DPD Minta BPOM Awasi Kualitas Minyak Goreng Curah Subsidi Pemerintah Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - DPD RI menyoroti kebijakan subsidi pemerintah terhadap minyak goreng curah di tengah kelangkaan kebutuhan pokok tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas minyak goreng curah yang saat ini beredar di pasaran.

"Sangat disayangkan, masyarakat justru diberikan pilihan untuk mengkonsumsi minyak goreng curah yang notabene sangat tidak direkomendasikan secara medis," kata Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Baca Juga:

Mendag Tegaskan Pencabutan HET Minyak Goreng Sesuai Arahan Jokowi

Sultan mengatakan meskipun disediakan dengan subsidi atau harga yang murah, kualitas minyak goreng harus menjadi atensi serius lembaga terkait untuk diteliti kualitasnya.

Menurutnya, skema kebijakan subsidi minyak goreng curah tidak akan signifikan mengurai permasalahan kelangkaan minyak goreng dan justru sangat berisiko.

"Karena masyarakat sudah cukup sadar akan perbedaan kualitas minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Meskipun harga minyak goreng kemasan masih terbilang sangat tinggi," ujarnya.

Lebih jauh, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai, kebijakan subsidi minyak goreng curah ini mubazir dan tidak relevan dengan akar masalah kelangkaan.

"Meskipun hal ini akan menjadikan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, tapi tidak dengan kualitas dan dampak kesehatannya," tegas dia.

Baca Juga:

Legislator PPP Curiga Distributor Sengaja Timbun Minyak Goreng, Minta Polisi Lacak!

Menurut Sultan, kondisi ini ironis lantaran masyarakat dari sebuah negara penghasil sawit terbesar dunia justru direcoki dengan minyak goreng berkualitas rendah.

"Jenis minyak goreng yang bahkan pernah dilarang untuk dikonsumsi oleh pemerintah sendiri. Sementara minyak goreng kemasan justru mengalami kelangkaan dan dijual dengan harga di luar kewajaran," ujarnya.

Sultan pun mendorong pemerintah untuk kembali memberlakukan aturan harga eceran tertinggi (HET) terhadap minyak goreng kemasan. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan minyak goreng curah.

"Kami ingin BPOM dan Satgas Pangan untuk berkolaborasi melakukan pengujian sampel kualitas minyak goreng curah di semua daerah. Negara tidak boleh abai dengan standar kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat, karena dampak buruknya sangat luar biasa," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

Dalih Mendag Lutfi Dua Kali Mangkir Rapat dengan DPR Bahas Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indef Tegaskan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Mencekik Warga Miskin
Indonesia
Indef Tegaskan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Mencekik Warga Miskin

Situasinya sangat sulit bagi kelas menengah dan bawah

60 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kemensos Tutup
Indonesia
60 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kemensos Tutup

Dilakukan pengaturan hari kerja pegawai untuk bekerja di rumah mulai Kamis (27/02) hingga Senin (31/01).

Heru Budi Hartono Disebut Jadi Pj Gubernur DKI, Djarot: Cocok Lah!
Indonesia
Heru Budi Hartono Disebut Jadi Pj Gubernur DKI, Djarot: Cocok Lah!

"Saya pikir kalau Pak Heru, cocok lah. Dia orangnya pekerja keras, tidak kenal lelah," kata Djarot di Gedung KPK, Jakarta, Rabu(18/5).

Nirina Zubir Rugi Rp 17 Miliar, Polisi Tangkap 5  Pelaku Mafia Tanah
Indonesia
Nirina Zubir Rugi Rp 17 Miliar, Polisi Tangkap 5 Pelaku Mafia Tanah

Polisi telah menangkap para mafia tanah dan menetapkan mereka sebagai tersangka.

Pemerintah Sediakan 1,2 Miliar Liter Minyak Goreng Murah
Indonesia
Deklarasi Sobat Anies di Solo
Indonesia
Deklarasi Sobat Anies di Solo

Dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus menguat. Kali ini, ratusan relawan mendeklarasikan diri sebagai Sobat Anies di hotel Lor In Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/12).

Tiga Alasan Buruh Gelar Aksi May Day di Kantor KPU
Indonesia
Tiga Alasan Buruh Gelar Aksi May Day di Kantor KPU

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan tiga alasan pihaknya memilih kantor KPU sebagai lokasi unjuk rasa pada 1 Mei 2022.

Puluhan PNS DKI Meninggal akibat COVID-19 Periode Agustus, Terbanyak dari Disdik
Indonesia
Puluhan PNS DKI Meninggal akibat COVID-19 Periode Agustus, Terbanyak dari Disdik

BKD DKI Jakarta mencatat ada sebanyak 20 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19.

Anak Ketum Golkar Airlangga Hartarto Bakal Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus di DPR
Indonesia
Anak Ketum Golkar Airlangga Hartarto Bakal Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus di DPR

Perolehan suara Ravindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yaitu sebanyak 57.584 suara, terbanyak kedua setelah Ichan Firdaus.

DPR Bersama Pemerintah Bahas UU Narkotika
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah Bahas UU Narkotika

Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).