DPD Minta PHK Kepada Pekerja Terdampak COVID-19 Harus Sesuai UU Ilustrasi - Aksi buruh menentang PHK massal akibat anjloknya nilai rupiah. ( Foto: Antara)

Merahputih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja sebagai dampak pandemi COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat kuat dalam melindungi hak-hak pekerja, terutama berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja," kata Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Sutrisno dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Baca Juga:

COVID-19 Masih Jadi Ancaman, PT KAI Perpanjang Pengembalian Tiket Kereta

Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat syarat dan prosedur bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang wajib diikuti. Senator dari Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah pemutusan hubungan kerja sepihak dan tanpa pesangon.

"Setiap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja pada prinsipnya harus dirundingkan bersama menyangkut pemenuhan dan pembayaran hak-hak pekerja seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," ujar dia.

Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menetapkan jumlah pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang menjadi hak pekerja.

"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sehingga terjadi perselisihan perburuhan, maka pemutusan hubungan kerja wajib ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan," katanya.

Bambang mengatakan pandemi COVID-19 yang disebabkan Virus Corona telah berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Di Jakarta saja, 139.288 pekerja dari 15.472 perusahaan terkena PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah.

Baca Juga:

BMKG Ungkap Negara Tropis seperti Indonesia Mampu Persulit Penyebaran Virus Corona

"Gelombang pemutusan hubungan kerja dapat dipastikan tidak hanya melanda Jakarta, tetapi juga kota-kota di sekitar Jakarta yang menjadi kawasan industri, seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang," jelas dia.

Berdasarkan data yang dilaporkan ke Komite III DPD, gelombang pemutusan hubungan kerja juga terjadi di Bali (400 di-PHK, 17.000 dirumahkan), Kalimantan Tengah (848 dirumahkan hingga PHK), Jawa Barat (34.365 diliburkan, 14.053 dirumahkan, 5.047 di-PHK), Jawa Timur (1.923 di-PHK, 16.086 dirumahkan), dan Jambi (749 dirumahkan). (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Penggugat Banjir Jakarta Tambah Ratusan Orang, Kerugian Rp60 Miliar Lebih!
Indonesia
Jumlah Penggugat Banjir Jakarta Tambah Ratusan Orang, Kerugian Rp60 Miliar Lebih!

Rencananya data-data administrasi tambahan mengenai perubahan wakil kelas serta korban akan diserahkan

Dokter Diminta Tak Lakukan Praktik Kecuali Darurat
Indonesia
Dokter Diminta Tak Lakukan Praktik Kecuali Darurat

Imbauan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Pemerintah Wajibkan Masyarakat Pakai Masker Saat Keluar Rumah Mulai Hari Ini
Indonesia
Pemerintah Wajibkan Masyarakat Pakai Masker Saat Keluar Rumah Mulai Hari Ini

Ia pun mengimbau agar masyarakat bisa selalu menggunakan masker saat berada atau berkegiatan di luar rumah, tanpa terkecuali.

Nasib Pemekaran Papua dan Papua Barat di Tangan Tito Karnavian
Indonesia
Nasib Pemekaran Papua dan Papua Barat di Tangan Tito Karnavian

Pembicaraan mengenai pemekaran Papua dan Papua Barat akan terus didalami oleh Pemerintah

Ada Tuduhan Buzzer Jokowi Dibalik Perundungan Bintang Emon, PSI: Gegabah
Indonesia
Ada Tuduhan Buzzer Jokowi Dibalik Perundungan Bintang Emon, PSI: Gegabah

PSI menyesalkan terjadinya aksi perundungan terhadap Bintang

Polisi Puji 'Work From Home' Luar Biasa Turunkan Macet Jakarta
Indonesia
Polisi Puji 'Work From Home' Luar Biasa Turunkan Macet Jakarta

Namun, kebijakan pembatasan transportasi publik pada hari pertama imbauan kerja di rumah itu berdampak terhadap masyarakat

JK Wacanakan 'Lockdown', Pemerintah Merujuk Status Pandemi Corona WHO
Indonesia
JK Wacanakan 'Lockdown', Pemerintah Merujuk Status Pandemi Corona WHO

Kebijakan lockdown bisa diterapkan di Indonesia selama Pemerintah mempersiapkan dampaknya

Gunung Anak Krakatau Erupsi, Warga dan Wisatawan Dilarang Mendekat
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Erupsi, Warga dan Wisatawan Dilarang Mendekat

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, mengalami erupsi dan menyemburkan kolom abu setinggi 1.000 meter pada Selasa (31/12) pukul 06.51 WIB

Update COVID-19 per Jumat (3/4): 1.986 Kasus Positif, 181 Pasien Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 per Jumat (3/4): 1.986 Kasus Positif, 181 Pasien Meninggal Dunia

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 196 orang," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari
Indonesia
RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah dan DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (5/10) kemarin.