DPD Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Utuh ke Publik Terkait Pemilihan Nama IKN Anggota DPD RI Teras Narang saat menjadi narasumber dalam diskusi nasional yang digelar MADN di Jakarta, Minggu (17/1). ANTARA/HO-Tim Teras Narang

MerahPutih.com - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terus bergulir. Pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI tengah melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ini.

Dalam pembahasan RUU IKN ini, pemerintah telah menyampaikan usulan nama untuk wilayah tersebut yang diberi nama Nusantara.

Baca Juga

Pembangunan IKN Diklaim Didukung Ormas, LSM dan Tokoh Adat

Anggota DPD RI yang juga merupakan Anggota Pansus/Panja/Timus RUU IKN, Teras Narang meminta pemerintah agar dapat menjelaskan alasan dibalik pemilihan nama tersebut secara komprehensif. Hal ini karena pemilihan nama IKN perlu merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah Indonesia yang multikultur.

“Pemerintah perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk memahami latar belakang usulan nama dari pemerintah ini. Maka perlu landasan filosofis, historis, sosiologis, dan visi soal Indonesia di masa depan, hendaknya dapat dijelaskan dari penamaan ini,” ujar Teras dalam keterangannya, Senin (17/1).

Baca Juga

DPR dan Pemerintah Sepakat Nusantara Jadi Nama IKN Baru

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini menyebutkan bahwa setiap dinamika pembahasan RUU IKN perlu menjadi edukasi politik bagi publik. Sehingga pemberian nama yang sangat penting dan berdampak luas ini, perlu disampaikan dalam perspektif Indonesia kekinian dan yang akan datang.

Sebagai perwakilan dari DPD, Teras menyebut bahwa pihaknya juga perlu menyampaikan perkembangan pembahasan kepada seluruh wakil daerah yang ada. Sehingga seluruh anggota DPD dapat memahami usulan pemerintah ini.

“Dalam dinamika ini, dalam hemat kami pemerintah perlu segera menyiapkan penjelasan tertulis terkait pemilihan nama ini. Terlebih pemilihan nama ini sebelumnya tidak muncul di draf RUU maupun naskah akademik,” tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Kepala Bappenas Bocorkan Nama IKN Baru Pilihan Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasukan Rusia Masuk Kiev, Evakuasi 140 WNI dari Ukraina Dikebut
Indonesia
Pasukan Rusia Masuk Kiev, Evakuasi 140 WNI dari Ukraina Dikebut

Pasukan Rusia mulai memasuki menyerbu Kiev Ibu Kota Ukraina, Sabtu (26/1) pagi.

Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 22 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 22 Ribu

Jumlah kasus bertambah di bawah angka 22 ribu per hari. Kini, 21.380 kasus baru pada Senin (7/3), sehingga total menjadi 5.770.105.

Kapolri Sebut Vaksinasi Buruh di Banten Perlu Diperbanyak
Indonesia
Kapolri Sebut Vaksinasi Buruh di Banten Perlu Diperbanyak

TNI, Polri, relawan dan seluruh elemen masyarakat saling bahu-membahu

Vaksinasi Berbayar Dinilai Bikin Malas Orang Vaksin
Indonesia
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bikin Malas Orang Vaksin

Vaksinasi Rotong Royong individu atau vaksinasi berbayar dinilai tidak etis di tengah pandemi.

Tiga Hal Penting dalam Perayaan Natal 2021
Indonesia
Tiga Hal Penting dalam Perayaan Natal 2021

Perayaan Natal 2021 mengangkat tema "Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan".

Ratusan Prajurit Yonif 144 Diterjunkan ke Perbatasan RI-Malaysia
Indonesia
Ratusan Prajurit Yonif 144 Diterjunkan ke Perbatasan RI-Malaysia

Sebanyak 450 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 144/Jaya Yudha Curup, Bengkulu, diberangkatkan ke Kalimantan Barat (Kalbar) dalam tugas menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia.

Komisi I Gelar Rapat Internal soal Jadwal Fit and Proper Test Andika Perkasa
Indonesia
Komisi I Gelar Rapat Internal soal Jadwal Fit and Proper Test Andika Perkasa

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyari mengatakan, pihaknya baru akan melakukan rapat internal pada hari ini pukul 13:00.

Kemenag Lepas 419 Jamaah Umrah
Indonesia
Kemenag Lepas 419 Jamaah Umrah

Kementerian Agama melepas sebanyak 419 orang untuk melaksanakan ibadah umrah. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta.

KPK Perpanjang Penahanan Aa Umbara 30 Hari ke Depan
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Aa Umbara 30 Hari ke Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna selama 30 hari ke depan.

Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah
Indonesia
Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah

Pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya dalam pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri.