DPD RI Jajaki Peluang Lowongan Pekerja Formal di Arab Saudi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kiri) tiba di Madinah, Arab Saudi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pimpinan DPD RI terbang ke Arab Saudi untuk memastikan informasi bahwa negara tersebut membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan sudah seharusnya Indonesia mengirimkan tenaga formal mengingat besarnya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia.

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Isu Aliran Dana Korupsi CPO Mengalir ke Parpol Diusut Tuntas

"kami juga ingin memastikan informasi bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia," ucapnya (9/5).

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad pun menyambut kedatangan rombongan DPD RI. Menurut Dubes, pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi.

Kuota yang dibuka mencapai sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

"Memang benar informasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut," jelas Dubes Aziz.

Baca Juga:

Ketua DPD Ajak Masyarakat Kawal Proses Hukum Mafia Minyak Goreng

Selama ini, tambah Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

"Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia," ujar Aziz.

Dalam kunjungan itu, Ketua DPD RI didampingi oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair, Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan, dan senator Lampung Bustami Zainudin. (*)

Baca Juga:

Ketua DPD: Kasus Korupsi Impor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tegaskan Surat Minta Rp 7 Juta untuk Buka Blokir Rekening Palsu
Indonesia
KPK Tegaskan Surat Minta Rp 7 Juta untuk Buka Blokir Rekening Palsu

KPK menegaskan tidak pernah menerbitkan surat permintaan uang untuk membuka pemblokiran terhadap rekening yang disita.

Ratusan Warga Sekitar IKN Ikut Pelatihan Konstruksi
Indonesia
Ratusan Warga Sekitar IKN Ikut Pelatihan Konstruksi

1.535 peserta pelatihan calon tenaga kerja konstruksi proyek pembangunan IKN Nusantara yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penambahan Kasus COVID-19 Hari Ini di Atas 500
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Hari Ini di Atas 500

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.264.669 kasus.

Kuota Upacara Hari Kemerdekaan di Grahadi Jawa Timur Sudah Terpenuhi
Indonesia
Kuota Upacara Hari Kemerdekaan di Grahadi Jawa Timur Sudah Terpenuhi

Nantinya, undangan bagi pendaftar yang tinggal di luar kawasan Gerbang Kertasusila akan dikirim ke alamat masing-masing.

Inflasi Oktober Disumbang Kenaikan Harga Bensin dan Angkutan
Indonesia
Inflasi Oktober Disumbang Kenaikan Harga Bensin dan Angkutan

Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate menjadi 4,75 persen karena memandang terdapat potensi kenaikan permintaan masyarakat.

Kapolri Beberkan Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs
Indonesia
Kapolri Beberkan Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur negeri sipil (ASN) Korps Bhayangkara.

DPR Desak Pemerintah Awasi Ketat  Penyaluran Solar Subsidi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Awasi Ketat Penyaluran Solar Subsidi

Kelangkaan solar terjadi karena disparitas harga yang jauh antara solar subsidi dan non-subsidi.

Menteri Investasi Akui Negara Belum Maksimal Urus UMKM
Indonesia
Menteri Investasi Akui Negara Belum Maksimal Urus UMKM

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengakui, bahwa negara masih belum maksimal mengurus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anies Sebut Bagian dari Proses Normal
Indonesia
Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anies Sebut Bagian dari Proses Normal

NTB PPKM Level 1, MotoGP Siap Digelar "Kita kan pernah mengalami, fase di mana kita berada di level 4, pernah berada di level 1, jadi ini bagian dari proses normal," ujar Anies di Jakarta, Selasa (8/3).

Prabowo Resmi Buka Rapimnas Partai Gerindra
Indonesia
Prabowo Resmi Buka Rapimnas Partai Gerindra

“Dengan mengucapkan bismillah Rapimnas Partai Gerindra tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Prabowo