Headline
DPD RI Nilai BPJS Gagal Selesaikan Persoalan Kesehatan Masyarakat Para pimpinan DPD RI memberikan keterangan pers terkait putusan MK (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komite III DPD RI memandang permasalah BPJS Kesehatan seakan tak ada habisnya. Sejak mulai beroperasi pada 2014 lalu, Permasalahan BPJS Kesehatan selalu berputar yaitu dari segi pelayanan rumah sakit, kepesertaan, dan biaya operasional.

“Masalah BPJS Kesehatan memang sering timbul saat kami reses dan persoalannya itu-itu saja. Artinya BPJS Kesehatan gagal untuk memberikan harapan kepada masyarakat,” ucap Anggota Komite III Mohammad Nabil saat RDP membahas Permasalahan BPJS di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/9).

Dia menceritakan bahwa sebelumnya ketika masih Askes, Jamkesmas, atau Jamsostek (ketenagakerjaan) masalah seperti saat ini jarang terdengar. Namun ketika dilebur menjadi BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan permasalahan tersebut terus berlarut-larut.

“Memang ini ada kesalahan political will dari pemerintah. Maka harus ada kesungguhan atau keseriusan dari pemerintah apalagi BPJS saat ini sifatnya adalah wajib,” tegas Anggota DPD asal Kepri ini.

BPJS Kesehatan
Logo BPJS Kesehatan. Foto: Wikipedia

Senada dengan Nabil, Anggota DPD Provinsi Banten Ahmad Sadeli Karim menambahkan pemerintah seharusnya bisa serius menghadapi permasalahan BPJS. Sehingga masyarakat tidak merasa kecewa dengan BPJS.

“Jika BPJS bisa dipercaya pemerintah harusnya bisa meng-cover semua peserta menjadi kelas satu. Untuk masyarakat yang mampu bisa kerumah sakit swasta,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany menjelaskan iuran wajib yang setara pajak penghasilan harus dikelola oleh badan publik dan transparan.

“Tentunya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran iuran merupakan kepatuhan semua pihak,” papar dia.

Selain itu, pola berfikir ‘pejabat’ juga harus dirubah. Karena layanan kesehatan sebagai hak setiap orang dan kewajiban negara belum dipahami serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pebajat.

“Contohnya belanja kesehatan masih rendah (kurang dari 5 persen PDB). Bahkan sampai saat ini pemerintah tidak mau tambah belanja kesehatan sesuai kebutuhan,” ulas Hasbullah.

Hasbullah menyarankan untuk jangka pendek agar pemerintah tutup kekurangan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp 20-30 triliun per tahun. Hal itu guna menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan.

“Jangan meremehkan hak rakyat. Ketimbang tambah subsidi BBM/listrik yang kurang tepat saaran, ketika harga BBM naik,” tegasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sempat Dukung Jokowi, Edy Rahmayadi Akhirnya Pilih Netral di Pilpres 2019

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta
Indonesia
Ini Kata PKS Soal Penerapan PPKM di Jakarta

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar PSBB atau PPKM agar aturan tersebut berjalan efektif dalam menurunkan angka kasus COVID-19.

Periksa Yoory, KPK Dalami Kesepakatan Khusus Terkait Korupsi Lahan DKI
Indonesia
Periksa Yoory, KPK Dalami Kesepakatan Khusus Terkait Korupsi Lahan DKI

KPK mendalami kesepakatan khusus antara Yoory Corneles dengan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

Varian B.1.1.529 Dikenal Ganas, Pemerintah Diminta Waspadai Pendatang dari Afrika
Indonesia
Varian B.1.1.529 Dikenal Ganas, Pemerintah Diminta Waspadai Pendatang dari Afrika

Pemerintah perlu mewaspadai munculnya varian baru virus COVID-19 di Afrika Selatan yang disebut B.1.1.529 atau Bostwana.

Pemprov DKI Menang Kasasi, Anies Didesak Segera Lelang ERP
Indonesia
Pemprov DKI Menang Kasasi, Anies Didesak Segera Lelang ERP

Pemprov DKI Jakarta memenangkan kasasi kasus lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik melawan PT Bali Towerindo setelah sebelumnya kalah di tingkat pengadilan tinggi.

Kemenkes Kirim 1,7 Juta Alat Tes COVID-19 ke 98 Kabupaten/Kota
Indonesia
Kemenkes Kirim 1,7 Juta Alat Tes COVID-19 ke 98 Kabupaten/Kota

Sebanyak 1,7 juta alat rapid test antigen akan diberikan untuk fokus pelaksanaan pelacakan (tracing) kasus COVID-19 di 98 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM mikro.

Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Senang Dulu Kuartal III Anjlok
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Senang Dulu Kuartal III Anjlok

Hal yang wajar petumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun ini bisa naik 7 persen, dibandingkan dengan kuartal ke II tahun 2020 lalu.

Max Sopacua Sebut Moeldoko Calon Kuat Ketum di KLB
Indonesia
Max Sopacua Sebut Moeldoko Calon Kuat Ketum di KLB

Moeldoko merupakan sosok yang menjadi calon kuat untuk menduduki kursi ketua umum pada Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara.

Paslon yang Tidak Puas Hasil Rekapitulasi Silakan Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Paslon yang Tidak Puas Hasil Rekapitulasi Silakan Tempuh Jalur Hukum

"Paslon silakan gunakan jalur-jalur hukum. Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain," kata Abhan

Taman Pintar Yogyakarta Segera Dibuka untuk Wisatawan
Indonesia
Taman Pintar Yogyakarta Segera Dibuka untuk Wisatawan

Tempat wisata edukasi di Kota Yogyakarta, Taman Pintar akan dibuka kembali untuk wisatawan. Pembukaan dilakukan usai Taman Pintar mendapat izin uji coba operational dari pemerintah pusat.

Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme
Indonesia
Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme

Mabes Polri bakal mengenakan UU Antiterorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).