DPD Minta MPR Gelar Rapat Gabungan Tindaklanjuti Rekomendasi Periode Lalu Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus, mengingatkan Pimpinan MPR untuk sungguh-sungguh menindaklanjuti rekomendasi MPR periode sebelumnya. Rapat Gabungan bersama dengan Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua Kelompok, sebaiknya digelar sebagaimana mestinya.

“Sejak pelantikan anggota MPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019, kita baru dua kali melaksanakan Rapat Gabungan. Pertama pembacaan pandangan pimpinan-pimpinan fraksi. Kedua, persiapan Sidang Tahunan 2020,” kata Intsiawati dalam keterangannya, Minggu (6/9).

Baca Juga

Imbas Pernyataan Puan, PDIP Tarik Diri dari Pilgub Sumbar

Instiawati tak menolak jika Rapat Pimpinan juga mekanisme yang sah untuk dilakukan di MPR, tapi Ia menegaskan, “dalam hal menindaklanjuti rekomendasi MPR RI periode lalu, suatu pemikiran di level Pimpinan MPR baru bisa selesai jika dilengkapi dengan pemikiran Ketua Fraksi MPR RI dan Ketua Kelompok DPD di MPR,”.

Intsiawati Ayus
Intsiawati Ayus

Sedikit pengingat, rekomendasi MPR periode lalu itu, meliputi; Amandemen UUD NRI 1945 terkait dengan Haluan Negara, Penataan Kewenangan MPR, Penataan Kewenangan DPD, dan beberapa rekomendasi lainnya.

“Dari MPR periode lalu telah terbentuk 2 Panitia Ad Hoc. Satu bicara Haluan Negara, satu lainnya mengenai perubahan tata tertib MPR. Dan mengenai perubahan Tatib MPR, Alhamdulillah sudah banyak juga Anggota MPR yang tanda tangan,” kata Instiawati yang memegang mandat terkait hal itu dari 136 Anggota DPD RI.

Hal-hal demikian, diungkapkan Instiawati dalam acara bertajuk ‘MPR Rumah Kebangsaan’ yang dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, dan Hidayat Nur Wahid (virtual). Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain Idris Laena (Golkar), Taufik Basari (Nasdem), Anton Sukartono (Demokrat), Arwani Thomafi (PPP), dan Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziyah.

Baca Juga

Langkah Paslon Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Tepat

Senator asal Riau yang akrab disapa Iin itu menegaskan, bahwa kesungguhan dalam menindaklanjuti rekomendasi MPR periode lalu dan menggelar Rapat Gabungan untuk itu, adalah wujud eksistensi MPR sebagai Rumah Kebangsaan dengan merekatkan harapan dan energi kolektif di Majelis Permusyawaratan Indonesia.

"Tugas utama MPR sebagai Rumah Kebangsaan, memang untuk merekatkan bangsa,” pungkas Iin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Selamatkan Perekonomian Akibat COVID-19, DPR Desak Jokowi Segera Relokasi Anggaran
Indonesia
Selamatkan Perekonomian Akibat COVID-19, DPR Desak Jokowi Segera Relokasi Anggaran

"Saya meminta pemerintah tidak menunda-nunda realisasi kebijakan yang bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat kecil tersebut," kata Amin

Polri Bantah Jadikan KAMI 'Target'
Indonesia
Polri Bantah Jadikan KAMI 'Target'

Yani akan diperiksa sebagai saksi dalam rangka pengembangan kasus tersangka Anton Permana

Gibran Isolasi Mandiri di Rumah Jokowi
Indonesia
Gibran Isolasi Mandiri di Rumah Jokowi

Hal itu dilakukan bukan karena dirinya terpapar COVID-19, melainkan untuk melindungi keluarga dari virus corona.

Satpol PP DKI Larang Berjualan Hewan Kurban di Atas Trotoar
Indonesia
Satpol PP DKI Larang Berjualan Hewan Kurban di Atas Trotoar

Jelang Hari Raya Iduladha banyak masyarakat yang menyulap trotoar ibu kota menjadi tempat berjualan hewan kurban musiman.

 Ratusan Wisatawan Mural Batik Sepanjang 225 Meter di Kampung Batik Laweyan
Indonesia
Ratusan Wisatawan Mural Batik Sepanjang 225 Meter di Kampung Batik Laweyan

Gampang mengungkapkan dengan banyaknya wisatawan datang ke Solo, industri batik di Kampung Batik Laweyan menjadi hidup. Kesejahteraan warga yang berkecimpung dengan batik ikut sejahtera.

BPPTKG Prediksi Erupsi Merapi 2020 Tak Sedahsyat 2010
Indonesia
BPPTKG Prediksi Erupsi Merapi 2020 Tak Sedahsyat 2010

Letusan mendatang cenderung menyamai kejadian 2006 dan tidak sedahsyat erupsi besar 2010.

2 WNI ABK DIamond Princess Enggak Ikut Evakuasi, Milih Tinggal di Jepang
Indonesia
Mensos Minta Masyarakat tak Khawatir soal Pemulangan WNI dari Natuna
Indonesia
Mensos Minta Masyarakat tak Khawatir soal Pemulangan WNI dari Natuna

"Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir apabila (mereka) telah melalui proses observasi di Pulau Natuna. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir," kata Juliari.

PTUN Batalkan Putusan DKPP, Jokowi Diminta Pulihkan Status Evi Novida Ginting
Indonesia
PTUN Batalkan Putusan DKPP, Jokowi Diminta Pulihkan Status Evi Novida Ginting

"Putusan ini (PTUN Jakarta) sekaligus mengonfirmasi bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan Bu Evi itu keliru,” ujar Prof. Topo

Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq
Indonesia
Dua Anggota Polisi Jadi Korban Sabetan Samurai Massa Pendukung Rizieq

Dua anggota polisi terluka terkena sabetan senjata tajam jenis samurai saat membubarkan massa aksi 1812 tepatnya di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (18/12).