DPD Minta Pemerintah Waspadai Ekses Kesenjangan Sosial-Ekonomi RI Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin, meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak buruk kesenjangan sosial-ekonomi RI yang kian melebar di tengah pandemi COVID-19.

"Meskipun angka gini ratio kita tercitra membaik karena banyak masyarakat kelas menengah Indonesia yang naik kelas, namun secara objektif harus kita akui bahwa tengah terjadi pelebaran jurang kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan dalam setahun terakhir," kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (3/3).

Baca Juga

DPD Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Kasus Pengerusakan di Lombok

Menurut senator muda tersebut, berdasarkan data NGO internasional Oxfam, skenario terburuk tingkat kemiskinan global akan mencapai titik tertinggi pada 2030 di mana 3,4 miliar orang hanya berpendapatan USD5,5 (Rp77.000) per hari.

"Ketimpangan RI pada 2020 berada pada peringkat ke-4 ASEAN dan secara Global di berada peringkat 93. Jika dirinci, Indonesia berada di peringkat 111 indikator pelayanan publik, 34 pada pajak, dan 111 pada hak pekerja," ungkapnya mengutip data Oxfam.

Sultan B. Najamuddin
Sultan B. Najamuddin

Ketimpangan yang menggambarkan kepemilikan kekayaan warga negara ini, urai Sultan, juga tak lepas dari rentang upah minimum di Indonesia yang dapat menjadi indikator proporsi tabungan dan investasi.

"Kami khawatir, efek PP turunan UU Omnibus Law Ciptaker yang memangkas hak-hak pekerja akan menghadirkan ekses gini ratio yang beresiko terhadap stabilitas sosial politik bangsa dalam jangka panjang," kata Sultan.

Untuk itu, mantan Ketua HIPMI Bengkulu ini memintapemerintah menangkap gejala dan fenomena sosial ini. Karena Ketimpangan yang ekstrim memiliki reputasi gejolak sosial yang mengerikan dalam sejarah peradaban manusia, khususnya di Indonesia.

“Selain BLT dan batuan kartu pra kerja, kerjasama internasional melalui skema investasi yang konsisten harus dijalin secara lebih luas, tidak terkonsentrasi pada satu negara tertentu. Ada banyak tantangan, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan secepatnya,” ujarnya.

Pada Oktober 2020, isu terkait ketimpangan ini kembali dibicarakan dalam laporan Oxfam, "Fighting Inequality in The Time of COVID-19." Organisasi internasional non-pemerintah ini menemukan, pandemi virus corona baru memberikan dampak besar pada negara-negara yang tidak siap menangani pandemi. (Pon)

Baca Juga

DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Suap Bansos, KPK Selidiki Kewajaran Harga Sembako
Indonesia
Suap Bansos, KPK Selidiki Kewajaran Harga Sembako

KPK sebelumnya juga telah menerima keluhan dari masyarakat terkait kualitas sembako yang disalurkan tersebut.

Dalam Tiga Bulan Mendatang Permintaan Kredit Rumah Bakal Meningkat
KPR
Dalam Tiga Bulan Mendatang Permintaan Kredit Rumah Bakal Meningkat

Di sisi responden rumah tangga, terdapat indikasi peningkatan pangsa responden yang berencana untuk melakukan penambahan pembiayaan

Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten
Indonesia
Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten

Wawan dengan tegas menampik tudingan jaksa penuntut umum KPK

Berhasil Bongkar Dugaan Korupsi Edhy Prabowo, Kemampuan Deteksi KPK Dipuji
Indonesia
Perekonomian Kembali Berjalan, Penerbangan di Bandara Soetta Alami Lonjakan
Indonesia
Perekonomian Kembali Berjalan, Penerbangan di Bandara Soetta Alami Lonjakan

Pada bulan ini, lalu lintas penerbangan mulai berangsur pulih

Sri Sultan Ancam Tutup Malioboro Jika Masyarakat tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Sri Sultan Ancam Tutup Malioboro Jika Masyarakat tak Patuhi Protokol Kesehatan

Menurut pengamatan Sultan, Kawasan Malioboro, Tugu dan titik nol tampak mulai padat pengunjung saat akhir pekan lalu.

Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Capai Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Jumlah perjalanan tersebut lebih banyak dibanding sebelum pandemi

Relawan Satgas COVID-19 Mundur Berjamaah, Doni Monardo Tak Mampu Melarangnya
Indonesia
KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Juliari terkait latar belakang hingga proses pengadaan Bansos Kementerian Sosial.

Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19
Indonesia
Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada tren kenaikan kasus aktif COVID-19 imbas dari libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.