DPD RI Kritik Kata 'Seharusnya' Harga Pertalite Versi Dirut Pertamina Arsip - Dirut Pertamina Nicke Widyawati saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. (AntaraFoto)

MerahPutih.com - Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati telah merilis ke publik harga Pertalite yang seharusnya dijual Rp. 17.200 per liter jika tanpa subsidi. Langkah orang nomor satu di Pertamina menuai kritik publik, salah satunya dari Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.

Menurut LaNyalla, jika menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga ‘seharusnya’ tidak miskin, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, bila dikelola sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Baca Juga

Dewas KPK Minta Klarifikasi Bos Pertamina soal Fasilitas Nonton MotoGP Lili Pintauli

“Jangan lagi pakai kata ‘seharusnya’, karena kalau pakai kata ‘seharusnya’, maka semua hal juga harus pada posisi ‘seharusnya’. Termasuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, seharusnya tidak berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Rabu (13/7).

LaNyalla juga menyoroti penghasilan direksi dan komisaris Pertamina yang sebulan bisa mencapai miliaran rupiah, juga ‘seharusnya’ dikurangi jika dibanding dengan data yang menyatakan bahwa 150-an juta penduduk Indonesia berpenghasilan Rp. 30 ribu per hari.

“Data yang dirilis ekonom Anthony Budiawan jelas menyebut masih ada 150 juta lebih penduduk Indonesia dengan penghasilan 30 ribu rupiah per hari. Inikan juga ‘seharusnya’ meningkat, jika kita bicara menggunakan kata ‘seharusnya’,” beber LaNyalla.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: DPD)

Oleh karena itu, lanjutnya, membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jangan bandingkan harga BBM dengan negara yang pendapatan per kapitanya jauh berbeda. Atau membandingkan dengan negara yang public transport-nya sudah beres.

LaNyalla meminta Pertamina fokus saja mengurangi biaya ‘kemahalan’ dalam due process business-nya. Sehingga menjadi lebih efisien. Dan jangan selalu menutupi business lost dengan dalih business judgment bukanlah sebuah kesalahan.

Terhadap kebijakan B-30, LaNyalla berharap Pertamina berani menolak jika memang tidak efisien dari segi bisnis. Jangan hanya untuk menyerap CPO pengusaha Sawit kesulitan masuk pasar Eropa, maka disubsidi menjadi program B-30.

Baca Juga:

Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Terbaru Penerima BBM Subsidi

“Sebab kalau nyata-nyata menguntungkan, sudah pasti kita bisa naikkan menjadi B-50 atau B-100. Tetapi ternyata kan B-100 menjadi lebih mahal dari solar murni yang diolah dari crude oil,” tutup mantan Ketum PSSI itu.

Seperti diberitakan, Nicke menyebutkan, jika mengikuti harga pasar, seharusnya Pertalite dijual Rp 17.200 per liter. Sedangkan harga solar campuran minyak sawit atau biodiesel (B30) seharusnya Rp 18.150 per liter.

Sementara saat ini, Pertamina menjual bensin dengan oktan 90 ini di harga Rp 7.650 per liter. Dan menjual Bio Diesel di harga Rp 5.150 per liter. Dengan kata lain, setiap liter Pertalite disubsidi negara Rp 9.550 per liternya. Sedangkan B-30 disubsidi Rp 13.000 per liternya. (Pon)

Baca Juga:

Pertamina Ungkap Alasan Kembali Naikkan Harga BBM dan Elpiji Nonsubsidi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kondisi Kesehatan Pilot Citilink sebelum Dinyatakan Meninggal Dunia
Indonesia
Kondisi Kesehatan Pilot Citilink sebelum Dinyatakan Meninggal Dunia

"Sebelum melakukan penerbangan, Citilink Indonesia telah melakukan prosedur pengecekan kesehatan kepada seluruh crew yang bertugas dan dinyatakan fit atau laik terbang," kata Dewa Kadek

KPK Amankan Mata Uang Asing dari OTT di MA
Indonesia
KPK Amankan Mata Uang Asing dari OTT di MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak terkait dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Perwira Polisi Terluka Saat Amankan Demo Penolakan Pemekaran Wilayah
Indonesia
Perwira Polisi Terluka Saat Amankan Demo Penolakan Pemekaran Wilayah

Aksi demonstrasi ini sendiri digelar oleh sejumlah mahasiswa Papua sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemekaran Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi.

Puluhan ODGJ di Griya PMI Solo Terpapar COVID-19
Indonesia
Puluhan ODGJ di Griya PMI Solo Terpapar COVID-19

Kasus COVID-19 menyerang Griya PMI Solo, Jawa Tengah. Dari 104 penghuni sebanyak 66 orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ikut terpapar Corona.

Sikapi Dunia Barat, Putin Perintahkan Kekuatan Nuklir Disiagakan
Dunia
Sikapi Dunia Barat, Putin Perintahkan Kekuatan Nuklir Disiagakan

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para kepala pertahanan untuk menyiagakan "kekuatan pencegahan", pada Minggu (27/2), yang meliputi persenjataan nuklir negara tersebut.

Luhut Sebut Sawit Jatuh karena Ukraina, Anggota DPR: Jangan Buang Badan
Indonesia
Luhut Sebut Sawit Jatuh karena Ukraina, Anggota DPR: Jangan Buang Badan

Luhut Binsar Panjaitan diminta tidak "buang badan" soal anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).

Jelang Mudik Lebaran, Airlangga Klaim Imunitas Warga Indonesia Capai 90 Persen
Indonesia
Jelang Mudik Lebaran, Airlangga Klaim Imunitas Warga Indonesia Capai 90 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian program vaksinasi dosis satu adalah 94,81 persen dan dosis dua mencapai 77,55 persen.

SBY Bertemu Surya Paloh Selama 3 Jam, Bahas Pilpres 2024
Indonesia
SBY Bertemu Surya Paloh Selama 3 Jam, Bahas Pilpres 2024

Pertemuan berlangsung selama tiga jam, dari pukul 19.00 hingga 22.00 WIB.

MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu
Indonesia
MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Partai Gelora.

Jokowi Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berjalan
Indonesia
Jokowi Pastikan Program Kartu Prakerja Tetap Berjalan

Jokowi memastikan program Kartu Prakerja akan tetap berjalan meski ia tak lagi menjabat sebagai presiden.