DPD Minta BPOM Awasi Kualitas Minyak Goreng Curah Subsidi Pemerintah Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - DPD RI menyoroti kebijakan subsidi pemerintah terhadap minyak goreng curah di tengah kelangkaan kebutuhan pokok tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas minyak goreng curah yang saat ini beredar di pasaran.

"Sangat disayangkan, masyarakat justru diberikan pilihan untuk mengkonsumsi minyak goreng curah yang notabene sangat tidak direkomendasikan secara medis," kata Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Baca Juga:

Mendag Tegaskan Pencabutan HET Minyak Goreng Sesuai Arahan Jokowi

Sultan mengatakan meskipun disediakan dengan subsidi atau harga yang murah, kualitas minyak goreng harus menjadi atensi serius lembaga terkait untuk diteliti kualitasnya.

Menurutnya, skema kebijakan subsidi minyak goreng curah tidak akan signifikan mengurai permasalahan kelangkaan minyak goreng dan justru sangat berisiko.

"Karena masyarakat sudah cukup sadar akan perbedaan kualitas minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Meskipun harga minyak goreng kemasan masih terbilang sangat tinggi," ujarnya.

Lebih jauh, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menilai, kebijakan subsidi minyak goreng curah ini mubazir dan tidak relevan dengan akar masalah kelangkaan.

"Meskipun hal ini akan menjadikan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, tapi tidak dengan kualitas dan dampak kesehatannya," tegas dia.

Baca Juga:

Legislator PPP Curiga Distributor Sengaja Timbun Minyak Goreng, Minta Polisi Lacak!

Menurut Sultan, kondisi ini ironis lantaran masyarakat dari sebuah negara penghasil sawit terbesar dunia justru direcoki dengan minyak goreng berkualitas rendah.

"Jenis minyak goreng yang bahkan pernah dilarang untuk dikonsumsi oleh pemerintah sendiri. Sementara minyak goreng kemasan justru mengalami kelangkaan dan dijual dengan harga di luar kewajaran," ujarnya.

Sultan pun mendorong pemerintah untuk kembali memberlakukan aturan harga eceran tertinggi (HET) terhadap minyak goreng kemasan. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan minyak goreng curah.

"Kami ingin BPOM dan Satgas Pangan untuk berkolaborasi melakukan pengujian sampel kualitas minyak goreng curah di semua daerah. Negara tidak boleh abai dengan standar kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat, karena dampak buruknya sangat luar biasa," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

Dalih Mendag Lutfi Dua Kali Mangkir Rapat dengan DPR Bahas Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Dorong Optimalisasi Ekonomi Digital Berbasis Data
Indonesia
Indonesia Dorong Optimalisasi Ekonomi Digital Berbasis Data

Ia menambahkan, sebagai tuan rumah Presidensi G20, Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi potensi lanskap ekonomi digital global berbasis data. Forum itu dapat menjadi acuan dalam memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Polresta Surakarta Janji Tindak Ormas Sweeping Atribut Natal dan Konvoi
Indonesia
Polresta Surakarta Janji Tindak Ormas Sweeping Atribut Natal dan Konvoi

Untuk pengamanan Nataru Polresta Surakarta akan menerjunkan 775 personel gabungan untuk amankan Nataru. Personel pengamanan akan dibantu Brimob Polda Jawa Tengah.

3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat
Indonesia
3 Partai Ajukan Sengketa Pendaftaran Parpol Dinilai Tidak Penuhi Syarat

KPU memastikan 16 partai politik tidak bisa lolos tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 karena dokumen pendaftaran tidak lengkap.

Ketua DPD Sebut Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didukung Stabilitas Politik
Indonesia
Ketua DPD Sebut Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didukung Stabilitas Politik

Dukungan stabilitas politik terhadap kegiatan ekonomi dinilai penting.

Tjahjo Kumolo Meninggal, Megawati Minta Kader PDIP Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Indonesia
Tjahjo Kumolo Meninggal, Megawati Minta Kader PDIP Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Megawati memberikan arahan kepada seluruh kader, anggota, dan simpatisan partai untuk memberikan penghormatan terbaik pada almarhum dengan mengibarkan Bendera PDIP setengah tiang di kantor-kantor partai.

Marsda TNI Gita Amperiawan Jadi Dirut PTDI
Indonesia
Marsda TNI Gita Amperiawan Jadi Dirut PTDI

Marsekal Muda (Marsda) TNI Gita Amperiawan meraih Philosophy Doctor – Cranfield University, Inggris dan sarjana dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kuasa Hukum Mardani Maming Minta KPK Hormati Sidang Praperadilan
Indonesia
Kuasa Hukum Mardani Maming Minta KPK Hormati Sidang Praperadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukan nama mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO).

Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024 Jadi Isu Krusial
Indonesia
Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024 Jadi Isu Krusial

Pelanggaran netralitas ASN selalu menjadi isu krusial dalam setiap perhelatan pemilu atau pemilihan.

Ferdy Sambo Pegang Senjata saat Brigadir J Terkapar Bersimbah Darah
Indonesia
Ferdy Sambo Pegang Senjata saat Brigadir J Terkapar Bersimbah Darah

Listyo menyebut, Sambo yang saat itu masih menjabat Kadiv Propam Polri memegang senjata dan berdiri di depan Brigadir J. Fakta Sambo memegang senjata saat aksi pembunuhan terjadi pada 8 Juli 2022 itu diketahui dari pernyataan baru Bharada E.

Kumandang Azan Pertama dari Stadion Baru Kebanggaan Ibu Kota
Indonesia
Kumandang Azan Pertama dari Stadion Baru Kebanggaan Ibu Kota

Proyek pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara saat ini sudah hampir rampung yang mencapai 87 persen.