalan," kata Sambodo

Gibran Jadi Kandidat yang Dipertimbangkan Maju di Pilkada Gubernur 2024
Indonesia
Gibran Jadi Kandidat yang Dipertimbangkan Maju di Pilkada Gubernur 2024

Spanduk dukungan capres-cawapres, Puan Maharani-Gibran Rakabuming Raka bermunculan di Solo.

Relawan Jokowi Laporkan Pelapor Gibran ke Polda Metro
Indonesia
Relawan Jokowi Laporkan Pelapor Gibran ke Polda Metro

Relawan Jokowi Mania (JoMan) resmi melaporkan seorang dosen UB ke Polda Metro Jaya.

KPU Pakai Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024, Ini Alasannya
Indonesia
KPU Pakai Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024, Ini Alasannya

"Masih digunakan, saya pastikan masih digunakan," kata Ketua KPU Hasyim Asyari

COVID-19 Naik lagi, Jokowi Wajibkan Kembali Pemakaian Masker
Indonesia
COVID-19 Naik lagi, Jokowi Wajibkan Kembali Pemakaian Masker

Kepala Negara mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan tetap hati-hati.

Pengerjaan Sirkuit Formula E Dimulai Januari 2022, Target Tiga Bulan Rampung
Indonesia
Pengerjaan Sirkuit Formula E Dimulai Januari 2022, Target Tiga Bulan Rampung

Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro, Widi Amanasto mengatakan, pengerjaan sirkuit Formula E akan dimulai pada bulan Januari 2022 dan ditargetkan tampung dalam waktu tiga bulan.