DPD Minta Pemerintah Waspadai Ekses Kesenjangan Sosial-Ekonomi RI Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin, meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak buruk kesenjangan sosial-ekonomi RI yang kian melebar di tengah pandemi COVID-19.

"Meskipun angka gini ratio kita tercitra membaik karena banyak masyarakat kelas menengah Indonesia yang naik kelas, namun secara objektif harus kita akui bahwa tengah terjadi pelebaran jurang kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan dalam setahun terakhir," kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (3/3).

Baca Juga

DPD Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Kasus Pengerusakan di Lombok

Menurut senator muda tersebut, berdasarkan data NGO internasional Oxfam, skenario terburuk tingkat kemiskinan global akan mencapai titik tertinggi pada 2030 di mana 3,4 miliar orang hanya berpendapatan USD5,5 (Rp77.000) per hari.

"Ketimpangan RI pada 2020 berada pada peringkat ke-4 ASEAN dan secara Global di berada peringkat 93. Jika dirinci, Indonesia berada di peringkat 111 indikator pelayanan publik, 34 pada pajak, dan 111 pada hak pekerja," ungkapnya mengutip data Oxfam.

Sultan B. Najamuddin
Sultan B. Najamuddin

Ketimpangan yang menggambarkan kepemilikan kekayaan warga negara ini, urai Sultan, juga tak lepas dari rentang upah minimum di Indonesia yang dapat menjadi indikator proporsi tabungan dan investasi.

"Kami khawatir, efek PP turunan UU Omnibus Law Ciptaker yang memangkas hak-hak pekerja akan menghadirkan ekses gini ratio yang beresiko terhadap stabilitas sosial politik bangsa dalam jangka panjang," kata Sultan.

Untuk itu, mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini memintapemerintah menangkap gejala dan fenomena sosial ini. Karena Ketimpangan yang ekstrim memiliki reputasi gejolak sosial yang mengerikan dalam sejarah peradaban manusia, khususnya di Indonesia.

“Selain BLT dan batuan kartu pra kerja, kerjasama internasional melalui skema investasi yang konsisten harus dijalin secara lebih luas, tidak terkonsentrasi pada satu negara tertentu. Ada banyak tantangan, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan secepatnya,” ujarnya.

Pada Oktober 2020, isu terkait ketimpangan ini kembali dibicarakan dalam laporan Oxfam, "Fighting Inequality in The Time of COVID-19." Organisasi internasional non-pemerintah ini menemukan, pandemi virus corona baru memberikan dampak besar pada negara-negara yang tidak siap menangani pandemi. (Pon)

Baca Juga

DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Kritik Pemerintah Tiongkok, Jack Ma Menghilang
Indonesia
Usai Kritik Pemerintah Tiongkok, Jack Ma Menghilang

Tiongkok punya sejarah membungkam miliarder pengkritik

Legislator Golkar Ini Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Tempat Wisata Dibuka
Indonesia
Legislator Golkar Ini Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Tempat Wisata Dibuka

Ziarah kubur merupakan tradisi hari Lebaran bagi umat Islam

Wagub DKI Tegaskan Ambulans Partai Bisa Dipakai Angkut Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Ambulans Partai Bisa Dipakai Angkut Jenazah Pasien COVID-19

Pemprov DKI menambah lokasi baru pemakaman jenazah khusus COVID-19

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali
Indonesia
Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali

Ada 20 provinsi di luar Jawa dan Bali yang mengalami kenaikan kasus Corona. Sehingga total ada 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4.

Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Indonesia
Kejaksaan Agung Kini Miliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk JAMPidmil di Kejagung melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2021.

Tolak Bansos Sembako, Wagub DKI: Hanya Untungkan Pengusaha
Indonesia
Tolak Bansos Sembako, Wagub DKI: Hanya Untungkan Pengusaha

bansos dalam bentuk sembako berpotensi akan menguntungkan pengusaha. Sembako itu dibeli pemilik modal pada grosir-grosir besar sehingga yang diuntungkan pabrik, dan distributor.

Dua Tempat Spa di Taman Sari Disegel, Satu Terapis Positif COVID-19
Indonesia
Dua Tempat Spa di Taman Sari Disegel, Satu Terapis Positif COVID-19

Dua tempat spa di Taman Sari, Jakarta Barat, disegel sementara lantaran tetap beroperasi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jakarta.

Pandemi COVID-19 Jadi Alasan DPR Pangkas Pesangon di RUU Cipta Kerja
Indonesia
Pandemi COVID-19 Jadi Alasan DPR Pangkas Pesangon di RUU Cipta Kerja

Perubahan skala pesangon 19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 6 kali dengan perhitungan dan melihat kondisi pandemi saat ini.

Elektabilitas Paslon Eri-Armuji Ungguli Machfud-Mujiaman
Indonesia
Elektabilitas Paslon Eri-Armuji Ungguli Machfud-Mujiaman

“Untuk popularitas Pak Machfud Arifin lebih unggul, namun elektabilitasnya masih kalah dibanding Pak Eri Cahyadi,” tandas Hartanto