DPD Desak DPR Segera Sahkan Empat RUU Desakan pengesahan RUU PKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan empat rancangan undang-undang (RUU) untuk menjawab berbagai persoalan kekinian.

Keempat RUU tersebut yakni RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Baca Juga:

DPR Pastikan RUU PKS Bukan Mengatur Kebebasan Berhubungan Badan

"Yang perlu diprioritaskan pertama adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum perempuan yang banyak dirangkum dalam RUU PKS. Jangan tunggu semakin banyak korban kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak baru mau mengesahkan regulasi itu," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Riri Damayanti

Riri menilai RUU ini harus mendapat perhatian serius untuk segera disahkan. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini dimana banyak pekerja rumah tangga yang dipecat.

Selain itu, keberadaan RUU itu juga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga khususnya perempuan yang saat ini masih banyak mendapatkan perlakuan tidak wajar.

"Dari laporan yang kami terima, pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan masih banyak yang termajinalkan. Apalagi di era pandemi COVID-19 seperti sekarang, hidup mereka makin susah karena banyak yang dipecat," ujarnya.

Soal RUU KUHP, Riri menyebut kebutuhan untuk segera mengesahkan RUU ini sama mendesaknya dengan dua RUU sebelumnya. Menurut Riri, semangat revisi UU KUHP salah satunya bertujuan merubah persepsi publik yang selama ini menganggap hukum selalu diartikan dengan pemenjaraan orang.

Sidang DPR
Rapat DPR. (Foto: dpr.go.id)

"Seseorang ketika melanggar hukum tidak harus semata-mata berakhir di penjara. Seseorang bisa didenda, bisa diawasi, bisa diminta bekerja untuk hal-hal positif. Intinya, selama hukuman itu bisa merubah seseorang menjadi lebih baik meski tidak harus dipenjara. Malah menurut saya rumah ibadah lebih baik ketimbang penjara dalam mengubah hidup seorang pelaku kejahatan," kata Riri menambahkan.

Selain itu, satu RUU lainnya yang dinilai penting untuk segera disahkan menjadi Undang-undang (UU) yakni RUU tentang Penanggulangan Bencana. Sebab RUU ini juga mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana.

"Empat RUU itu sangat penting untuk segera disahkan menjadi Undang-undang. Saya bersyukur Ketua DPR RI sudah menyatakan akan memprioritaskan hal ini dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan. Semoga tidak meleset," katanya dikutip Antara.

Baca Juga:

Masa Sidang Dibuka Lagi, Puan Sebut DPR Kebut Penyelesaian 7 RUU Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP
Indonesia
Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah berkas dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Info Penting PPDB 2021 di Kota Bandung
Indonesia
Info Penting PPDB 2021 di Kota Bandung

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021 akan dimulai 24 Mei-11 Juni 2021. Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung tengah mematangkan draf Peraturan wali Kota (Perwal) terkait proses PPDB yang memuat skema baru.

[HOAKS atau FAKTA] Irjen Argo Yuwono Didapuk sebagai Kapolda Kaltim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Irjen Argo Yuwono Didapuk sebagai Kapolda Kaltim

Headline berita berjudul ”Kapolri Mutasi Sejumlah Jendral dan Irjen Argo Didapuk sebagai Kapolda Kaltim”.

Pemprov DKI Siap Terima Kritik atas Pembukaan Kembali Karaoke
Indonesia
Pemprov DKI Siap Terima Kritik atas Pembukaan Kembali Karaoke

Pemprov DKI Jakarta menyebut, niatan pembukaan tempat hiburan karoake atas masukan dari sejumlah pihak.

Polisi Selidiki Pemotongan Kabel Pintu Air Dukuh Atas, Disebut Netizen Sabotase
Indonesia
Polisi Selidiki Pemotongan Kabel Pintu Air Dukuh Atas, Disebut Netizen Sabotase

Media sosial tengah dihebohkan dengan adanya dugaan pemutusan kabel di pintu air Dukuh Atas, Tanah Abang.

Jokowi Pastikan Seluruh Kekuatan Dikerahkan Cari KRI Nanggala 402
Indonesia
Jokowi Pastikan Seluruh Kekuatan Dikerahkan Cari KRI Nanggala 402

Presiden Joko Widodo ikut berkomentar soal hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Pulau Bali.

Demi Keselamatan, Satgas Minta Warga Taati Kebijakan PPKM
Indonesia
Demi Keselamatan, Satgas Minta Warga Taati Kebijakan PPKM

Penerapan Pelaksaanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pulau Jawa dan Bali telah resmi diberlakukan pada periode 11 - 25 Januari 2021.

Wagub Jateng Putuskan Maju Bertarung di Pemilihan Ketum PPP
Indonesia
Wagub Jateng Putuskan Maju Bertarung di Pemilihan Ketum PPP

Muktamar IX PPP mendatang merupakan momentum untuk mempertegas PPP sebagai partai Islam dan membangun PPP sebagai rumah besar bagi umat Islam.

Warga Dilarang Mudik Lokal
Indonesia
Warga Dilarang Mudik Lokal

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menjelaskan, jika terjadi mudik lokal artinya akan ada pertemuan antara dua individu secara massif.

Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri
Indonesia
Kemenag Diminta Sosialisasikan Prosedur Pelaksanaan Salat Tarawih dan Idul Fitri

Kemenag mengizinkan pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah berjamaah