DPD RI Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani Wabah PMK Jelang Idul Adha Petugas memeriksa kesehatan hewan ternak di tengah wabah penyakit mulut dan kuku. ANTARA/HO-Kementerian Pertanian

MerahPutih.com - Pemerintah diminta bergerak cepat memutus penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) sebelum Idul Adha. Sebab, Idul Adha bisa memacu pergerakan ekonomi masyarakat sehingga tidak boleh terganggu.

"Penanganan penyakit PMK yang menyerang hewan ternak tergolong lambat. Tentu hal ini sangat disayangkan. Karena momen Idul Adha biasanya terjadi peningkatan penjualan hewan ternak untuk kurban yang sebenarnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, Senin (4/7).

Baca Juga:

Anies Pastikan Hewan Kurban Pasokan dari Luar Jakarta Aman dari PMK

Menurut LaNyalla, bangsa ini sudah banyak mengalami berbagai masalah yang ekstra ordinary, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Dari berbagai permasalahan tersebut, bangsa ini seharusnya mampu mengambil pelajaran yang kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi.

"Kita semua berhasil keluar dari pandemi COVID-19 dengan baik. Jadi semestinya kita mampu menangani berbagai kasus luar biasa seperti serangan penyakit PMK dengan mudah," ujarnya.

LaNyalla juga mendorong agar kasus tersebut dijadikan landasan dan evaluasi bagi industri peternakan dan sektor-sektor penunjang lainnya sehingga pemerintah mempunyai standar penanganan yang tepat jika menghadapi serangan serupa.

Langkah-langkah mengatasi wabah PMK, kata LaNyalla, bisa mencontoh penanganan pandemi COVID-19. Yakni mengintegrasikan sejumlah lembaga di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bergerak dengan berbasiskan pengetesan.

Baca Juga:

BNPB Tetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK, Berikut 6 Poin Pentingnya

"Pengetesan hewan ternak dari paparan PMK mesti dimasifkan, kemudian diiringi juga dengan percepatan vaksinasi. Ketika hewan-hewan ternak dimobilisasi untuk dijual sebagai hewan kurban, diperlukan kesigapan karantina dan pengetesan hewan ternak di tiap tahapan pemindahan," tutur LaNyalla.

Ia berharap pemerintah daerah berperan aktif dalam memastikan prosedur pencegahan dan pengobatan PMK dipatuhi peternak dan pedagang.

"Karena hanya dengan pengetesan yang kerap dan masif, pencegahan penularan menjadi lebih efektif. Kita berharap pemerintah mampu segera menghentikan wabah PMK," katanya.

Pemerintah melalui BNPB telah menetapkan status penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sebagai keadaan tertentu darurat.

Data resmi pemerintah menyebutkan penyakit yang terutama menjangkiti ternak sapi tersebut telah menulari tidak kurang dari 298.474 hewan ternak di 223 kabupaten/kota. Wilayah penyebaran PMK sudah menjangkau setidaknya 19 provinsi.(Pon)

Baca Juga:

MUI Tegaskan Hewan Bergejala Ringan PMK Sah untuk Kurban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertamina Batasi Pembelian Solar Subsidi di Kalimantan
Indonesia
Pertamina Batasi Pembelian Solar Subsidi di Kalimantan

Kartu Kendali itu diberikan kepada setiap konsumen solar subsidi, berisi terutama nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraannya.

Ancol Tidak Akan Gelar Acara Perayaan Tahun Baru 2022
Indonesia
Ancol Tidak Akan Gelar Acara Perayaan Tahun Baru 2022

Libur Natal, ada 18 ribu pengunjng yang masuk kawasan Ancol. Area pantai masih yang paling banyak dikunjungi.

Minta Jokowi Abaikan Suara yang Perkeruh Suasana, Prabowo: Kita Sudah di Jalan Benar
Indonesia
Banjir Bandang di Kota Batu, 1 Orang Meninggal, 21 Rumah Rusak
Indonesia
Banjir Bandang di Kota Batu, 1 Orang Meninggal, 21 Rumah Rusak

Satu orang tercatat menjadi korban meninggal dunia, yang merupakan warga RT 6 RW 4, Dusun Sambong, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, atas nama Wiji, berjenis kelamin perempuan.

KPK Lelang Tanah dan Bangunan dari Perkara Tubagus Chaeri Wardana
Indonesia
KPK Lelang Tanah dan Bangunan dari Perkara Tubagus Chaeri Wardana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang dua bidang tanah yang berkaitan dengan perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dua bidang tanah itu berada di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

KPK Kembangkan Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Korupsi Bansos COVID-19

KPK menyatakan tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) COVID-19 pada Kementerian Sosial (Kemensos).

Kota Tangerang Persiapkan Pelonggaran Aturan PPKM Level 1
Indonesia
Kota Tangerang Persiapkan Pelonggaran Aturan PPKM Level 1

Kota Tangerang dinyatakan masuk dalam PPKM Level 1 , setelah menurunnya jumlah kasus penularan COVID-19 .

Ketua DPD RI Apresiasi Sikap Tegas Kapolri di Kasus Brigadir J
Indonesia
Ketua DPD RI Apresiasi Sikap Tegas Kapolri di Kasus Brigadir J

Tindakan tegas Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam menuntaskan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J mendapat apresiasi dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti.

DPR Minta Masukan Ahli Kesehatan dan Masyarakat soal Ganja untuk Medis
Indonesia
DPR Minta Masukan Ahli Kesehatan dan Masyarakat soal Ganja untuk Medis

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mengatakan, akan meminta masukan pakar dan masyarakat terkait adanya usulan penggunaan ganja untuk medis dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pendirian Universitas SiberMU untuk Dukung Masyarakat Melek Digital
Indonesia
Pendirian Universitas SiberMU untuk Dukung Masyarakat Melek Digital

Haedar mengatakan Universitas SiberMu merupakan mandat negara kepada Muhammadiyah untuk mengisi ruang baru sebagai irisan dari Revolusi Industri 4.0.