DPD Desak Pemkab Bogor Tidak Ikut Eksekusi di Sengketa Pertanahan di Sentul Komite I DPD di Kantor Bupati Bogor, Jawa Barat. (Foto: DPD)t, Selasa (26/1).

MerahPutih.com - Permasalahan sengketa pertanahan antara pengembang PT. Sentul City Tbk dengan Dwarga esa Bojongkoneng dan Dijayanti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih menghangat dan belum ada solusi,

Komite I DPD melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Bogor untuk mengetahui langsung duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi agar mempercepat proses peyelesaian konflik dan keadilan bagi masyarakat, sehingga mencegah terjadinya konflik lanjutan.

Baca Juga:

Sentul City Klaim Berdamai dengan Rocky Gerung

"Kami ingin memastikan semua pihak yang terlibat memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komite I DPD Filep Wamafma di Kantor Bupati Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/1).

Senator asal Papua Barat berharap permasalahan sengketa pertanahan ini bisa segera diselesaikan beberapa pihak terkait dengan kepala dingin. Jika belum menemukan solusi, Komite I DPD akan memanggil pihak-pihak termaksud kementerian untuk mencari win-win solution.

"Jangan sampai warga kita merasa tidak nyaman dengan peristiwa ini. Tentunya persoalan ini bisa dibicarakan secara musyawarah. Jangan sampai ada penumpang gelap atau mafia tanah, ini yang harus di identifikasi, jadi benar-benar yang punya hak," tutur Filep.

Ia mengakui, hukum di Tanah Air khususnya pertanahan sering menimbulkan permasalahan. Menurutnya sampai saat ini, Indonesia belum bisa merumuskan permasalah pertanahan kongkrit.

"Persoalan seperti ini rata di sejumlah daerah, kebanyakan tanah bekas peninggalan Belanda. Memang proses pemilikkan agak merepotkan sehingga kerap menimbulkan percikan-percikan," terang Filep.

Anggota DPD asal Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni menjelaskan bahwa Komite I DPD sebelumnya telah menerima aduan masyarakat atas peristiwa ini. Tapi, masih banyak kasus pertanahan yang serupa terutama di Bogor.

"Intinya kita harus mengutamakan kekeluargaan. Jika ada eksekusi harus ada pendampingan dari Pemda Bogor. Bukan yang mendampingi orang-orang bayaran dengan senjata tajam," ujarnya.

Baca Juga:

Staf BPN hingga Mantan Camat di Kota Serang Bekerja Sama Jadi Mafia Tanah

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan untuk data-data secara detail akan dikirimkan secara tertulis kepada Komite I DPD. Nantinya pihaknya akan membuat suatu skema yang akan ditawarkan kepada PT. Sentul City Tbk dengan Warga Desa Bojongkoneng dan Dijayanti.

"Kita tidak bisa memutuskan, jadi kita tidak mau ada penumpang gelap. Kami akan pilah-pilah mana yang benar-benar warga atau bukan. Kita berharap masalah ini agar bisa segera diselesaikan,” harapnya.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin menambahkan ketika permasalahan antara PT. Sentul City Tbk dengan Warga Desa Bojongkoneng dan Dijayanti langsung merumuskan bersama BPN.

"Konflik pertanahan di Bogor bukan hanya satu titik saja. Karena rata-rata tanah di Bogor merupakan ex-perkebunan baik dari PTPN atau swasta, sehingga sering menimbulkan permasalahan," terangnya. (Pon)

Baca Juga:

Polres Klaten Bongkar Kasus Mafia Tanah, Satu ASN Ditetapkan Tersangka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Minta Pemda Tegas terhadap "Pemain" Harga Tes PCR
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Pemda Tegas terhadap "Pemain" Harga Tes PCR

Di media sosial sempat viral salah satu kru MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mengaku membayar PCR sebesar Rp 6 juta.

Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS

Server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur

Komisi II, Kepala BKN Hingga MenPan-RB Gelar Raker Tertutup Bahas TWK Calon ASN KPK
Indonesia
Komisi II, Kepala BKN Hingga MenPan-RB Gelar Raker Tertutup Bahas TWK Calon ASN KPK

Doli berharap Komisi II DPR bisa ikut membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif

Pakai Kawasaki W175, Jokowi Rasakan 17 Tikungan Sulit Sirkuit Mandalika
Indonesia
Pakai Kawasaki W175, Jokowi Rasakan 17 Tikungan Sulit Sirkuit Mandalika

Motor modifikasi Katros Garage tersebut bertuliskan RI 1, serta ada tulisan nama Jokowi di bagian tangki.

Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble
Indonesia
Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble

Travel bubble merupakan sistem koridor perjalanan dengan tujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda.

Di Inggris, OJK Banggakan Ekonomi Digital Indonesia
Indonesia
Di Inggris, OJK Banggakan Ekonomi Digital Indonesia

Dalam aspek pembiayaan, OJK melibatkan perusahaan financial technology serta Fintech P2P Lending dan Securities Crowdfunding untuk memudahkan pelaku UMKM mendapatkan alternatif pembiayaan.

OJK Setujui GoTo IPO Sebesar Rp 15,8 Triliun di BEI
Indonesia
OJK Setujui GoTo IPO Sebesar Rp 15,8 Triliun di BEI

GoTo menawarkan sebanyak 46,7 miliar saham baru Seri A yang merupakan gabungan antara saham baru yang diterbitkan dan saham treasuri.

BLT Minyak Goreng Bisa Dibelikan Bahan Pokok Lain
Indonesia
BLT Minyak Goreng Bisa Dibelikan Bahan Pokok Lain

Pemanfaatan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng selain untuk pembelian kebutuhan pokok, juga dapat digunakan hingga modal usaha.

[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 200 Ribu Sudah Diedarkan
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 200 Ribu Sudah Diedarkan

ntuk tiap uang pecahan baru yang dikeluarkan, Bank Indonesia akan mengeluarkan pernyataan resmi di media massa dan website www.bi.go.id.

Ketua DPD Minta Parpol tak Bikin Gaduh Bahas Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Ketua DPD Minta Parpol tak Bikin Gaduh Bahas Penundaan Pemilu 2024

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, meminta partai politik tidak membuat gaduh dengan membahas penundaan Pemilu 2024.